Jayapura (Antara Papua) - Tim Mabes Polri tengah mengimpun data dan keterangan terkait tudingan Gubernur Papua Lukas Enembe bahwa Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw dan jajarannya terlibat politik praktis saat pilkada serentak 15 Februari 2017.
Tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian itu berada di Papua sejak Sabtu (18/3) dan direncanakan hingga sepekan ke depan.
Ketua tim Brigjen Pol Syaiful Zachri di Jayapura, Senin, mengatakan selama berada di Papua tim yang berjumlah 11 orang itu sudah bertemu dengan beberapa pihak terkait tudingan ketidaknetralan polisi dalam pilkada di 11 kabupaten/kota di Porvinsi Papua itu.
"Tim sudah bertemu dengan beberapa pihak untuk mengumpulkan bahan yang hasilnya akan dilaporkan ke Kapolri," kata Brigjen Pol Zachri yang menjabat Irwil V Itwasum Mabes Polri.
Ia mengatakan tim yang dipimpinnya itu juga sudah menanyakan langsung Kapolres yang daerahnya dituding terjadi keberpihakan aparat keamanan yaitu Polres Lanny Jaya, Tolikara, Puncak Jaya dan Polres Kepulauan Yapen.
Klarifikasi dilakukan melalui sarana telekomuniasi atau video telekonference, sedangkan untuk Polres Jayapura, tim langsung mendatangi polres itu dan bertemu Kapolres dan jajarannya di Sentani.
Dari hasil pertemuan dan video telekonference itu untuk sementara tim berpendapat bahwa apa yang dilakukan Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterrpauw beserta jajaran sudah seusai standar operasi prosedur (SOP), termasuk pengamanan saat penghitungan suara.
Ketika ditanyakan jadwal pertemuan dengan Gubernur Papua Lukas Enembe, Brigjen Zachri mengatakan pertemuan itu diagendakan pada Rabu (22/3) di Jakarta.
Ketua KPU Papua dan Ketua Bawaslu Papua juga akan dilibatkan dalam pertemuan tersebut.
"Kami sudah jadwalkan bertemu di Jakarta (22/3) karena yang bersangkutan masih berada di Jakarta," kata Brigjen Zachri.
Pada 14 Maret 2017, Gubernur Papua Lukas Enembe dalam wawancaranya di salah satu televisi nasional menuding keberpihakan polri dalam pilkada di Papua, dan meminta Kapolri menarik Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw. (*)
Tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian itu berada di Papua sejak Sabtu (18/3) dan direncanakan hingga sepekan ke depan.
Ketua tim Brigjen Pol Syaiful Zachri di Jayapura, Senin, mengatakan selama berada di Papua tim yang berjumlah 11 orang itu sudah bertemu dengan beberapa pihak terkait tudingan ketidaknetralan polisi dalam pilkada di 11 kabupaten/kota di Porvinsi Papua itu.
"Tim sudah bertemu dengan beberapa pihak untuk mengumpulkan bahan yang hasilnya akan dilaporkan ke Kapolri," kata Brigjen Pol Zachri yang menjabat Irwil V Itwasum Mabes Polri.
Ia mengatakan tim yang dipimpinnya itu juga sudah menanyakan langsung Kapolres yang daerahnya dituding terjadi keberpihakan aparat keamanan yaitu Polres Lanny Jaya, Tolikara, Puncak Jaya dan Polres Kepulauan Yapen.
Klarifikasi dilakukan melalui sarana telekomuniasi atau video telekonference, sedangkan untuk Polres Jayapura, tim langsung mendatangi polres itu dan bertemu Kapolres dan jajarannya di Sentani.
Dari hasil pertemuan dan video telekonference itu untuk sementara tim berpendapat bahwa apa yang dilakukan Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterrpauw beserta jajaran sudah seusai standar operasi prosedur (SOP), termasuk pengamanan saat penghitungan suara.
Ketika ditanyakan jadwal pertemuan dengan Gubernur Papua Lukas Enembe, Brigjen Zachri mengatakan pertemuan itu diagendakan pada Rabu (22/3) di Jakarta.
Ketua KPU Papua dan Ketua Bawaslu Papua juga akan dilibatkan dalam pertemuan tersebut.
"Kami sudah jadwalkan bertemu di Jakarta (22/3) karena yang bersangkutan masih berada di Jakarta," kata Brigjen Zachri.
Pada 14 Maret 2017, Gubernur Papua Lukas Enembe dalam wawancaranya di salah satu televisi nasional menuding keberpihakan polri dalam pilkada di Papua, dan meminta Kapolri menarik Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw. (*)