Jayapura (Antara Papua) - Ketua Umum DPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia berpendapat rasionalisasi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah merupakan konsekuensi logis kurangnya atau tidak tercapainya target pendapatan negara di 2015.
"Hipmi mengakui pemotongan anggaran merupakan sesuatu yang tidak enak, tapi ini harus kita terima sebagai konsekuensi logis sebagai suatu negara," ujarnya di Jayapura, Rabu.
Ia menjelaskan, penundaan transfer ke daerah yang dilakukan oleh Menteri Keuangan, dikarenakan kondisi keuangan negara dalam konteks rancangan keuangan 2016 pemerintah memasang target terlalu tinggi.
"Ibu Sri Mulyani menganggap harus melakukan rasionalisasi untuk menumbuhkan rasa percaya investor terhadap kondisi negara kita, sebab kalau target pendapatan tinggi dan realisasinya tidak tercapai, itu akan berdampak jelek bagi pengelolaan keuangan nasional," katanya.
Bahlil pun mengakui bila dunia usaha dalam posisi tidak diuntungkan akibat hal tersebut.
Namun ia juga menekankan pentingnya kontribusi dari semua pihak untuk memulihkan kondisi keuangan negara.
"Saya sudah mengatakan kepada teman-teman, bahwa di dunia usaha ada saatnya `air naik dan air surut`, katakanlah sekarang air surut, maka kita harus rela bersama-sama untuk memberikan solusi terbaik bagi pengelolaan keuangan negara yang positif," ujarnya lagi.
Bagi daerah, ia menganggap pemerintah setempat juga harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi yang terjadi.
Tetapi ia juga mengharapkan pemerintah pusat tidak memotong dana transfer yang bisa mengganggu proses pembangunan.
"Ini tidak ada masalah selama DAU dan DAK tidak dipotong karena itu sudah langsung di plot untuk belanja kepegawaian dan program pemerintah yang mungkin sudah ditenderkan," kata Bahlil.
Ia pun berpesan dengan kondisi defisit saat ini, pemerintah tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Kinerja dalam konteks pelayanan tidak boleh berkurang, tapi kinerja dalam hal belanja modal itu pasti terjadi," kata Bahlil. (*)
"Hipmi mengakui pemotongan anggaran merupakan sesuatu yang tidak enak, tapi ini harus kita terima sebagai konsekuensi logis sebagai suatu negara," ujarnya di Jayapura, Rabu.
Ia menjelaskan, penundaan transfer ke daerah yang dilakukan oleh Menteri Keuangan, dikarenakan kondisi keuangan negara dalam konteks rancangan keuangan 2016 pemerintah memasang target terlalu tinggi.
"Ibu Sri Mulyani menganggap harus melakukan rasionalisasi untuk menumbuhkan rasa percaya investor terhadap kondisi negara kita, sebab kalau target pendapatan tinggi dan realisasinya tidak tercapai, itu akan berdampak jelek bagi pengelolaan keuangan nasional," katanya.
Bahlil pun mengakui bila dunia usaha dalam posisi tidak diuntungkan akibat hal tersebut.
Namun ia juga menekankan pentingnya kontribusi dari semua pihak untuk memulihkan kondisi keuangan negara.
"Saya sudah mengatakan kepada teman-teman, bahwa di dunia usaha ada saatnya `air naik dan air surut`, katakanlah sekarang air surut, maka kita harus rela bersama-sama untuk memberikan solusi terbaik bagi pengelolaan keuangan negara yang positif," ujarnya lagi.
Bagi daerah, ia menganggap pemerintah setempat juga harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi yang terjadi.
Tetapi ia juga mengharapkan pemerintah pusat tidak memotong dana transfer yang bisa mengganggu proses pembangunan.
"Ini tidak ada masalah selama DAU dan DAK tidak dipotong karena itu sudah langsung di plot untuk belanja kepegawaian dan program pemerintah yang mungkin sudah ditenderkan," kata Bahlil.
Ia pun berpesan dengan kondisi defisit saat ini, pemerintah tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Kinerja dalam konteks pelayanan tidak boleh berkurang, tapi kinerja dalam hal belanja modal itu pasti terjadi," kata Bahlil. (*)