Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi setempat menargetkan pelaksanaan bursa kerja pada 2025 sebanyak tiga kali sebagai salah satu upaya pemerintah mengurangi angka pengangguran di Bumi Cenderawasih.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Provinsi Papua Robert Eddy Purwoko di Jayapura, Selasa, mengatakan pelaksanaan bursa kerja tersebut merupakan agenda prioritas, mengingat peminatnya cukup banyak dan terserap dengan baik.
“Oleh sebab itu pada 2025 kami menambah lagi pelaksanaan sebanyak tiga kali dengan begitu diharapkan dapat mempermudah para pencari kerja di Provinsi Papua,” katanya.
Menurut Edy, untuk lokasinya masih melihat angka pengangguran terbesar ada di mana, namun yang pasti akan terlaksana secepatnya.
“Pelaksanaan ini juga sebagai upaya kami agar para pencari kerja tidak tertipu dengan adanya informasi lowongan kerja yang kurang akurat, dimana saat ini sedang marak penipuan lowongan kerja,” ujarnya.
Meski begitu pihaknya mengimbau kepada para pencari kerja agar selalu berhati-hati saat mendapatkan informasi lowongan kerja baik secara daring maupun luring.
Sementara itu Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Sunardi Manampiar Sinaga mengatakan pihaknya mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dan selektif dalam mencari informasi terkait lowongan pekerjaan, terutama yang tersebar melalui platform digital.
Menurut Sunardi, apalagi masifnya penggunaan platform digital untuk mencari dan menawarkan pekerjaan telah membuka celah bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan.
"Kami meminta masyarakat untuk melakukan pengecekan ulang terhadap informasi lowongan pekerjaan, baik dengan memverifikasi melalui website resmi perusahaan, media sosial resmi, maupun menghubungi langsung perusahaan terkait," ujarnya.
Ia menyebut, hal ini juga sudah menjadi perhatian khusus Menteri Ketenagakerjaan Yassierli agar pihaknya aktif memberikan layanan pengaduan publik atas lowongan kerja palsu serta aktif menyosialisasikan kepada masyarakat atas kerawanan dan bahaya lowongan kerja palsu.
