Jayapura (Antara Papua) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Papua Barat, Mervin Sadipun Komber, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan kado Natal 2015 dan Tahun Baru 2016 kepada masyarakat Papua berupa agenda dialog pada 2016 serta mempercepat pemekaran daerah-daerah di wilayahnya.
"Dialog atau komunikasi konstruktif antara pemerintah pusat dengan rakyat Papua atau lebih dikenal Dialog Jakarta-Papua adalah salah satu solusi dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di tanah ini," katanya, melalui telepon selularnya kepada Antara di Jayapura, Rabu.
Menurut Mervin, dialog tersebut harus bermuara pada ditemukannya peta jalan bagi masyarakat Papua menuju sebuah tatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera dalam kerangka NKRI.
"Agar bisa menghasilkan peta jalan untuk perbaikan kehidupan orang Papua, maka agenda yang dibicarakan dalam dialog itu harus merepresentasi kondisi riil yang dihadapi orang Papua," ujarnya.
Dia menuturkan, kado natal berupa pengagendaan dialog Jakarta-Papua ini sebagaimana alm Presiden Gus Dur pada 2000 yang lalu juga memberikan kado perubahan nama Irian ke Papua.
"Sejak ide dan upaya realisasi itu diwacanakan pada 2010, dialog Jakarta-Papua dianggap sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri kekerasan dan membangun kepercayaan antara pemerintah pusat dan orang Papua karena di dalamnya akan membicarakan berbagai hal bagi kemajuan pembangunan di Tanah Papua," katanya lagi.
Dia menambahkan, kekerasan demi kekerasan hanya menyisakan luka bagi sesama anak bangsa serta kebencian terhadap pemerintah akan terus memuncak.
"Mari kita menunggu kebijakan Presiden Jokowi untuk berdialog bagi masa depan Tanah Papua dalam kerangka NKRI," ujarnya lagi. (*)
"Dialog atau komunikasi konstruktif antara pemerintah pusat dengan rakyat Papua atau lebih dikenal Dialog Jakarta-Papua adalah salah satu solusi dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di tanah ini," katanya, melalui telepon selularnya kepada Antara di Jayapura, Rabu.
Menurut Mervin, dialog tersebut harus bermuara pada ditemukannya peta jalan bagi masyarakat Papua menuju sebuah tatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera dalam kerangka NKRI.
"Agar bisa menghasilkan peta jalan untuk perbaikan kehidupan orang Papua, maka agenda yang dibicarakan dalam dialog itu harus merepresentasi kondisi riil yang dihadapi orang Papua," ujarnya.
Dia menuturkan, kado natal berupa pengagendaan dialog Jakarta-Papua ini sebagaimana alm Presiden Gus Dur pada 2000 yang lalu juga memberikan kado perubahan nama Irian ke Papua.
"Sejak ide dan upaya realisasi itu diwacanakan pada 2010, dialog Jakarta-Papua dianggap sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri kekerasan dan membangun kepercayaan antara pemerintah pusat dan orang Papua karena di dalamnya akan membicarakan berbagai hal bagi kemajuan pembangunan di Tanah Papua," katanya lagi.
Dia menambahkan, kekerasan demi kekerasan hanya menyisakan luka bagi sesama anak bangsa serta kebencian terhadap pemerintah akan terus memuncak.
"Mari kita menunggu kebijakan Presiden Jokowi untuk berdialog bagi masa depan Tanah Papua dalam kerangka NKRI," ujarnya lagi. (*)