Jayapura (Antara Papua) - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua mengungkapkan Selama lima belas tahun terakhir (1999-2015) kondisi kesejahteraan masyarakat Papua kian membaik.
"Tercatat persentase penduduk miskin pada periode tersebut menurun secara signifikan sebesar 26,34 persen, yaitu dari 54,75 persen pada Maret 1999 menjadi 28,40 pada September 2015," ujar Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Papua Fajrin Amora, di Jayapura, Senin.
Dikemukakannya, Pada lima tahun pertama Otonomi Khusus (Otsus) Papua berjalan (2001-2005) persentase penduduk miskin menurun sebesar 0,97 persen, yaitu dari 41,80 persen menjadi 40,83 persen. Sedangkan pada lima tahun kedua pelaksanaan Otsus (2006-2010) persentase penduduk miskin menurun sebesar 4,72 persen.
"Penurunan persentase penduduk miskin terbesar terjadi pada periode Maret 2010 - Maret 2011 di mana terdapat 4,82 persen penduduk yang pada tahun 2010 penghasilannya di bawah garis kemiskinan kini bergeser di atas garis kemiskinan sehingga menjadi tidak miskin," ucap dia.
Dilihat menurut tipe daerahnya, penduduk miskin di Papua terkonsentrasi di daerah perdesaan, di mana pada September 2015 terdapat 37,34 persen penduduk miskin tinggal di perdesaan, sedangkan di perkotaan hanya 3,61 persen.
"Jika dibandingkan dengan kondisi pada periode sebelumnya (Maret 2015), terdapat kenaikan persentase penduduk miskin di daerah perdesaan sebesar 0,68 persen. Namun hal sebaliknya terjadi di daerah perkotaan, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 1 persen," katanya.
Diungkapkannya juga, tiga provinsi di Kawasan Timur Indonesia yaitu Provinsi Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah dengan persentase penduduk miskin terbesar yaitu berturut-turut 28,40 persen; 25,73 persen; dan 22,58 persen.
"Dari 34 provinsi, 22 provinsi diantaranya mengalami penurunan persentase penduduk miskin, dengan penurunan terbesar terjadi di Provinsi DI Yogyakarta, yang mencapai 1,75 persen. Sementara 12 provinsi lainnya mengalami kenaikan dengan kenaikan terbesar terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara, yang mencapai 0,84 persen," ujar Fajrin. (*)
"Tercatat persentase penduduk miskin pada periode tersebut menurun secara signifikan sebesar 26,34 persen, yaitu dari 54,75 persen pada Maret 1999 menjadi 28,40 pada September 2015," ujar Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Papua Fajrin Amora, di Jayapura, Senin.
Dikemukakannya, Pada lima tahun pertama Otonomi Khusus (Otsus) Papua berjalan (2001-2005) persentase penduduk miskin menurun sebesar 0,97 persen, yaitu dari 41,80 persen menjadi 40,83 persen. Sedangkan pada lima tahun kedua pelaksanaan Otsus (2006-2010) persentase penduduk miskin menurun sebesar 4,72 persen.
"Penurunan persentase penduduk miskin terbesar terjadi pada periode Maret 2010 - Maret 2011 di mana terdapat 4,82 persen penduduk yang pada tahun 2010 penghasilannya di bawah garis kemiskinan kini bergeser di atas garis kemiskinan sehingga menjadi tidak miskin," ucap dia.
Dilihat menurut tipe daerahnya, penduduk miskin di Papua terkonsentrasi di daerah perdesaan, di mana pada September 2015 terdapat 37,34 persen penduduk miskin tinggal di perdesaan, sedangkan di perkotaan hanya 3,61 persen.
"Jika dibandingkan dengan kondisi pada periode sebelumnya (Maret 2015), terdapat kenaikan persentase penduduk miskin di daerah perdesaan sebesar 0,68 persen. Namun hal sebaliknya terjadi di daerah perkotaan, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 1 persen," katanya.
Diungkapkannya juga, tiga provinsi di Kawasan Timur Indonesia yaitu Provinsi Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah dengan persentase penduduk miskin terbesar yaitu berturut-turut 28,40 persen; 25,73 persen; dan 22,58 persen.
"Dari 34 provinsi, 22 provinsi diantaranya mengalami penurunan persentase penduduk miskin, dengan penurunan terbesar terjadi di Provinsi DI Yogyakarta, yang mencapai 1,75 persen. Sementara 12 provinsi lainnya mengalami kenaikan dengan kenaikan terbesar terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara, yang mencapai 0,84 persen," ujar Fajrin. (*)