Jayapura (Antara Papua) - Badan Pengurus Daerah (BPD) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Provinsi Papua tengah menjajaki kerja sama dengan Panitia Besar (PB) PON XX 2020 agar setiap pembangunan fasilitas PON dapat melibatkan pengusaha lokal.
"Kita lagi membangun wacana itu supaya ada peluang dalam bentuk nyata. Mungkin kita lakukan MoU dengan PB PON, yang jelas kita menginginkan Papua harus jadi tuan rumah yang baik dengan menyiapkan fasilitas yang memadai," ujar Ketua Umum BPD Gapensi Papua Erick Wally, di Jayapura, Minggu.
Ia mengatakan, bila PB PON mendatangkan kontraktor dari luar Papua resikonya lebih besar karena dia tidak merasa memiliki tempat itu dan orientasinya hanya mencari keuntungan.
"Lalu kalau bukan kontraktor setempat bagaimana dia tahu masyarakat di sana, bagaimana dia mau melakukan pendekatan, nah ini mau tidak mau pemerintah harus menggunakan kontraktor lokal agar ini bisa berjalan dengan baik," kata dia.
Menurutnya, masalah pembebasan hak ulayat yang kerap menghambat pembangunan di Papua bisa diatasi bila dalam pembangunannya pengusaha lokal dilibatkan.
"Yang jelas anggota Gapensi adalah anak-anak negeri, kalau mereka yang dilibatkan paling tidak masalah ulayat bisa kita selesaikan karena yang dilibatkan pemilik hak ulayat. Ini salah satu solusi untuk membantu pemerintah," ujar Erick.
Ditegaskannya bahwa 2020 Papua akan jadi tuan rumah PON dan harus venue yang baik, penampungan atlit yang banyak karena mungkin 7.000 orang yang akan hadir, semnetara infrastruktur penunjang yang ada masih kurang memadai dan hal ini yang juga harus dipikirkan pemerintah.
"Kita punya jalan, dermaga dan fasilitas infrastrutur masih belum siap, ini yang nanti jadi tantangan terbesar, terutama pemerintah daerah. Ini hraus kita pacu terus, pembangunan infrastrutur dasar yang sangat subtansial dan saling berkaitan," ujar Erick. (*)
"Kita lagi membangun wacana itu supaya ada peluang dalam bentuk nyata. Mungkin kita lakukan MoU dengan PB PON, yang jelas kita menginginkan Papua harus jadi tuan rumah yang baik dengan menyiapkan fasilitas yang memadai," ujar Ketua Umum BPD Gapensi Papua Erick Wally, di Jayapura, Minggu.
Ia mengatakan, bila PB PON mendatangkan kontraktor dari luar Papua resikonya lebih besar karena dia tidak merasa memiliki tempat itu dan orientasinya hanya mencari keuntungan.
"Lalu kalau bukan kontraktor setempat bagaimana dia tahu masyarakat di sana, bagaimana dia mau melakukan pendekatan, nah ini mau tidak mau pemerintah harus menggunakan kontraktor lokal agar ini bisa berjalan dengan baik," kata dia.
Menurutnya, masalah pembebasan hak ulayat yang kerap menghambat pembangunan di Papua bisa diatasi bila dalam pembangunannya pengusaha lokal dilibatkan.
"Yang jelas anggota Gapensi adalah anak-anak negeri, kalau mereka yang dilibatkan paling tidak masalah ulayat bisa kita selesaikan karena yang dilibatkan pemilik hak ulayat. Ini salah satu solusi untuk membantu pemerintah," ujar Erick.
Ditegaskannya bahwa 2020 Papua akan jadi tuan rumah PON dan harus venue yang baik, penampungan atlit yang banyak karena mungkin 7.000 orang yang akan hadir, semnetara infrastruktur penunjang yang ada masih kurang memadai dan hal ini yang juga harus dipikirkan pemerintah.
"Kita punya jalan, dermaga dan fasilitas infrastrutur masih belum siap, ini yang nanti jadi tantangan terbesar, terutama pemerintah daerah. Ini hraus kita pacu terus, pembangunan infrastrutur dasar yang sangat subtansial dan saling berkaitan," ujar Erick. (*)