Jayapura (Antara Papua) - Ratusan aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Sarmi, Papua meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat mendorong pencopotan Sekda Victor Pekpekay yang dianggap membuat kegaduhan dalam pemerintahan di daerah itu.
Permintaan itu disampaikan oleh ratusan ASN dan warga Sarmi yang datang dari berbagai kampung dengan menggelar aksi demo di halaman kantor DPRD Sarmi di Petam Kota Baru, Rabu pagi hingga siang.
"Pak Sekda tidak bersikap netral, tapi malah membuat perpecahan dengan menyebar sms (pesan singkat) kepada sejumlah pimpinan kepala dinas yang lama untuk berkantor, padahal ada pimpinan dinas yang baru," kata Benny, salah satu ASN yang ikut berdemo ketika dihubungi dari Kota Jayapura.
Menurut dia, ada sejumlah alasan mengapa ratusan ASN di Pemkab Sarmi menginginkan agar Sekda Victor Pekpekay dicopot dari jabatannya dengan menyalurkan aspirasi lewat DPRD setempat.
"Pak Sekda tidak merangkul kami sebagai bawahannya tapi malah adu domba kami di antara ASN, lalu menggelar perjalanan dinas tanpa izin pimpinan daerah, ini kan namanya membangkang. Kami sebagai bawahan juga bingung," kata Benny yang juga seorang ASN Pemkab Sarmi.
Pada aksi demo itu, kata dia, aspirasi ratusan ASN dan warga diterima oleh empat orang anggota DPRD yakni Ny Jumriati, Yan Numre, Poli Palege dan Albert Niniwen.
"Pak Yan Numbre dan kawan-kawan yang menerima kami sewaktu demo. Mereka berjanji akan membentuk Pansus untuk bahas hal itu dan beraudiens denga kami," katanya.
Sementara itu, Sekda Victor Pekpekay belum bisa dikonfirmasi karena telepon dan pesan singkat yang dikirim terkait aksi demo penolakan dirinya, tidak dijawab/dibalas.
Sebelumnya, aksi serupa pernah dilakukan oleh sekelompok masyarakat daerah itu pada tahun lalu di pertigaan Pos Lalu Lintas Sarmi, yang menolak pengangkatan Sekda Victor Pekpekay oleh Gubernur Papua Lukas Enembe lewat Sekda TEA Hery Dosinaen.
Sejak setahun terakhir, jalannya pemerintahan di Sarmi sempat terganggu setelah Bupati Mesak Manibor tersangkut kasus dugaan korupsi pembangunan pagar rumah dinas.
Belakangan, jalannya pemerintahan berangsur normal kembali setelah Wakil Bupati Alberthus Suripno ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas Bupati Sarmi.
Kabupaten Sarmi bisa ditempuh lewat jalan darat dari Kota Jayapura dengan menggunakan kendaraan roda dua dan empat dengan lama perjalanan bisa mencapai tujuh jam lamanya. (*)
Permintaan itu disampaikan oleh ratusan ASN dan warga Sarmi yang datang dari berbagai kampung dengan menggelar aksi demo di halaman kantor DPRD Sarmi di Petam Kota Baru, Rabu pagi hingga siang.
"Pak Sekda tidak bersikap netral, tapi malah membuat perpecahan dengan menyebar sms (pesan singkat) kepada sejumlah pimpinan kepala dinas yang lama untuk berkantor, padahal ada pimpinan dinas yang baru," kata Benny, salah satu ASN yang ikut berdemo ketika dihubungi dari Kota Jayapura.
Menurut dia, ada sejumlah alasan mengapa ratusan ASN di Pemkab Sarmi menginginkan agar Sekda Victor Pekpekay dicopot dari jabatannya dengan menyalurkan aspirasi lewat DPRD setempat.
"Pak Sekda tidak merangkul kami sebagai bawahannya tapi malah adu domba kami di antara ASN, lalu menggelar perjalanan dinas tanpa izin pimpinan daerah, ini kan namanya membangkang. Kami sebagai bawahan juga bingung," kata Benny yang juga seorang ASN Pemkab Sarmi.
Pada aksi demo itu, kata dia, aspirasi ratusan ASN dan warga diterima oleh empat orang anggota DPRD yakni Ny Jumriati, Yan Numre, Poli Palege dan Albert Niniwen.
"Pak Yan Numbre dan kawan-kawan yang menerima kami sewaktu demo. Mereka berjanji akan membentuk Pansus untuk bahas hal itu dan beraudiens denga kami," katanya.
Sementara itu, Sekda Victor Pekpekay belum bisa dikonfirmasi karena telepon dan pesan singkat yang dikirim terkait aksi demo penolakan dirinya, tidak dijawab/dibalas.
Sebelumnya, aksi serupa pernah dilakukan oleh sekelompok masyarakat daerah itu pada tahun lalu di pertigaan Pos Lalu Lintas Sarmi, yang menolak pengangkatan Sekda Victor Pekpekay oleh Gubernur Papua Lukas Enembe lewat Sekda TEA Hery Dosinaen.
Sejak setahun terakhir, jalannya pemerintahan di Sarmi sempat terganggu setelah Bupati Mesak Manibor tersangkut kasus dugaan korupsi pembangunan pagar rumah dinas.
Belakangan, jalannya pemerintahan berangsur normal kembali setelah Wakil Bupati Alberthus Suripno ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas Bupati Sarmi.
Kabupaten Sarmi bisa ditempuh lewat jalan darat dari Kota Jayapura dengan menggunakan kendaraan roda dua dan empat dengan lama perjalanan bisa mencapai tujuh jam lamanya. (*)