Jayapura (Antara Papua) - Menteri Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa pembangunan rumah khusus di Papua akan menghabiskan anggaran hingga Rp400 miliar.
"Total anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan rumah khusus di Papua senilai Rp400 miliar dari total anggaran pembangunan Rp1,4 triliun untuk seluruh Indonesia," ujarnya di Jayapura, Selasa.
Ia menegaskan perhatian yang diberikan lembaganya terhadap Papua sangat tinggi, karenanya jumlah rumah khusus yang dibangun pun paling banyak dibanding daerah lain di Indonesia.
"PU telah membangun kurang lebih dua ribu rumah ditahun anggaran 2015 dan 2016. Pekerjaan ini akan terus dilakukan, jika dilihat dari presentasenya alokasi papua jauh lebih besar dibanding provinsi lainnya," kata dia.
Basuki memandang kebutuhan rumah layak huni di Papua masih sangat banyak bila dibandingkan jumlah hunian yang telah mereka bangun.
"Namun pasti ini belum cukup, karena kebutuhan banyak. Dan dengan persetujuan komisi V DPR, PU akan minta alokasi, untuk memperbesar jumlah rumah yang dibangun di Papua dan Papua Barat," ujarnya lagi.
Menurutnya seluruh pembangunan dan fasilitas rumah akan menjadi tanggung jawab kementeriannya, sehingga peneriman bantuan dikhususkan bagi orang asli Papua.
"Jadi rumah khusus ini sifatnya dihibahkan, sehingga soal lahan, IMB dan sebagainya harus clear. Ini uang Negara, dan dikhususnya untuk OAP seperti tokoh agama, adat, dan lainnya," kata Basuki. (*)
"Total anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan rumah khusus di Papua senilai Rp400 miliar dari total anggaran pembangunan Rp1,4 triliun untuk seluruh Indonesia," ujarnya di Jayapura, Selasa.
Ia menegaskan perhatian yang diberikan lembaganya terhadap Papua sangat tinggi, karenanya jumlah rumah khusus yang dibangun pun paling banyak dibanding daerah lain di Indonesia.
"PU telah membangun kurang lebih dua ribu rumah ditahun anggaran 2015 dan 2016. Pekerjaan ini akan terus dilakukan, jika dilihat dari presentasenya alokasi papua jauh lebih besar dibanding provinsi lainnya," kata dia.
Basuki memandang kebutuhan rumah layak huni di Papua masih sangat banyak bila dibandingkan jumlah hunian yang telah mereka bangun.
"Namun pasti ini belum cukup, karena kebutuhan banyak. Dan dengan persetujuan komisi V DPR, PU akan minta alokasi, untuk memperbesar jumlah rumah yang dibangun di Papua dan Papua Barat," ujarnya lagi.
Menurutnya seluruh pembangunan dan fasilitas rumah akan menjadi tanggung jawab kementeriannya, sehingga peneriman bantuan dikhususkan bagi orang asli Papua.
"Jadi rumah khusus ini sifatnya dihibahkan, sehingga soal lahan, IMB dan sebagainya harus clear. Ini uang Negara, dan dikhususnya untuk OAP seperti tokoh agama, adat, dan lainnya," kata Basuki. (*)