Sentani (ANTARA) - Penjabat (Pj) Bupati Jayapura Semuel Siriwa meminta 54 organisasi perangkat daerah atau OPD untuk meningkatkan pengawasan keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2025.
“Belajar dari permasalahan keuangan di akhir tahun, maka di tahun baru ini setiap OPD wajib berkoordinasi dengan Inspektorat dalam pengelolaan keuangan,” kata Penjabat Bupati Jayapura Semuel Siriwa di Sentani, Kamis.
Menurutnya, pimpinan OPD dan penanggung jawab keuangan harus benar-benar teliti dalam setiap pengelolaan keuangan pada tahun berjalan.
“Ini pula akan berdampak kepada program dan kegiatan yang dikerjakan pihak ketiga supaya benar-benar optimal,” ujarnya.
Dia menjelaskan target pendapatan yang dibuat pada setiap tahun anggaran menjadi patokan dalam menyusun rencana kerja anggaran (RKA) dalam bentuk kegiatan dan pekerjaan.
“Rencana kerja anggaran menjadi landasan utama dalam penyusunan program dan kegiatan oleh setiap OPD di Kabupaten Jayapura,” katanya.
Dia menambahkan pada 2024 APBD Kabupaten Jayapura kurang lebih sebesar Rp1,5 triliun dan target pendapatan Rp1,5 triliun, namun yang diperoleh pada 2024 mencapai 89 persen atau Rp1,3 triliun.
“Maka dari itu kami berharap OPD lebih memperhatikan hal ini supaya tidak terulang pada 2025,” ujarnya.
Sejumlah kontraktor atau pihak ketiga melakukan aksi pemalangan Kantor Bupati Jayapura karena realisasi pembayaran akhir proyek pada 2024 belum dilunasi.
Pemerintah Kabupaten Jayapura berjanji akan membayarkan hak-hak pihak ketiga pada 2025.*
