Merauke (Antara Papua) - Pemerintah Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, menganggarkan Rp1 miliar untuk penanggulangan HIV/AIDS pada tahun 2017, dari kebutuhan Rp3 miliar yang diasumsikan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA).
"Informasi yang kami dengar untuk tahun ini Rp1 miliar," kata Sekretaris KPA Merauke Tuban Sriyono, di Merauke, Selasa.
Ia menjelaskan bahwa berdasarkan asumsi KPA, anggaran yang mesti disediakan untuk penanganan HIV/AIDS di Merauke dalam setahun seharusnya Rp3 miliar.
"Intinya dana yang dialokasikan oleh pemkab ini akan kami gunakan untuk seluruh kegiatan dan program," ujarnya.
KPA Merauke, kata Tuban Sriyono, masih menunggu pencairan dana tersebut. Jika sudah menerima, pihaknya langsung melakukan tindakan pencegahan dan penanganan di lapangan.
Satu program yang disiapkan untuk pencegahan HIV/AIDS di Merauke adalah menggandeng pihak adat untuk ikut melakukan sosialisasi penanggulangan penyakit sosial tersebut.
"Itu salah satu program kami di tahun 2017 dan sebenarnya ini merupakan program tahun 2016 yang akan kami jalankan lagi," katanya.
Menurut dia, atas komitmen pemkab dan masyarakat untuk menekan penyakit sosial itu, Kabupaten Merauke yang sebelumnya berada pada urutan pertama jumlah penderita HIV/AIDS tertinggi di Papua, turun di urutan lima.
"Hanya yang sulit dikontrol adalah kelompok masyarakat umum, karena HIV/AIDS sudah merambah ke kelompok umum. Ini bahaya, jadi kita masih harus kerja keras bersama," katanya.
Tuban menjelaskan prosentase jumlah kasus beberapa tahun terakhir ini lebih didominasi oleh ibu rumah tangga yaitu 17,8 persen dari jumlah kasus dalam setahun, selanjutnya disusul pekerja seks komersial, petani, swasta, PNS buruh dan TNI-Polri.
"Sementara pelajar 3,6 persen, nelayan asing 3,2 persen, sopir 0,6 persen, PSK jalanan 0,4 persen dan mucikari 0,4 persen dan kita akan lakukan Rencana Strategis (Renstra) Aksi Nasional yang berorientasi penguatan kelembagaan, kampanye, sosialisasi dan penegakan peraturan daerah," katanya. (*)
"Informasi yang kami dengar untuk tahun ini Rp1 miliar," kata Sekretaris KPA Merauke Tuban Sriyono, di Merauke, Selasa.
Ia menjelaskan bahwa berdasarkan asumsi KPA, anggaran yang mesti disediakan untuk penanganan HIV/AIDS di Merauke dalam setahun seharusnya Rp3 miliar.
"Intinya dana yang dialokasikan oleh pemkab ini akan kami gunakan untuk seluruh kegiatan dan program," ujarnya.
KPA Merauke, kata Tuban Sriyono, masih menunggu pencairan dana tersebut. Jika sudah menerima, pihaknya langsung melakukan tindakan pencegahan dan penanganan di lapangan.
Satu program yang disiapkan untuk pencegahan HIV/AIDS di Merauke adalah menggandeng pihak adat untuk ikut melakukan sosialisasi penanggulangan penyakit sosial tersebut.
"Itu salah satu program kami di tahun 2017 dan sebenarnya ini merupakan program tahun 2016 yang akan kami jalankan lagi," katanya.
Menurut dia, atas komitmen pemkab dan masyarakat untuk menekan penyakit sosial itu, Kabupaten Merauke yang sebelumnya berada pada urutan pertama jumlah penderita HIV/AIDS tertinggi di Papua, turun di urutan lima.
"Hanya yang sulit dikontrol adalah kelompok masyarakat umum, karena HIV/AIDS sudah merambah ke kelompok umum. Ini bahaya, jadi kita masih harus kerja keras bersama," katanya.
Tuban menjelaskan prosentase jumlah kasus beberapa tahun terakhir ini lebih didominasi oleh ibu rumah tangga yaitu 17,8 persen dari jumlah kasus dalam setahun, selanjutnya disusul pekerja seks komersial, petani, swasta, PNS buruh dan TNI-Polri.
"Sementara pelajar 3,6 persen, nelayan asing 3,2 persen, sopir 0,6 persen, PSK jalanan 0,4 persen dan mucikari 0,4 persen dan kita akan lakukan Rencana Strategis (Renstra) Aksi Nasional yang berorientasi penguatan kelembagaan, kampanye, sosialisasi dan penegakan peraturan daerah," katanya. (*)