Jakarta (Antara Papua) - Manajemen PT Pos Indonesia (Posindo) memastikan akan menuntaskan distribusi Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kelurahan Nawaripi dan Kelurahan Inauga yang berada di Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua.
Menurut Manajer CSR & Public Relations PT Pos Indonesia (Persero) A. Sofian, Posindo telah menugaskan Kepala Regional 11 Jayapura dan Kepala Kantor Pos Timika untuk berkoordinasi dengan aparat kelurahan dan BPJS cabang Mimika guna memastikan kiriman diterima oleh penerimanya.
Kepala Regional 11 Jayapura Agus Budi Satriyo menjelaskan kiriman KIS yang masih ada di Kelurahan Nawaripi dan Kelurahan Inauga, terjadi karena pengembalian kartu KIS dari penerima ke kelurahan yang disebabkan adanya kelebihan jumlah kartu yang tidak sesuai dengan data keluarga penerima kartu.
"Hal ini terjadi karena ada beberapa sampul kiriman yang berisi lebih dari satu keluarga. Dalam beberapa kasus terdapat satu sampul kiriman berisi 40 kartu bahkan lebih, penerima hanya mengambil kartu untuk anggota keluarganya, sisa kartu dikembalikan ke kelurahan, karena penerima tidak mau bertanggungjawab terhadap penyampaian kartu yang bukan untuk anggota keluarganya," kata Agus.
Berdasarkan info dari kepala BPJS Timika, lanjutnya, kejadian seperti ini pernah terjadi juga sebelumnya.
Dua kelurahan di Kwamki Baru dan Koperapoka, Tim BPJS mendapati ada sisa kartu KIS yang tidak bisa didistribusikan karena alamatnya tidak jelas dan tidak disimpan dengan baik, sehingga dilakukan penarikan oleh BPJS.
Agus memaparkan kiriman Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk Kabupaten Mimika berjumlah 41.088 sampul, terdiri dari 29.857 sampul beralamat lengkap dan 11.231 (27,6 persen) sampul kiriman KIS dengan struktur alamat kurang jelas atau tidak lengkap, diantaranya tidak menyebutkan desa dan atau kecamatan.
PT Posindo menerima kiriman KIS dalam bentuk sampul tertutup dari percetakan, sehingga tidak mengetahui jumlah kartu yang ada dalam sampul.
Kiriman KIS yang berhasil diserahkan adalah sebanyak 40.598 sampul atau 98,8 persen, sementara untuk kiriman yang tidak berhasil diserahkan berjumlah 490 sampul atau 1,2 persen dengan periode penyerahan berlangsung pada bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Februari 2016.
Sementara itu A. Sofian menjelaskan Pos Indonesia turut mendukung dan mensukseskan program pemerintah dalam hal melakukan distribusi KIS untuk seluruh Indonesia.
Dengan sebaran jaringan yang dimiliki PT Posindo serta pengalaman selama bertahun-tahun dalam melaksanakan program pemerintah, baik dalam penyaluran dana maupun pendistribusian kiriman pemerintah, maka Pos Indonesia menjadi satu-satunya perusahaan yang mampu melakukan hal tersebut.
BPJS Kesehatan RI pada 13 November 2015 menunjuk Pos Indonesia sebagai pemenang tender untuk mendistribusikan sebanyak 7.552.657 sampul ke seluruh Pulau kalimantan, Seluruh Pulau Sulawesi-Maluku, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Dengan kondisi geografis Papua yang mayoritas merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus karena terdiri atas lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi serta infrastruktur yang menghubungkan antar wilayah masih belum memadai menjadi tantangan sendiri dalam proses pendistribusian. (*)
Menurut Manajer CSR & Public Relations PT Pos Indonesia (Persero) A. Sofian, Posindo telah menugaskan Kepala Regional 11 Jayapura dan Kepala Kantor Pos Timika untuk berkoordinasi dengan aparat kelurahan dan BPJS cabang Mimika guna memastikan kiriman diterima oleh penerimanya.
Kepala Regional 11 Jayapura Agus Budi Satriyo menjelaskan kiriman KIS yang masih ada di Kelurahan Nawaripi dan Kelurahan Inauga, terjadi karena pengembalian kartu KIS dari penerima ke kelurahan yang disebabkan adanya kelebihan jumlah kartu yang tidak sesuai dengan data keluarga penerima kartu.
"Hal ini terjadi karena ada beberapa sampul kiriman yang berisi lebih dari satu keluarga. Dalam beberapa kasus terdapat satu sampul kiriman berisi 40 kartu bahkan lebih, penerima hanya mengambil kartu untuk anggota keluarganya, sisa kartu dikembalikan ke kelurahan, karena penerima tidak mau bertanggungjawab terhadap penyampaian kartu yang bukan untuk anggota keluarganya," kata Agus.
Berdasarkan info dari kepala BPJS Timika, lanjutnya, kejadian seperti ini pernah terjadi juga sebelumnya.
Dua kelurahan di Kwamki Baru dan Koperapoka, Tim BPJS mendapati ada sisa kartu KIS yang tidak bisa didistribusikan karena alamatnya tidak jelas dan tidak disimpan dengan baik, sehingga dilakukan penarikan oleh BPJS.
Agus memaparkan kiriman Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk Kabupaten Mimika berjumlah 41.088 sampul, terdiri dari 29.857 sampul beralamat lengkap dan 11.231 (27,6 persen) sampul kiriman KIS dengan struktur alamat kurang jelas atau tidak lengkap, diantaranya tidak menyebutkan desa dan atau kecamatan.
PT Posindo menerima kiriman KIS dalam bentuk sampul tertutup dari percetakan, sehingga tidak mengetahui jumlah kartu yang ada dalam sampul.
Kiriman KIS yang berhasil diserahkan adalah sebanyak 40.598 sampul atau 98,8 persen, sementara untuk kiriman yang tidak berhasil diserahkan berjumlah 490 sampul atau 1,2 persen dengan periode penyerahan berlangsung pada bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Februari 2016.
Sementara itu A. Sofian menjelaskan Pos Indonesia turut mendukung dan mensukseskan program pemerintah dalam hal melakukan distribusi KIS untuk seluruh Indonesia.
Dengan sebaran jaringan yang dimiliki PT Posindo serta pengalaman selama bertahun-tahun dalam melaksanakan program pemerintah, baik dalam penyaluran dana maupun pendistribusian kiriman pemerintah, maka Pos Indonesia menjadi satu-satunya perusahaan yang mampu melakukan hal tersebut.
BPJS Kesehatan RI pada 13 November 2015 menunjuk Pos Indonesia sebagai pemenang tender untuk mendistribusikan sebanyak 7.552.657 sampul ke seluruh Pulau kalimantan, Seluruh Pulau Sulawesi-Maluku, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Dengan kondisi geografis Papua yang mayoritas merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus karena terdiri atas lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi serta infrastruktur yang menghubungkan antar wilayah masih belum memadai menjadi tantangan sendiri dalam proses pendistribusian. (*)