Jayapura (Antara Papua) - Komisi III DPRP Papua terus berupaya mendorong agar setiap program yang sumber dananya berasal dari dana Otonomi Khusus (Otsus) bisa tepat sasaran dengan menggelar rapat kerja dengan para SKPD yang mengelola anggaran tersebut.
"Pertemuan ini melanjutkan agenda Komisi III DPRP yang membidangi keuangan dan aset daerah untuk melakukan tugas pengawasan terhadap pengelolaan dana otonomi khusus," ujar Ketua Komisi III DPR Papua Carolus Bolly di Jayapura, Jumat.
Dia mengatakan pihaknya telah melakukan rapat kerja untuk tiga agenda pokok alokasi dana Otsus, yaitu pada Gerbang Mas Hasrat Papua, Prospek dan KPS. Dan terkait dengan KPS kita rapat dengan Dinas Kesehatan dan RSUD Jayapura dan RSUD Abepura dan UP2KP.
Ia menjelaskan bila penggunaan dana Otsus yang jumlahnya cukup besar, masih terus mendapat sorotan dari banyak pihak karena dianggap belum berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama yang ada di kawasan pegunungan.
"Dewan pada intinya cuma satu, bahwa dari dana Otsus yang bunyinya sudah mencapai triliunan rupiah itu harus benar-benar tepat sasaran, jangan sampai jadi surga telinga saja.," katanya.
Bahkan Carolus menegaskan aparat berwajib harus berperan aktif bila menemukan adanya penyelewengan anggaran yang berasal dari dana Otsus.
"Kita juga meminta kepada aparat yang berwajib, untuk melakukan pemeriksaan yang intensif kepada siapa saja yang dengan sengaja maupun tidak sengaja, menyelewengkan dana itu sehingga tidak sampai ke masyarakat yang ada di bawah," ujarnya lagi.
Dimintanya juga bahwa setiap nstansi yang mengelola dana Otsus dapat mempublikasikan laporan pertanggungjawabannya sehingga pengawasan tidak hanya dilakukan oleh dewan, tetapi oleh seluruh unsur elemen masyarakat. (*)
"Pertemuan ini melanjutkan agenda Komisi III DPRP yang membidangi keuangan dan aset daerah untuk melakukan tugas pengawasan terhadap pengelolaan dana otonomi khusus," ujar Ketua Komisi III DPR Papua Carolus Bolly di Jayapura, Jumat.
Dia mengatakan pihaknya telah melakukan rapat kerja untuk tiga agenda pokok alokasi dana Otsus, yaitu pada Gerbang Mas Hasrat Papua, Prospek dan KPS. Dan terkait dengan KPS kita rapat dengan Dinas Kesehatan dan RSUD Jayapura dan RSUD Abepura dan UP2KP.
Ia menjelaskan bila penggunaan dana Otsus yang jumlahnya cukup besar, masih terus mendapat sorotan dari banyak pihak karena dianggap belum berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama yang ada di kawasan pegunungan.
"Dewan pada intinya cuma satu, bahwa dari dana Otsus yang bunyinya sudah mencapai triliunan rupiah itu harus benar-benar tepat sasaran, jangan sampai jadi surga telinga saja.," katanya.
Bahkan Carolus menegaskan aparat berwajib harus berperan aktif bila menemukan adanya penyelewengan anggaran yang berasal dari dana Otsus.
"Kita juga meminta kepada aparat yang berwajib, untuk melakukan pemeriksaan yang intensif kepada siapa saja yang dengan sengaja maupun tidak sengaja, menyelewengkan dana itu sehingga tidak sampai ke masyarakat yang ada di bawah," ujarnya lagi.
Dimintanya juga bahwa setiap nstansi yang mengelola dana Otsus dapat mempublikasikan laporan pertanggungjawabannya sehingga pengawasan tidak hanya dilakukan oleh dewan, tetapi oleh seluruh unsur elemen masyarakat. (*)