Jayapura (Antara Papua) - Rektor Universitas Cenderawasih Onesimus Sahuleka mengatakan keinginan anak-anak Papua meraih pendidikan tinggi semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
"Animo anak-anak asli Papua semakin meningkat dari tahun ke tahun. Daya tampung Universitas Cenderawasih setiap tahun 3.000 mahasiswa, sementara yang mendaftar mencapai tiga kali lipat," ujar Sahuleka saat ditemui di Jayapura, Papua, Selasa.
Sebanyak 80 persen dari mahasiswa yang diterima tersebut berasal dari Papua dan Papua Barat. Sisanya dari daerah lain di Tanah Air.
Menurut Sahuleka, memang masyarakat Papua rindu dengan pendidikan tinggi berkualitas. Maka tak heran, minat untuk masuk perguruan tinggi negeri juga semakin meningkat.
"Jadi memang anak-anak Papua rindu sekali dan ingin mengecap pendidikan tinggi".
Sayangnya, sambung Sahuleka, hal tersebut tidak diimbangi dengan sarana prasarana, serta ketersediaan dosen.
Jumlah mahasiswa di Universitas Cenderawasih yang terdiri atas sembilan fakultas mencapai 15.000 orang, sementara jumlah dosen hanya 612.
"Jumlah tersebut jauh dari kata ideal. Idealnya rasio dosen dan mahasiswa untuk dosen sosial 1:35, sementara untuk dosen sains 1:30," terang dia.
Salah satu cara untuk mengatasi kekurangan dosen adalah dengan kontrak dosen yang berasal dari universitas lain di Tanah Air.
Pihak universitas mengaku tidak bisa merekrut profesional melalui jalur Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK), karena tidak mampu menggaji dosen.
"Saat ini Universitas Cenderawasih masih tergolong satker, anggarannya kecil. Dosen dari luar yang mengajar di universitas hanya dgaji Rp276.000 per semester. Dengan kondisi tersebut, mana ada profesional yang mau mengajar di sini".
Oleh karena itu, Sahuleka meminta ada kebijakan khusus yang diperuntukkan bagi Universitas Cenderawasih.
"Misalnya, kalau jumlah dosen untuk daerah lain yang diterima itu 40, maka untuk Papua harus dua kali lipatnya," harap dia.
Sementara itu, Dirjen Kelembagaan Kemristekdikti, Patdono Suwignjo, mengatakan persoalan kekurangan dosen tidak hanya di Papua, tetapi juga daerah lain di Tanah Air.
"Persoalannya, karena pemerintah melakukan moratorium penerimaan PNS dosen, sehingga menyebabkan kekurangan dosen," kata Patdono.
Menurut Patdono perlu ada kebijakan khusus untuk penerimaan dose untuk Papua. Pihak Kemristekdikti juga akan berkoordinasi dengan Kemenpan RB terkait penerimaan dosen di Papua. (*)
"Animo anak-anak asli Papua semakin meningkat dari tahun ke tahun. Daya tampung Universitas Cenderawasih setiap tahun 3.000 mahasiswa, sementara yang mendaftar mencapai tiga kali lipat," ujar Sahuleka saat ditemui di Jayapura, Papua, Selasa.
Sebanyak 80 persen dari mahasiswa yang diterima tersebut berasal dari Papua dan Papua Barat. Sisanya dari daerah lain di Tanah Air.
Menurut Sahuleka, memang masyarakat Papua rindu dengan pendidikan tinggi berkualitas. Maka tak heran, minat untuk masuk perguruan tinggi negeri juga semakin meningkat.
"Jadi memang anak-anak Papua rindu sekali dan ingin mengecap pendidikan tinggi".
Sayangnya, sambung Sahuleka, hal tersebut tidak diimbangi dengan sarana prasarana, serta ketersediaan dosen.
Jumlah mahasiswa di Universitas Cenderawasih yang terdiri atas sembilan fakultas mencapai 15.000 orang, sementara jumlah dosen hanya 612.
"Jumlah tersebut jauh dari kata ideal. Idealnya rasio dosen dan mahasiswa untuk dosen sosial 1:35, sementara untuk dosen sains 1:30," terang dia.
Salah satu cara untuk mengatasi kekurangan dosen adalah dengan kontrak dosen yang berasal dari universitas lain di Tanah Air.
Pihak universitas mengaku tidak bisa merekrut profesional melalui jalur Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK), karena tidak mampu menggaji dosen.
"Saat ini Universitas Cenderawasih masih tergolong satker, anggarannya kecil. Dosen dari luar yang mengajar di universitas hanya dgaji Rp276.000 per semester. Dengan kondisi tersebut, mana ada profesional yang mau mengajar di sini".
Oleh karena itu, Sahuleka meminta ada kebijakan khusus yang diperuntukkan bagi Universitas Cenderawasih.
"Misalnya, kalau jumlah dosen untuk daerah lain yang diterima itu 40, maka untuk Papua harus dua kali lipatnya," harap dia.
Sementara itu, Dirjen Kelembagaan Kemristekdikti, Patdono Suwignjo, mengatakan persoalan kekurangan dosen tidak hanya di Papua, tetapi juga daerah lain di Tanah Air.
"Persoalannya, karena pemerintah melakukan moratorium penerimaan PNS dosen, sehingga menyebabkan kekurangan dosen," kata Patdono.
Menurut Patdono perlu ada kebijakan khusus untuk penerimaan dose untuk Papua. Pihak Kemristekdikti juga akan berkoordinasi dengan Kemenpan RB terkait penerimaan dosen di Papua. (*)