Gubernur Papua resmikan pelayanan audiometri di RSUD Jayapura

Kamis, 8 Januari 2026 12:41 WIB

Gubernur Papua Matius D. Fakhiri saat menyerahkan bantuan kepada masyarakat tunarungu bertempat Klink THT RSUD Jayapura, Papua, Kamis (8/1). ANTARA/Qadri Pratiwi

Jayapura (ANTARA) - Gubernur Papua Matius D Fakhiri meresmikan pelayanan audiometri atau Hearing Center di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura sebagai upaya meningkatkan akses layanan kesehatan indera pendengaran bagi masyarakat Papua.

"Pendengaran merupakan salah satu indera yang sangat vital bagi manusia karena berpengaruh langsung terhadap kemampuan berkomunikasi, kualitas hidup, produktivitas, serta tumbuh kembang anak sebagai generasi penerus Papua," katanya usai peresmian di RSUD Jayapura, Kamis.

Menurut Fakhiri, gangguan pendengaran tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada masa depan sumber daya manusia Papua.

"Oleh karena itu, kehadiran layanan Hearing Center ini merupakan langkah strategis dan visioner dalam menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Dia menjelaskan peluncuran pelayanan audiometri tersebut sejalan dengan visi transformasi Papua baru yang maju dan harmonis, khususnya melalui misi Papua Sehat, di mana pembangunan sumber daya manusia yang sehat menjadi fondasi utama pembangunan daerah.

"Kami sangat berkomitmen memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan yang bermutu, adil, dan berkelanjutan, termasuk layanan kesehatan spesialistik yang selama ini masih terbatas," katanya.

Dia menambahkan pihaknya memberikan apresiasi kepada TNI melalui Satuan Tugas Swasembada serta seluruh pihak yang telah berkolaborasi dalam pemberian alat bantu dengar kepada masyarakat Papua.

“Ini merupakan wujud nyata sinergi lintas sektor dalam menghadirkan pelayanan publik yang berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat Papua,” ujarnya.

Dia menjelaskan, Hearing Center RSUD Jayapura merupakan layanan khusus yang tidak dimiliki oleh semua rumah sakit.

"Ke depan, layanan tersebut diharapkan dapat menjadi pusat rujukan, tidak hanya bagi kabupaten dan kota di Papua, tetapi juga bagi wilayah lain di Indonesia timur," katanya.