Tersisa beberapa hari lagi bagi masyarakat di Bumi Cenderawasih (sebutan khas untuk Provinsi Papua) yang tersebar di 11 kabupaten/kota untuk menggunakan hak suaranya memilih calon kepala daerah masing-masing dalam Pilkada serentak 2017.
Sebelas kabupaten/kota yang akan melaksanakan pilkada serentak 2017 yakni Kota dan Kabupaten Jayapura, Nduga, Lanny Jaya, Mappi, Sarmi, Tolikara, Yapen, Intan Jaya, Puncak Jaya dan Dogiyai.
Layaknya pilkada di wilayah Indonesia lainnya, para penyelenggara pesta demokrasi pun semakin sibuk mengawasi, memantau hingga mempersiapkan segala sesuatunya agar keseluruhan hajatan nasional ini berjalan lancar dan sukses.
Dimulai dari penyelenggara di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, masing-masing telah merancang strategi khusus agar proses dan tahapan pilkada dapat dilaksanakan dengan baik serta lancar.
Misalnya saja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua yang telah memprediksi serta memetakan bahwa wilayah dan daerah pegunungan berpotensi atau rawan konflik dalam pelaksanaan pilkada serentak jilid dua pada 2017.
Komisioner KPU Provinsi Papua Tarwinto mengatakan pihaknya memperkirakan wilayah utara Kabupaten Intan Jaya dan Dogiyai berpotensi rawan konflik, kemudian wilayah Tolikara, Lanny Jaya serta Puncak Jaya.
"Jadi kami menilai beberapa wilayah ini sedikit resistens atau rawan konflik, namun mari tetap berdoa mudah-mudahan aman hingga waktu pencoblosan," katanya.
Selain pemetaan daerah rawan konflik, KPU juga berupaya mengantisipasi permasalahan anggaran pilkada yang terhambat sehingga terus melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah setempat.
Tak jarang KPU Provinsi Papua terus mengingatkan KPU di tingkat kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada serentak untuk mengajukan serta mengusulkan anggaran pilkada sesegera mungkin.
Jika anggaran terhambat maka proses dan tahapan pilkada pun akan ikut terhenti, yang pada akhirnya justru menjadi masalah baru dalam suksesnya pesta demokrasi di Bumi Cenderawasih.
Pada 2016, Kabupaten Dogiyai dan Sarmi sempat bermasalah dengan anggaran pilkadanya, hal ini dikarenakan pemerintah daerah setempat belum juga mencairkan usulan dana yang telah diajukan oleh KPU di wilayah setempat.
"Namun pada tahun ini, permasalahan anggaran untuk Kabupaten Dogiyai dan Sarmi sudah diselesaikan di mana dana pilkada telah dicairkan oleh masing-masing pemerintah kabupaten setempat," ujar Tarwinto.
Tarwinto mengharapkan langkah-langkah yang diambil KPU untuk terus berkoordinasi baik dengan pihak pemerintah daerah terkait anggaran dan kepolisian terkait pengamanan tidak hanya wilayah rawan konflik tetapi semua daerah pelaksana dapat menyukseskan pilkada serentak 2017.
Sekadar diketahui, anggaran sebelas kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada serentak yakni Kota Jayapura dengan nilai Rp52 miliar, Kabupaten Jayapura Rp38 miliar, Nduga Rp61 miliar, Lanny Jaya Rp64 miliar, Mappi Rp63 miliar, Yapen Rp41 miliar, Tolikara Rp69 miliar, Intan Jaya Rp66 miliar, Puncak Jaya Rp59 miliar, Dogiyai Rp58 miliar dan Sarmi Rp34 miliar.
Radiogram Gubernur
Jumlah wilayah yang melaksanakan pilkada serentak 2017 di Provinsi Papua sama dengan pilkada 2015 yakni 11 kabupaten/kota, sehingga pemerintah daerah setempat berupaya agar kesalahan-kesalahan yang terjadi pada pesta demokrasi sebelumnya tidak kembali terulang pada 2017.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua meminta kabupaten/kota penyelenggara pilkada serentak pada 15 Februari 2017 untuk segera menyelesaikan permasalahan keuangan yang akan digunakan untuk menyukseskan pesta demokrasi dalam pemilihan kepala daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Hery Dosinaen mengatakan dari laporan kepada pihaknya, masih ada beberapa kabupaten yang keuangannya belum diselesaikan.
