Jayapura (Antara Papua) - Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua mengklaim rencana dan proses integrasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-Kartu Papua Sehat (KPS) hingga kini masih terkendala dengan kepemilikan identitas diri masyarakat di Bumi Cenderawasih.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Aloysius Giay, di Jayapura, Rabu, mengatakan JKN berasal dari BPJS Kesehatan, sedangkan KPS dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua.
"Kami melihat belum semua masyarakat Papua memiliki kartu identitas diri sehingga dikhawatirkan akan kesulitan tercover oleh JKN jika nantinya KPS-JKN berintegrasi," katanya.
Menurut Aloysius, jika KPS dan JKN berintegrasi, dana premi dikelola BPJS, apakah bisa dijamin seluruh rakyat Papua dapat secara menyeluruh tercover sebagai peserta KPS-JKN, terutama yang tinggal di daerah terpencil dan tidak memiliki identitas.
"Dan jika dana KPS dikelola oleh BPJS, otomatis tidak ada dana KPS lagi tersimpan di setiap rumah sakit," ujarnya.
Dia menuturkan untuk KPS, seluruh orang asli Papua bisa dijaminkan, hal ini yang menjadi catatan krusial, jika harus dilakukan integrasi antara KPS dan JKN.
"Ini yang kami minta kebijakan dari pemerintah pusat, supaya ada kekhususan dalam integrasi ini," katanya lagi.
Ia menambahkan selain itu, masalah kepesertaan yang harus divalidasi secara akurat untuk mendapatkan besaran premi.
"Tidak hanya itu, kami harus menghitung jumlah orang asli Papua, kalau berintegrasi maka ada besaran dana yang disepakati, ini poin-poin penting, sehingga penggunaan dana tepat sasaran," ujarnya lagi. (*)
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Aloysius Giay, di Jayapura, Rabu, mengatakan JKN berasal dari BPJS Kesehatan, sedangkan KPS dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua.
"Kami melihat belum semua masyarakat Papua memiliki kartu identitas diri sehingga dikhawatirkan akan kesulitan tercover oleh JKN jika nantinya KPS-JKN berintegrasi," katanya.
Menurut Aloysius, jika KPS dan JKN berintegrasi, dana premi dikelola BPJS, apakah bisa dijamin seluruh rakyat Papua dapat secara menyeluruh tercover sebagai peserta KPS-JKN, terutama yang tinggal di daerah terpencil dan tidak memiliki identitas.
"Dan jika dana KPS dikelola oleh BPJS, otomatis tidak ada dana KPS lagi tersimpan di setiap rumah sakit," ujarnya.
Dia menuturkan untuk KPS, seluruh orang asli Papua bisa dijaminkan, hal ini yang menjadi catatan krusial, jika harus dilakukan integrasi antara KPS dan JKN.
"Ini yang kami minta kebijakan dari pemerintah pusat, supaya ada kekhususan dalam integrasi ini," katanya lagi.
Ia menambahkan selain itu, masalah kepesertaan yang harus divalidasi secara akurat untuk mendapatkan besaran premi.
"Tidak hanya itu, kami harus menghitung jumlah orang asli Papua, kalau berintegrasi maka ada besaran dana yang disepakati, ini poin-poin penting, sehingga penggunaan dana tepat sasaran," ujarnya lagi. (*)