Jayapura (Antara Papua) - Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) meminta seluruh operator perusahaan penerbangan yang ada di wilayah itu untuk memberdayakan sumber daya manusia warga setempat dalam berbagai bidang pekerjaan.
"Hingga kini sedikit sekali orang asli Papua yang bekerja atau mendapatkan kesempatan jenjang karir yang baik di perusahaan atau operator penerbangan yang ada di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura," kata Ketua DPRP Yunus Wonda di Kota Jayapura, Papua, Jumat.
Menurut dia, pada pekan lalu telah digelar pertemuan atau pun rapat pembahasan yang melibatkan pemangku kepentingan, mulai dari operator penerbangan, SKPD terkait dan Gubernur Lukas Enembe juga hadir.
Pada pertemuan itu dibicarakan soal harga tiket, pengiriman barang hingga bagaimana memberdayakan orang asli Papua disektor penerbangan.
"Saat itu kami bahas tentang harga tiket yang cukup mahal, bagaimana keberpihakan kepada orang asli Papua yang SDM-nya mampu agar diberdayakan, seperti jadi pilot. Termasuk bagaimana mencegah agar tidak terjadi pengiriman barang ilegal ke pegunungan tengah Papua," katanya.
Yunus yang juga pernah memimpin sebuah operator penerbangan perintis ke pedalaman Papua mengungkapkan ada sejumlah perusahaan yang sudah lama beroperasi tetapi tidak memberikan kontribusi yang baik dalam memperkejakan orang asli Papua.
"Suzi Air, misalnya. Ini perusahaan yang di dalamnya, hampir tidak ada anak asli Papua. Mungkin Ibu menteri sebagai pemilik bisa memperhatikan hal ini. Sehingga menjadi contoh, ada keberpihakan, anak Papua bisa bekerja, seperti pilot dan lain sebagainya," katanya.
Hal itu juga, lanjut politisi partai berlambang bintang mercy itu, berlaku di operator penerbangan nasional seperti Garuda, Lion Air, Batik Air, Sriwijaya, dan lainnya, agar lebih banyak memberikan kesempatan kepada SDM Papua untuk berkarir didalamnya.
"Masih banyak anak asli Papua dan yang lahir besar di Papua, yang punya kemampuan bekerja di perusahaan penerbangan, berikanlah mereka kesempatan, bekerja dan berkarir. Sehingga ada namanya pemberdayaan, keberpihakan selain memikirkan bisnis," katanya.
"Itulah yang namanya kewajiban dan tanggung jawab, selain hak untuk mendapatkan keuntungan dari bisnis penerbangan. Kalau Trigana ada juga anak Papua tapi perlu ditingkatkan dalam jumlah dan karir, Demonim juga demikian," katanya lagi.
Untuk itu, kata dia, dalam waktu dekat DPRP akan membuat suatu Perda yang mengatur perusahaan penerbangan yang akan beroperasi di Papua dengan persetujuan kepala daerah atau gubernur, yang didalamnya paling tidak ada anak-anak Papua sebagai pekerjanya.
"Selama ini kami bicara ke perusahaan besar bahwa harus 80 persen anak asli Papua dan sisanya non Papua yang bekerja dialamnya, tapi kedepan di perusahaan penerbangan juga demikian," katanya.
Yunus menambahkan pada pertemuan beberapa waktu lalu itu, Gubernur Lukas Enembe telah menyampaikan kepada perusahaan penerbangan untuk memperhatikan hal ini.
"Waktu pertemuan itu, pak gubernur katakan jika ada perusahaan penerbangan yang ingin berdayakan anak-anak Papua. Pemerintah siapkan anggaran pembiayaan untuk disekolahkan, berapa banyak anak Papua yang sudah disiapkan, bisa dsampaikan dan nanti dibantu untuk pembiayaan, misalnya untuk sekolah pilot," katanya. (*)
"Hingga kini sedikit sekali orang asli Papua yang bekerja atau mendapatkan kesempatan jenjang karir yang baik di perusahaan atau operator penerbangan yang ada di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura," kata Ketua DPRP Yunus Wonda di Kota Jayapura, Papua, Jumat.
Menurut dia, pada pekan lalu telah digelar pertemuan atau pun rapat pembahasan yang melibatkan pemangku kepentingan, mulai dari operator penerbangan, SKPD terkait dan Gubernur Lukas Enembe juga hadir.
Pada pertemuan itu dibicarakan soal harga tiket, pengiriman barang hingga bagaimana memberdayakan orang asli Papua disektor penerbangan.
"Saat itu kami bahas tentang harga tiket yang cukup mahal, bagaimana keberpihakan kepada orang asli Papua yang SDM-nya mampu agar diberdayakan, seperti jadi pilot. Termasuk bagaimana mencegah agar tidak terjadi pengiriman barang ilegal ke pegunungan tengah Papua," katanya.
Yunus yang juga pernah memimpin sebuah operator penerbangan perintis ke pedalaman Papua mengungkapkan ada sejumlah perusahaan yang sudah lama beroperasi tetapi tidak memberikan kontribusi yang baik dalam memperkejakan orang asli Papua.
"Suzi Air, misalnya. Ini perusahaan yang di dalamnya, hampir tidak ada anak asli Papua. Mungkin Ibu menteri sebagai pemilik bisa memperhatikan hal ini. Sehingga menjadi contoh, ada keberpihakan, anak Papua bisa bekerja, seperti pilot dan lain sebagainya," katanya.
Hal itu juga, lanjut politisi partai berlambang bintang mercy itu, berlaku di operator penerbangan nasional seperti Garuda, Lion Air, Batik Air, Sriwijaya, dan lainnya, agar lebih banyak memberikan kesempatan kepada SDM Papua untuk berkarir didalamnya.
"Masih banyak anak asli Papua dan yang lahir besar di Papua, yang punya kemampuan bekerja di perusahaan penerbangan, berikanlah mereka kesempatan, bekerja dan berkarir. Sehingga ada namanya pemberdayaan, keberpihakan selain memikirkan bisnis," katanya.
"Itulah yang namanya kewajiban dan tanggung jawab, selain hak untuk mendapatkan keuntungan dari bisnis penerbangan. Kalau Trigana ada juga anak Papua tapi perlu ditingkatkan dalam jumlah dan karir, Demonim juga demikian," katanya lagi.
Untuk itu, kata dia, dalam waktu dekat DPRP akan membuat suatu Perda yang mengatur perusahaan penerbangan yang akan beroperasi di Papua dengan persetujuan kepala daerah atau gubernur, yang didalamnya paling tidak ada anak-anak Papua sebagai pekerjanya.
"Selama ini kami bicara ke perusahaan besar bahwa harus 80 persen anak asli Papua dan sisanya non Papua yang bekerja dialamnya, tapi kedepan di perusahaan penerbangan juga demikian," katanya.
Yunus menambahkan pada pertemuan beberapa waktu lalu itu, Gubernur Lukas Enembe telah menyampaikan kepada perusahaan penerbangan untuk memperhatikan hal ini.
"Waktu pertemuan itu, pak gubernur katakan jika ada perusahaan penerbangan yang ingin berdayakan anak-anak Papua. Pemerintah siapkan anggaran pembiayaan untuk disekolahkan, berapa banyak anak Papua yang sudah disiapkan, bisa dsampaikan dan nanti dibantu untuk pembiayaan, misalnya untuk sekolah pilot," katanya. (*)