Namun Gubernur Papua sudah memberikan radiogram kepada pemerintah daerah tersebut untuk segera menindaklanjuti sehingga apa yang menjadi hak dan kewajiban bisa terakomodir dengan baik.
Menurut Hery, jika masalah keuangan ini segera ditindaklanjuti, tentunya hal ini bisa menunjang pelaksanaan pilkada serentak itu dengan baik.
"Gubernur Papua berharap pelaksanaan pilkada serentak di 11 kabupaten/kota dari tahapan ke tahapan dapat berjalan lancar dan aman," ujarnya.
Pemprov Papua pun sudah menggelar rapat dengan desk pilkada setempat untuk mendapat laporan terperinci dari berbagai elemen di 11 kabupaten/kota.
Dari hasil analisa semua aman sehingga diharapkan pelaksanaan pilkada serentak pada 15 Februari 2017 pun berjalan lancar dan sukses.
Termasuk permasalahan anggaran pilkada di Kabupaten Dogiyai dan Sarmi, yang diselesaikan melalui pertemuan desk pilkada, radiogram gubernur hingga laporan langsung pemerintah kabupaten dengan pemprov.
Pada akhirnya anggaran pilkada serentak di dua kabupaten tersebut bisa cair dan tidak ada kemungkinan penundaan pilkada di 2018.
Doa Bersama
Suksesnya pelaksanaan pilkada serentak di sebuah wilayah tidak hanya berkaitan dengan anggaran dan keamanannya saja, namun pengendalian diri masing-masing warganya yang melaksanakan pesta demokrasi tersebut.
Jika disebut pengendalian diri, maka berhubungan pula dengan akhlak, moral dan spritual sehingga muncul inisiatif beberapa kelompok agama untuk turut mensukseskan pelaksanaan pilkada di wilayahnya masing-masing.
Demikian yang dirintis oleh umat Kristen dari Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) GBGP Jemaat Marguni di Tanah Papua dengan menggelar doa bersama untuk kelancaran pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 di seluruh Indonesia.
Doa bersama tersebut digelar sebanyak dua kali selama satu hari dari siang dan malam hari pada Jumat (4/11) di halaman Gedung Dewan Kesenian Jayapura pada.
Pendeta Yulianus Worobay Gembala GBGP Jemaat Marguni Papua mengatakan pelaksanaan kegiatan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) dan doa bersama ini untuk meminta kedamaian Indonesia, yang situasinya mulai panas menuju pesta demokrasi pilkada serentak jilid dua.
Menurut Yulianus, pihaknya mengundang semua gereja untuk doa bersama meskipun selalu ada demo besar-besaran di Jakarta, akan tetapi di Papua, harus mewujudkan damai supaya Indonesia harus sama seperti Papua.
"Pasalnya, kini Indonesia membutuhkan kedamaian, di mana hal itu harus mewujudkan Pancasila, sebagai dasar negara yang menghimpun semua umat dari semua agama, sehingga tidak membeda-bedakan," ujarnya.
Yulianus beserta umat Kristen di Papua tidak ingin mendiskriminasikan satu sama lainnya, tetapi berdoa untuk bangsa Indonesia agar dapat memilih setiap pemimpin yang dipilih oleh hati nurani rakyat.
"Kami bangga bahwa Papua berdoa untuk Indonesia, Papua berdoa untuk Jakarta supaya Jakarta harus memberikan contoh bahwa semua dapat mewujudkan damai dengan melaksanakan ibadah bersama," katanya lagi.
Bagi Yulianus untuk menyampaikan aspirasi damai, Papua menghindari aksi-aksi berdemo, karena tidak berbicara tentang politik apalagi pilkada, akan tetapi para umat Kristen ini berbicara tentang seluruh umat beragama agar menghargai bahwa di negara ini harus menegakkan Pancasila sebagai dasar negara.
Pihaknya menyakini bahwa doa bersama dapat menciptakan suasana aman dan nyaman sehingga pelaksanaan pilkada serentak dapat berjalan lancar serta sukses dan tidak menimbulkan konflik yang dapat merugikan masyarakat.
