Merauke (Antara Papua) - Pemerintah Kabupaten Merauke, Provinsi Papua tidak mau menutup lokalisasi sebagaimana dilakukan di daerah lain, agar para pekerja seks komersial (PSK) mudah diawasi.
"Kenapa kita perlu melokalisir, supaya terpusat, terfokus, daripada kita kasih hancur dan bubar kiri-kanan," kata Bupati Merauke Frederikus Gebze, di Merauke, Jumat.
Tindakan melokalisasi itu dilakukan, kata Bupati, sebab berkaca dari pengalaman pembongkaran beberapa tempat prostitusi di Tanah Air yang tidak menyelesaikan masalah melainkan menimbulkan persoalan baru.
"Sekarang menjadi problem, dampak sosialnya adalah anak sekolah, mahasiswa, ini memang harus ada lokalisir, terorganisir dan diawasi. Jadi lebih mudah," katanya.
Ia menjelaskan Kabupaten Merauke sempat berada pada urutan pertama jumlah penderia HIV/AIDS terbanyak di Provinsi Papua, namun hingga tahun 2016 sudah berada pada urutan ke lima.
"Di kabupaten Merauke, sampai dengan Juni ini penyakit menular seks itu turun peringkat lima. Ini prestasi yang baik," ujarnya. (*)
"Kenapa kita perlu melokalisir, supaya terpusat, terfokus, daripada kita kasih hancur dan bubar kiri-kanan," kata Bupati Merauke Frederikus Gebze, di Merauke, Jumat.
Tindakan melokalisasi itu dilakukan, kata Bupati, sebab berkaca dari pengalaman pembongkaran beberapa tempat prostitusi di Tanah Air yang tidak menyelesaikan masalah melainkan menimbulkan persoalan baru.
"Sekarang menjadi problem, dampak sosialnya adalah anak sekolah, mahasiswa, ini memang harus ada lokalisir, terorganisir dan diawasi. Jadi lebih mudah," katanya.
Ia menjelaskan Kabupaten Merauke sempat berada pada urutan pertama jumlah penderia HIV/AIDS terbanyak di Provinsi Papua, namun hingga tahun 2016 sudah berada pada urutan ke lima.
"Di kabupaten Merauke, sampai dengan Juni ini penyakit menular seks itu turun peringkat lima. Ini prestasi yang baik," ujarnya. (*)