Jayapura (Antara Papua) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua rencanakan peresmian pos lintas batas negara di wilayah Skouw Wutung yang berada di Perbatasan RI-Papua Nugini pada Februari 2017.
Kepala Badan Perbatasan dan Kerja sama Luar Negeri (BPKLN) Provinsi Papua Suzana Wanggai, di Jayapura, Senin, mengatakan peresmian pos lintas batas negara di Skouw Wutung ini rencananya akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.
"Dengan keberadaan pos lintas batas negara ini, kami berharap segala aktifitas-aktifitas ilegal yang terjadi di wilayah perbatasan akan berkurang," katanya.
Suzana menjelaskan sebagai masyarakat Papua, pihaknya wajib berbangga telah memiliki satu gedung yang ada di beranda negara dan patut dibanggakan, tentunya ini, ke depan bisa mengurangi kasus-kasus ilegal di wilayah tersebut.
"Jika pos lintas batas negara sudah diresmikan dan difungsikan, serta ada koordinasi yang baik antara semua pihak, maka tidak ada lagi aktifitas ilegal di wilayah perbatasan negara," ujarnya.
Dia menuturkan selain itu, pihaknya juga meminta pengawasan ketat yang harus dilakukan pihak terkait di kawasan perairan Laut Papua maupun udara agar kasus-kasus ilegal tersebut benar-benar dihentikan, paling tidak diminimalisasi.
"Kalau sudah kami tutup krannya dari perbatasan RI-Papua Nugini maka diyakini di tempat lainnya juga akan ditutup," katanya lagi.
Dia menambahkan sehingga tidak ada lagi kasus-kasus ilegal, seperti narkoba yang beredar bebas di wilayah perbatasan baik RI maupun Papua Nugini. (*)
Kepala Badan Perbatasan dan Kerja sama Luar Negeri (BPKLN) Provinsi Papua Suzana Wanggai, di Jayapura, Senin, mengatakan peresmian pos lintas batas negara di Skouw Wutung ini rencananya akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.
"Dengan keberadaan pos lintas batas negara ini, kami berharap segala aktifitas-aktifitas ilegal yang terjadi di wilayah perbatasan akan berkurang," katanya.
Suzana menjelaskan sebagai masyarakat Papua, pihaknya wajib berbangga telah memiliki satu gedung yang ada di beranda negara dan patut dibanggakan, tentunya ini, ke depan bisa mengurangi kasus-kasus ilegal di wilayah tersebut.
"Jika pos lintas batas negara sudah diresmikan dan difungsikan, serta ada koordinasi yang baik antara semua pihak, maka tidak ada lagi aktifitas ilegal di wilayah perbatasan negara," ujarnya.
Dia menuturkan selain itu, pihaknya juga meminta pengawasan ketat yang harus dilakukan pihak terkait di kawasan perairan Laut Papua maupun udara agar kasus-kasus ilegal tersebut benar-benar dihentikan, paling tidak diminimalisasi.
"Kalau sudah kami tutup krannya dari perbatasan RI-Papua Nugini maka diyakini di tempat lainnya juga akan ditutup," katanya lagi.
Dia menambahkan sehingga tidak ada lagi kasus-kasus ilegal, seperti narkoba yang beredar bebas di wilayah perbatasan baik RI maupun Papua Nugini. (*)