Strategi kesuksesan pilkada serentak ini sudah dimulai dari tingkat atas seperti pemerintah, keamanan dan pihak penyelenggara yakni KPU serta Bawaslu-Panwaslu, sebagai rakyat yang menggunakan hak pilihnya, sehingga dirasa penting juga untuk menciptakan suasana damai melalui doa bersama. (*)
Sebelas kabupaten/kota yang akan melaksanakan pilkada serentak 2017 yakni Kota dan Kabupaten Jayapura, Nduga, Lanny Jaya, Mappi, Sarmi, Tolikara, Yapen, Intan Jaya, Puncak Jaya dan Dogiyai.
Layaknya pilkada di wilayah Indonesia lainnya, para penyelenggara pesta demokrasi pun semakin sibuk mengawasi, memantau hingga mempersiapkan segala sesuatunya agar keseluruhan hajatan nasional ini berjalan lancar dan sukses.
Dimulai dari penyelenggara di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, masing-masing telah merancang strategi khusus agar proses dan tahapan pilkada dapat dilaksanakan dengan baik serta lancar.
Misalnya saja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua yang telah memprediksi serta memetakan bahwa wilayah dan daerah pegunungan berpotensi atau rawan konflik dalam pelaksanaan pilkada serentak jilid dua pada 2017.
Komisioner KPU Provinsi Papua Tarwinto mengatakan pihaknya memperkirakan wilayah utara Kabupaten Intan Jaya dan Dogiyai berpotensi rawan konflik, kemudian wilayah Tolikara, Lanny Jaya serta Puncak Jaya.
"Jadi kami menilai beberapa wilayah ini sedikit resistens atau rawan konflik, namun mari tetap berdoa mudah-mudahan aman hingga waktu pencoblosan," katanya.
Selain pemetaan daerah rawan konflik, KPU juga berupaya mengantisipasi permasalahan anggaran pilkada yang terhambat sehingga terus melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah setempat.
Tak jarang KPU Provinsi Papua terus mengingatkan KPU di tingkat kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada serentak untuk mengajukan serta mengusulkan anggaran pilkada sesegera mungkin.
Jika anggaran terhambat maka proses dan tahapan pilkada pun akan ikut terhenti, yang pada akhirnya justru menjadi masalah baru dalam suksesnya pesta demokrasi di Bumi Cenderawasih.
Pada 2016, Kabupaten Dogiyai dan Sarmi sempat bermasalah dengan anggaran pilkadanya, hal ini dikarenakan pemerintah daerah setempat belum juga mencairkan usulan dana yang telah diajukan oleh KPU di wilayah setempat.
"Namun pada tahun ini, permasalahan anggaran untuk Kabupaten Dogiyai dan Sarmi sudah diselesaikan di mana dana pilkada telah dicairkan oleh masing-masing pemerintah kabupaten setempat," ujar Tarwinto.
Tarwinto mengharapkan langkah-langkah yang diambil KPU untuk terus berkoordinasi baik dengan pihak pemerintah daerah terkait anggaran dan kepolisian terkait pengamanan tidak hanya wilayah rawan konflik tetapi semua daerah pelaksana dapat menyukseskan pilkada serentak 2017.
Sekadar diketahui, anggaran sebelas kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada serentak yakni Kota Jayapura dengan nilai Rp52 miliar, Kabupaten Jayapura Rp38 miliar, Nduga Rp61 miliar, Lanny Jaya Rp64 miliar, Mappi Rp63 miliar, Yapen Rp41 miliar, Tolikara Rp69 miliar, Intan Jaya Rp66 miliar, Puncak Jaya Rp59 miliar, Dogiyai Rp58 miliar dan Sarmi Rp34 miliar.
Radiogram Gubernur
Jumlah wilayah yang melaksanakan pilkada serentak 2017 di Provinsi Papua sama dengan pilkada 2015 yakni 11 kabupaten/kota, sehingga pemerintah daerah setempat berupaya agar kesalahan-kesalahan yang terjadi pada pesta demokrasi sebelumnya tidak kembali terulang pada 2017.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua meminta kabupaten/kota penyelenggara pilkada serentak pada 15 Februari 2017 untuk segera menyelesaikan permasalahan keuangan yang akan digunakan untuk menyukseskan pesta demokrasi dalam pemilihan kepala daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Hery Dosinaen mengatakan dari laporan kepada pihaknya, masih ada beberapa kabupaten yang keuangannya belum diselesaikan.
