Jayapura (Antara Papua) - Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) menyatakan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Puncak Jaya terbaik dalam pengelolaan dana otonomi khusus kesehatan.
"Dari dua kabupaten yang saya jalan yakni Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Tolikara, Rumah Sakit Mulia, Kabupaten Puncak Jaya yang terbaik dalam mengelola dana otsus untuk Kartu Papua Sehat (KPS)," kata Direktur UP2KP Agustinus Raprap di Jayapura, Selasa.
Menurut dia, Rumah Sakit Mulia terbaik dalam pengelolaan KPS dalam melayani orang asli Papua di daerah tersebut.
"Pelaporan terkait penggunaan KPS juga lengkap sampai dengan pelayanan rujukan yang menggunakan kartu sehat tersebut," ujarnya.
Agustinus menuturkan, pasien yang datang ke Rumah Sakit Mulia tapi tidak mengantongi Kartu Papua Sehat maka tidak dilayani.
"Jadi, diwajibkan kepada pasien yang datang ke Rumah Sakit itu harus mengantongi KPS sehingga pasien datang dengan membawa kartu sehat tersebut,"katanya.
Dia mengatakan, manajemen rumah sakit merujuk pasien ke RSUD Abepura dan RSUD Youwari Sentani sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2014 tentang pasien rujukan KPS.
"Manajemen rumah sakit membeli tiket bagi pasien rujukan, rumah sakit juga memberikan uang saku. Pasien pulang juga membawa rujukan kembali ke Dinas Kesehatan Puncak Jaya," ujarnya.
Ia menuturkan, Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua perlu memberikan apresiasi terhadap pelayanan kesehatan dengan menggunakan KPS di rumah sakit mulia.
Agustinus menambahkan, hal itu terlihat ketika ia memimpin tim survei dana otus sebesar 15 persen untuk kesehatan dan KPS di Kabupaten Puncak Jaya, September 2016. (*)
"Dari dua kabupaten yang saya jalan yakni Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Tolikara, Rumah Sakit Mulia, Kabupaten Puncak Jaya yang terbaik dalam mengelola dana otsus untuk Kartu Papua Sehat (KPS)," kata Direktur UP2KP Agustinus Raprap di Jayapura, Selasa.
Menurut dia, Rumah Sakit Mulia terbaik dalam pengelolaan KPS dalam melayani orang asli Papua di daerah tersebut.
"Pelaporan terkait penggunaan KPS juga lengkap sampai dengan pelayanan rujukan yang menggunakan kartu sehat tersebut," ujarnya.
Agustinus menuturkan, pasien yang datang ke Rumah Sakit Mulia tapi tidak mengantongi Kartu Papua Sehat maka tidak dilayani.
"Jadi, diwajibkan kepada pasien yang datang ke Rumah Sakit itu harus mengantongi KPS sehingga pasien datang dengan membawa kartu sehat tersebut,"katanya.
Dia mengatakan, manajemen rumah sakit merujuk pasien ke RSUD Abepura dan RSUD Youwari Sentani sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2014 tentang pasien rujukan KPS.
"Manajemen rumah sakit membeli tiket bagi pasien rujukan, rumah sakit juga memberikan uang saku. Pasien pulang juga membawa rujukan kembali ke Dinas Kesehatan Puncak Jaya," ujarnya.
Ia menuturkan, Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua perlu memberikan apresiasi terhadap pelayanan kesehatan dengan menggunakan KPS di rumah sakit mulia.
Agustinus menambahkan, hal itu terlihat ketika ia memimpin tim survei dana otus sebesar 15 persen untuk kesehatan dan KPS di Kabupaten Puncak Jaya, September 2016. (*)