Biak (Antara Papua) - Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua menggelar musyawarah perencanaan pembangunan otonomi khusus (Musrenbang Otsus) pada lima wilayah adat yakni Saireri, Meepago, Lapago, Mamta, dan Anim Ha.
Kepala Bappeda Papua Muhammad Musaad di Biak, Kamis, mengatakan meskipun tidak dilaksanakan di masing-masing wilayah adat, namun musrenbang digelar pada tiga titik.
"Untuk wilayah Saireri dan Meepago dilaksanakan di Biak, Anim Ha serta Mamta dilakukan di Merauke sedangkan Lapago digelar di Wamena," katanya.
Menurut Musaad, tujuan dilaksanakannya musrenbang ini adalah mengidentifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat asli Papua yang terkait dengan pelaksanaan program serta kegiatan otonomi khusus.
"Pelaksanaan program dan kegiatan otonomi khusus ini baik yang didanai dengan Otsus Provinsi (20 persen) maupun dana Otsus 80 persen," ujarnya.
Dia menjelaskan musrenbang ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi masalah dan kendala yang dihadapi dalam implementasi PROSPEK serta Kartu Papua Sehat (KPS).
"Selain itu, tersusunnya usulan rencana penggunaan dana Otsus Pemprov Papua (20 persen) maupun kabupaten/kota (80 persen) se-Provinsi Papua yang mampu mewujudkan tujuan dan sasaran pelaksanaan otonomi khusus yakni peningkatan kualitas hidup OAP," katanya lagi.
Dia menambahkan musrenbang ini juga dimaksudkan sebagai forum antarpemangku kepentingan dalam rangka membahas usulan rencana penggunaan dana otonomi khusus baik provinsi maupun kabupaten/kota. (*)
Kepala Bappeda Papua Muhammad Musaad di Biak, Kamis, mengatakan meskipun tidak dilaksanakan di masing-masing wilayah adat, namun musrenbang digelar pada tiga titik.
"Untuk wilayah Saireri dan Meepago dilaksanakan di Biak, Anim Ha serta Mamta dilakukan di Merauke sedangkan Lapago digelar di Wamena," katanya.
Menurut Musaad, tujuan dilaksanakannya musrenbang ini adalah mengidentifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat asli Papua yang terkait dengan pelaksanaan program serta kegiatan otonomi khusus.
"Pelaksanaan program dan kegiatan otonomi khusus ini baik yang didanai dengan Otsus Provinsi (20 persen) maupun dana Otsus 80 persen," ujarnya.
Dia menjelaskan musrenbang ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi masalah dan kendala yang dihadapi dalam implementasi PROSPEK serta Kartu Papua Sehat (KPS).
"Selain itu, tersusunnya usulan rencana penggunaan dana Otsus Pemprov Papua (20 persen) maupun kabupaten/kota (80 persen) se-Provinsi Papua yang mampu mewujudkan tujuan dan sasaran pelaksanaan otonomi khusus yakni peningkatan kualitas hidup OAP," katanya lagi.
Dia menambahkan musrenbang ini juga dimaksudkan sebagai forum antarpemangku kepentingan dalam rangka membahas usulan rencana penggunaan dana otonomi khusus baik provinsi maupun kabupaten/kota. (*)