Jayapura (Antara Papua) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menelusuri permasalahan rumah yang dibangun di Skouw, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua, yang terletak di kawasan perbatasan RI-PNG.
"Kami akan menelusuri apa masalahnya hingga rumah-rumah tersebut belum dihuni dan terlantar," kata Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Andreas Suhono kepada Antara, di Jayapura, Rabu.
Ia mengakui kemungkinan pembangunan seratusan unit rumah di kawasan perbatasan RI-PNG itu ditangani Kementerian Perumahan Rakyat yang kini sudah menjadi satu dengan Kementerian PUPR.
Seratusan rumah yang dibangun terpencar itu lokasinya tersebar dan bentuknya berbeda karena lokasi yang terletak di dekat kantor camat bangunannya semi permanen sedangkan di lokasi lainnya berbahan utama kayu.
Andreas mengaku sudah menelepon Dirjen Perumahan untuk menyikapi permasalahan tersebut.
Menurut dia, bila sudah jelas maka pihaknya akan mengkaji ulang apakah rumah tersebut masih layak huni atau tidak serta menyiapkan sarana lainnya termasuk air bersih.
"Sayang bila rumah-rumah tersebut tidak ditempati, apalagi banyak warga yang belum memiliki rumah," kata Andreas Suhono.
Sementara itu, Wali Kota Jayapura Tommy Mano secara terpisah menyayangkan terlantarnya rumah rumah yang dibangun menggunakan dana pemerintah itu, sementara banyak guru, PNS dan warga di Distrik Muara Tami belum memiliki rumah.
"Dari dua lokasi pembangunan rumah tidak ada laporan ke Pemkot Jayapura walaupun berada di wilayah Pemkot Jayapura, cuma dari informasi yang diterima rumah rumah tersebut dibangun Kemenpera," ujarnya.
"Untuk lokasi yang berada di depan Kantor Camat Muara Tami sebanyak 50 unit itu sudah tidak layak untuk dihuni karena lokasi terendam banjir, sehingga harus diperbaiki ulang sebelum diserahkan untuk dihuni," tambah Tommy Mano. (*)
"Kami akan menelusuri apa masalahnya hingga rumah-rumah tersebut belum dihuni dan terlantar," kata Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Andreas Suhono kepada Antara, di Jayapura, Rabu.
Ia mengakui kemungkinan pembangunan seratusan unit rumah di kawasan perbatasan RI-PNG itu ditangani Kementerian Perumahan Rakyat yang kini sudah menjadi satu dengan Kementerian PUPR.
Seratusan rumah yang dibangun terpencar itu lokasinya tersebar dan bentuknya berbeda karena lokasi yang terletak di dekat kantor camat bangunannya semi permanen sedangkan di lokasi lainnya berbahan utama kayu.
Andreas mengaku sudah menelepon Dirjen Perumahan untuk menyikapi permasalahan tersebut.
Menurut dia, bila sudah jelas maka pihaknya akan mengkaji ulang apakah rumah tersebut masih layak huni atau tidak serta menyiapkan sarana lainnya termasuk air bersih.
"Sayang bila rumah-rumah tersebut tidak ditempati, apalagi banyak warga yang belum memiliki rumah," kata Andreas Suhono.
Sementara itu, Wali Kota Jayapura Tommy Mano secara terpisah menyayangkan terlantarnya rumah rumah yang dibangun menggunakan dana pemerintah itu, sementara banyak guru, PNS dan warga di Distrik Muara Tami belum memiliki rumah.
"Dari dua lokasi pembangunan rumah tidak ada laporan ke Pemkot Jayapura walaupun berada di wilayah Pemkot Jayapura, cuma dari informasi yang diterima rumah rumah tersebut dibangun Kemenpera," ujarnya.
"Untuk lokasi yang berada di depan Kantor Camat Muara Tami sebanyak 50 unit itu sudah tidak layak untuk dihuni karena lokasi terendam banjir, sehingga harus diperbaiki ulang sebelum diserahkan untuk dihuni," tambah Tommy Mano. (*)