Namun Gubernur Papua sudah memberikan radiogram kepada pemerintah daerah tersebut untuk segera menindaklanjuti sehingga apa yang menjadi hak dan kewajiban bisa terakomodir dengan baik.
Menurut Hery, jika masalah keuangan ini segera ditindaklanjuti, tentunya hal ini bisa menunjang pelaksanaan pilkada serentak itu dengan baik.
"Gubernur Papua berharap pelaksanaan pilkada serentak di 11 kabupaten/kota dari tahapan ke tahapan dapat berjalan lancar dan aman," ujarnya.
Pemprov Papua pun sudah menggelar rapat dengan desk pilkada setempat untuk mendapat laporan terperinci dari berbagai elemen di 11 kabupaten/kota.
Dari hasil analisa semua aman sehingga diharapkan pelaksanaan pilkada serentak pada 15 Februari 2017 pun berjalan lancar dan sukses.
Termasuk permasalahan anggaran pilkada di Kabupaten Dogiyai dan Sarmi, yang diselesaikan melalui pertemuan desk pilkada, radiogram gubernur hingga laporan langsung pemerintah kabupaten dengan pemprov.
Pada akhirnya anggaran pilkada serentak di dua kabupaten tersebut bisa cair dan tidak ada kemungkinan penundaan pilkada di 2018.
Doa Bersama
Suksesnya pelaksanaan pilkada serentak di sebuah wilayah tidak hanya berkaitan dengan anggaran dan keamanannya saja, namun pengendalian diri masing-masing warganya yang melaksanakan pesta demokrasi tersebut.
Jika disebut pengendalian diri, maka berhubungan pula dengan akhlak, moral dan spritual sehingga muncul inisiatif beberapa kelompok agama untuk turut mensukseskan pelaksanaan pilkada di wilayahnya masing-masing.
Demikian yang dirintis oleh umat Kristen dari Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) GBGP Jemaat Marguni di Tanah Papua dengan menggelar doa bersama untuk kelancaran pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 di seluruh Indonesia.
Doa bersama tersebut digelar sebanyak dua kali selama satu hari dari siang dan malam hari pada Jumat (4/11) di halaman Gedung Dewan Kesenian Jayapura pada.
Pendeta Yulianus Worobay Gembala GBGP Jemaat Marguni Papua mengatakan pelaksanaan kegiatan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) dan doa bersama ini untuk meminta kedamaian Indonesia, yang situasinya mulai panas menuju pesta demokrasi pilkada serentak jilid dua.
Menurut Yulianus, pihaknya mengundang semua gereja untuk doa bersama meskipun selalu ada demo besar-besaran di Jakarta, akan tetapi di Papua, harus mewujudkan damai supaya Indonesia harus sama seperti Papua.
"Pasalnya, kini Indonesia membutuhkan kedamaian, di mana hal itu harus mewujudkan Pancasila, sebagai dasar negara yang menghimpun semua umat dari semua agama, sehingga tidak membeda-bedakan," ujarnya.
Yulianus beserta umat Kristen di Papua tidak ingin mendiskriminasikan satu sama lainnya, tetapi berdoa untuk bangsa Indonesia agar dapat memilih setiap pemimpin yang dipilih oleh hati nurani rakyat.
"Kami bangga bahwa Papua berdoa untuk Indonesia, Papua berdoa untuk Jakarta supaya Jakarta harus memberikan contoh bahwa semua dapat mewujudkan damai dengan melaksanakan ibadah bersama," katanya lagi.
Bagi Yulianus untuk menyampaikan aspirasi damai, Papua menghindari aksi-aksi berdemo, karena tidak berbicara tentang politik apalagi pilkada, akan tetapi para umat Kristen ini berbicara tentang seluruh umat beragama agar menghargai bahwa di negara ini harus menegakkan Pancasila sebagai dasar negara.
Pihaknya menyakini bahwa doa bersama dapat menciptakan suasana aman dan nyaman sehingga pelaksanaan pilkada serentak dapat berjalan lancar serta sukses dan tidak menimbulkan konflik yang dapat merugikan masyarakat.
Strategi kesuksesan pilkada serentak ini sudah dimulai dari tingkat atas seperti pemerintah, keamanan dan pihak penyelenggara yakni KPU serta Bawaslu-Panwaslu, sebagai rakyat yang menggunakan hak pilihnya, sehingga dirasa penting juga untuk menciptakan suasana damai melalui doa bersama. (*)