Timika (Antara Papua) - Dinas Kesehatan (Dinkes) Mimika, Provinsi Papua, sengaja menunda
perekrutan tenaga honorer hingga adanya kepastian pembiayaan melalui
APBD Mimika 2017, kendati membutuhkan banyak tenaga kesehatan.
Kepala Dinkes Mimika Philipus Kehek di Timika, Selasa, mengatakan penundaan penerimaan tenaga honorer di Dinkes telah dilaporkan kepada Bupati dan Wakil Bupati Mimika beberapa waktu lalu.
"Saya sudah batasi lamaran-lamaran yang masuk untuk menjadi tenaga honorer dan hal itu sudah saya sampaikan langsung ke Bupati dan Wakil," kata Philipus.
Ia juga mengatakan sejak Januari lalu hingga akhir Februari ini sudah banyak tenaga kesehatan seperti dokter, bidan, perawat dan tenaga kesehatan lain yang telah mengajukan lamaran namun belum diterimanya.
"Kita tidak bisa menerima dalam situasi ini karena berkaitan dengan kepastian pembiayaan gaji mereka atau insentif karena masih menunggu penetapan APBD Mimika 2017 yang hingga kini belum jelas," tuturnya.
Keterlambatan penetapan APBD 2017 ini menurut Philipus juga berpengaruh pada operasional di Puskesmas-Puskesmas yang ada di wilayah itu pasalnya biaya operasional puskesmas bersumber dari APBD.
Kendati demikian ia telah mengimbau seluruh petuugas yang ada di 18 puskesmas untuk tidak menghentikan pelayanan atau menurunkan intensitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Ia mengatakan telah menyiasati biaya operasional puskesmas-puskesmas dengan menggunakan dana-dana yang belum digunakan tahun 2016 lalu seperti dana BPJS Kesehatan. (*)
Kepala Dinkes Mimika Philipus Kehek di Timika, Selasa, mengatakan penundaan penerimaan tenaga honorer di Dinkes telah dilaporkan kepada Bupati dan Wakil Bupati Mimika beberapa waktu lalu.
"Saya sudah batasi lamaran-lamaran yang masuk untuk menjadi tenaga honorer dan hal itu sudah saya sampaikan langsung ke Bupati dan Wakil," kata Philipus.
Ia juga mengatakan sejak Januari lalu hingga akhir Februari ini sudah banyak tenaga kesehatan seperti dokter, bidan, perawat dan tenaga kesehatan lain yang telah mengajukan lamaran namun belum diterimanya.
"Kita tidak bisa menerima dalam situasi ini karena berkaitan dengan kepastian pembiayaan gaji mereka atau insentif karena masih menunggu penetapan APBD Mimika 2017 yang hingga kini belum jelas," tuturnya.
Keterlambatan penetapan APBD 2017 ini menurut Philipus juga berpengaruh pada operasional di Puskesmas-Puskesmas yang ada di wilayah itu pasalnya biaya operasional puskesmas bersumber dari APBD.
Kendati demikian ia telah mengimbau seluruh petuugas yang ada di 18 puskesmas untuk tidak menghentikan pelayanan atau menurunkan intensitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Ia mengatakan telah menyiasati biaya operasional puskesmas-puskesmas dengan menggunakan dana-dana yang belum digunakan tahun 2016 lalu seperti dana BPJS Kesehatan. (*)