Timika (Antara Papua) - Wakil Bupati Mimika, Provinsi Papua, mengingikan agar semua SKPD di lingkungan Pemkab setempat dapat segera menyusus program kegiatan tahun anggaran 2017 yang lebih efisien.
Hal tersebut menurut Wabup Mimika di Timika, Jumat, agar pelaksanaan kegiatan masing-masing SKPD tidak melebihi target waktu yang ditentukan mengingat hingga kini APBD induk Mimika 2017 belum ditetapkan oleh DPRD.
Yohanis mengatakan jika proses pleno anggota DPRD Mimika dapat berjalan pada Mei mendatang maka diperkirakan APBD Mimika baru akan ditetapkan pada Juni atau Juli. Untuk itu sangat penting masing-masing SKPD untuk dapat mempertimbangkan efesiensi waktu pelaksanaan program kegiatan masing-masing.
"Proses lelang hingga pengerjaan proyek juga membutuhkan waktu sehingga dapat dipastikan waktu kita hanya beberapa bulan untuk pelaksanaan program masing-masing SKPD," tuturnya.
Penetapan APBD induk Mimika 2017 yang lambat hingga kini memasuki pertengahan catruwulan kedua ini, menurut Yohanis, akibat dari konflik para pemangku kepentingan yang mengakibatkan kepentingan masyarakat Mimika menjadi korban.
Yohanis menilai kendati ada dana wajib mengikat yang digunakan sebelum penetapan APBD namun hal tersebut menurutnya tidak sesuai dengan funsi pemerintah dalam hal ini sebagai pelayan masyarakat.
"Kita sebagai ASN adalah pelayan masyarakat, lebih baik kita dahulukan kepentingan masyarakat dari pada kepentingan kita melalui dana wajib mengikat," ujarnya.
Ia juga berharap agar proses yang sementara digagas oleh KPUD Mimika dapat berjalan lancar sehingga APBD Mimika dapat segera ditetapkan. (*)
Hal tersebut menurut Wabup Mimika di Timika, Jumat, agar pelaksanaan kegiatan masing-masing SKPD tidak melebihi target waktu yang ditentukan mengingat hingga kini APBD induk Mimika 2017 belum ditetapkan oleh DPRD.
Yohanis mengatakan jika proses pleno anggota DPRD Mimika dapat berjalan pada Mei mendatang maka diperkirakan APBD Mimika baru akan ditetapkan pada Juni atau Juli. Untuk itu sangat penting masing-masing SKPD untuk dapat mempertimbangkan efesiensi waktu pelaksanaan program kegiatan masing-masing.
"Proses lelang hingga pengerjaan proyek juga membutuhkan waktu sehingga dapat dipastikan waktu kita hanya beberapa bulan untuk pelaksanaan program masing-masing SKPD," tuturnya.
Penetapan APBD induk Mimika 2017 yang lambat hingga kini memasuki pertengahan catruwulan kedua ini, menurut Yohanis, akibat dari konflik para pemangku kepentingan yang mengakibatkan kepentingan masyarakat Mimika menjadi korban.
Yohanis menilai kendati ada dana wajib mengikat yang digunakan sebelum penetapan APBD namun hal tersebut menurutnya tidak sesuai dengan funsi pemerintah dalam hal ini sebagai pelayan masyarakat.
"Kita sebagai ASN adalah pelayan masyarakat, lebih baik kita dahulukan kepentingan masyarakat dari pada kepentingan kita melalui dana wajib mengikat," ujarnya.
Ia juga berharap agar proses yang sementara digagas oleh KPUD Mimika dapat berjalan lancar sehingga APBD Mimika dapat segera ditetapkan. (*)