Jayapura (Antara Papua) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua memprediksi petani bisa kehilangan pendapatan hingga Rp180 miliar bila tidak ada pupuk bersubsidi yang disalurkan.
"Bayangkan kalau 19.000 hektare luas tanam padi tanpa pupuk. Kalau dengan pupuk kita harapkan petani mendapatkan 5-7 ton/hektare, kalau tanpa pupuk bisa-bisa hanya dapat 3 ton. Artinya ada selisih 2 ton/hektare, maka petani bisa kehilangan pendapatan hingga Rp180 miliar," ujar Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Papua Semuel Siriwa di Jayapura.
Untuk itu, Pemprov sangat berharap kasus hukum yang menimpa distributor pupuk untuk kawasan Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Keerom, bisa diselesaikan atau yang bersangkutan dapat diberi penangguhan penahanan.
"Menyangkut pupuk, kita berharap ada penangguhan terhadap distributor. Sebab, kami sudah didatangi para petani yang sampai saat ini mereka sudah mau menanam, bahkan sudah tanam tapi tidak bisa mendapatkan pupuk," ucapnya.
Siriwa pun mengungkapkan bahwa pihak produsen juga tidak bisa menyalurkan langsung pupuk bersubsidi ke petani karena terbentur dengan aturan yang berlaku.
"Kami melalui surat dinas sudah mengimbau Petrokimia dan Pupuk Kaltim untuk menyalurkan pupuk itu, hanya jawaban lisan dari Petro Kimia dan Pupuk Kaltim mereka bilang belum bisa karena petugas mereka yaitu pihak distributor tersandung kasus hukum, artinya ada persoalan oleh pihak aparat," ujarnya.
Penyaluran pupuk bersubsidi ditegaskannya harus segera dilakukan karena masa musim tanam Oktober 2015 - Maret 2016 sudah hampir habis.
"Sebenarnya dari Januari harus tersalurkan, musim tanam ini sementara jalan, sementara pupuk di petani sudah tidak tersedia dan tidak ada pupuk lain," kata Siriwa.
Dia menambahkan, masalah ini sudah dibahas dalam rapat Pengawas Pupuk dan Pestisida (P3) di mana di dalamnya juga termasuk pihak Polda Papua, hanya belum ada tindak lanjut dari instansi hukum tersebut.
"Hal ini sudah kita bicarakan di tingkat P3, di antaranya yang sudah kami bahas, kalau bisa ada penangguhan. hanya saja kami kordinasikan tapi belum ada hasil," ujar Siriwa. (*)
"Bayangkan kalau 19.000 hektare luas tanam padi tanpa pupuk. Kalau dengan pupuk kita harapkan petani mendapatkan 5-7 ton/hektare, kalau tanpa pupuk bisa-bisa hanya dapat 3 ton. Artinya ada selisih 2 ton/hektare, maka petani bisa kehilangan pendapatan hingga Rp180 miliar," ujar Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Papua Semuel Siriwa di Jayapura.
Untuk itu, Pemprov sangat berharap kasus hukum yang menimpa distributor pupuk untuk kawasan Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Keerom, bisa diselesaikan atau yang bersangkutan dapat diberi penangguhan penahanan.
"Menyangkut pupuk, kita berharap ada penangguhan terhadap distributor. Sebab, kami sudah didatangi para petani yang sampai saat ini mereka sudah mau menanam, bahkan sudah tanam tapi tidak bisa mendapatkan pupuk," ucapnya.
Siriwa pun mengungkapkan bahwa pihak produsen juga tidak bisa menyalurkan langsung pupuk bersubsidi ke petani karena terbentur dengan aturan yang berlaku.
"Kami melalui surat dinas sudah mengimbau Petrokimia dan Pupuk Kaltim untuk menyalurkan pupuk itu, hanya jawaban lisan dari Petro Kimia dan Pupuk Kaltim mereka bilang belum bisa karena petugas mereka yaitu pihak distributor tersandung kasus hukum, artinya ada persoalan oleh pihak aparat," ujarnya.
Penyaluran pupuk bersubsidi ditegaskannya harus segera dilakukan karena masa musim tanam Oktober 2015 - Maret 2016 sudah hampir habis.
"Sebenarnya dari Januari harus tersalurkan, musim tanam ini sementara jalan, sementara pupuk di petani sudah tidak tersedia dan tidak ada pupuk lain," kata Siriwa.
Dia menambahkan, masalah ini sudah dibahas dalam rapat Pengawas Pupuk dan Pestisida (P3) di mana di dalamnya juga termasuk pihak Polda Papua, hanya belum ada tindak lanjut dari instansi hukum tersebut.
"Hal ini sudah kita bicarakan di tingkat P3, di antaranya yang sudah kami bahas, kalau bisa ada penangguhan. hanya saja kami kordinasikan tapi belum ada hasil," ujar Siriwa. (*)