Jayapura (Antara Papua) - Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa pembangunan Pelabuhan Depapre, di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, akan dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
"Memang ini baru awal dimulai, dan ke depan tadi sudah sepakat antara gubernur, bupati dan menteri BUMN bahwa ini akan dikerjakan oleh BUMN dan BUMD, Pelindo dan dari BUMD di sini," ujarnya saat meninjau Pelabuhan Depapre, di Jayapura, Sabtu.
Ia pun mengakui belum ada tenggat waktu pasti mengenai target penyelesaian pembangunan Pelabuhan Depapre karena masih banyak hal teknis yang harus diperhitungkan.
"Ini baru sepakat di sini, nanti kalau dikalkulasi dan dari gubernur dan bupati sudah sampaikan baru kita sampaikan targetnya, tapi kalau kita minta secepat-cepatnya," kata presiden.
Sementara Bupati Jayapura Mathias Awoitauw menyatakan bahwa rencana pembangunan Pelabuhan Depapre sudah ada sejak tujuh tahun lalu, dan pihaknya telah melakukan penimbunan lokasi.
Ia mengatakan selama ini pemerintah pusat belum memberikan dukungan terhadap rencana tersebut, sehingga setelah hal ini disepakati maka beban pembiayaan diharapkan bisa lebih banyak ditanggung pusat.
"Kita berharap APBN lebih besar lagi. Yang sudah dikerjakan pemkab reklamasi lahan dan pembebasan lahan," ujar dia.
Awaitou pun berharap nantinya seluruh kegiatan peti kemas, termasuk yang ada di Pelabuhan Jayapura bisa dipindahkan ke Pelabuhan Depapre.
"Target 2017 tahap pertama sudah bisa difungsikan, kita berharap 2030 semua aktifitas di pelabuhan Jayapura sudah bisa pindah di sini," katanya lagi. (*)
"Memang ini baru awal dimulai, dan ke depan tadi sudah sepakat antara gubernur, bupati dan menteri BUMN bahwa ini akan dikerjakan oleh BUMN dan BUMD, Pelindo dan dari BUMD di sini," ujarnya saat meninjau Pelabuhan Depapre, di Jayapura, Sabtu.
Ia pun mengakui belum ada tenggat waktu pasti mengenai target penyelesaian pembangunan Pelabuhan Depapre karena masih banyak hal teknis yang harus diperhitungkan.
"Ini baru sepakat di sini, nanti kalau dikalkulasi dan dari gubernur dan bupati sudah sampaikan baru kita sampaikan targetnya, tapi kalau kita minta secepat-cepatnya," kata presiden.
Sementara Bupati Jayapura Mathias Awoitauw menyatakan bahwa rencana pembangunan Pelabuhan Depapre sudah ada sejak tujuh tahun lalu, dan pihaknya telah melakukan penimbunan lokasi.
Ia mengatakan selama ini pemerintah pusat belum memberikan dukungan terhadap rencana tersebut, sehingga setelah hal ini disepakati maka beban pembiayaan diharapkan bisa lebih banyak ditanggung pusat.
"Kita berharap APBN lebih besar lagi. Yang sudah dikerjakan pemkab reklamasi lahan dan pembebasan lahan," ujar dia.
Awaitou pun berharap nantinya seluruh kegiatan peti kemas, termasuk yang ada di Pelabuhan Jayapura bisa dipindahkan ke Pelabuhan Depapre.
"Target 2017 tahap pertama sudah bisa difungsikan, kita berharap 2030 semua aktifitas di pelabuhan Jayapura sudah bisa pindah di sini," katanya lagi. (*)