Jayapura (Antara Papua) - Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) mendorong peningkatan perekonomian melalui pemberdayaan berbagai organisasi masyarakat (ormas) yang berkecimpung di berbagai bidang.
Ketua Umum Pusat KAPP Merry C. Yoweni, di Jayapura, Jumat, mengatakan pemberdayaan ormas dapat diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman tentang peningkatan perekonomian daerah dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam.
"Untuk itu, kami mengundang sejumlah organisasi masyarakat, usaha, pemuda hingga perguruan tinggi yang bergerak di bidang perekonomian seperti Kadin, BEM Uncen, KNPI, komunitas nelayan, noken dan lain sebagainya," katanya.
Menurut Merry, pihaknya sengaja mengundang pihak-pihak yang terkait dengan perekonomian untuk bersama-sama mencari solusi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua.
"Melalui diskusi ini, kami berharap bisa mendapatkan kesepahaman untuk dibawa menjadi sesuatu yang konkrit dan lebih bernilai hukum," ujarnya.
Dia menjelaskan dari diskusi tersebut melahirkan sebuah kontrak atau penandatanganan nota kesepahaman, di mana semua bisa sepakat meningkatkan nasib ekonomi orang asli Papua melalui satu upaya dan perjuangan secara bersama-sama tanpa melihat ego sektoral dari organisasi masing-masing.
"Inisiatif mendorong nota kesepahaman ini berasal dari latar belakang Provinsi Papua yang kaya akan sumber daya alam, namun penduduk aslinya kian tertinggal, di lain pihak, bila seorang pengusaha asli Papua sudah mulai morat-marit, bagaimana dengan rakyat yang ada di kampung-kampung," katanya lagi.
Dia menambahkan sudah saatnya pelaku usaha memperjuangkan secara bersama-sama ormas, tidak saja secara organisasi individu, tapi semua organisasi bersatu merangkul warga Papua dari kota sampai ke kampung untuk berpikir mengenai kemajuan ekonominya di atas tanah ini sehingga tidak harus terkotak-kotak. (*)
Ketua Umum Pusat KAPP Merry C. Yoweni, di Jayapura, Jumat, mengatakan pemberdayaan ormas dapat diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman tentang peningkatan perekonomian daerah dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam.
"Untuk itu, kami mengundang sejumlah organisasi masyarakat, usaha, pemuda hingga perguruan tinggi yang bergerak di bidang perekonomian seperti Kadin, BEM Uncen, KNPI, komunitas nelayan, noken dan lain sebagainya," katanya.
Menurut Merry, pihaknya sengaja mengundang pihak-pihak yang terkait dengan perekonomian untuk bersama-sama mencari solusi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua.
"Melalui diskusi ini, kami berharap bisa mendapatkan kesepahaman untuk dibawa menjadi sesuatu yang konkrit dan lebih bernilai hukum," ujarnya.
Dia menjelaskan dari diskusi tersebut melahirkan sebuah kontrak atau penandatanganan nota kesepahaman, di mana semua bisa sepakat meningkatkan nasib ekonomi orang asli Papua melalui satu upaya dan perjuangan secara bersama-sama tanpa melihat ego sektoral dari organisasi masing-masing.
"Inisiatif mendorong nota kesepahaman ini berasal dari latar belakang Provinsi Papua yang kaya akan sumber daya alam, namun penduduk aslinya kian tertinggal, di lain pihak, bila seorang pengusaha asli Papua sudah mulai morat-marit, bagaimana dengan rakyat yang ada di kampung-kampung," katanya lagi.
Dia menambahkan sudah saatnya pelaku usaha memperjuangkan secara bersama-sama ormas, tidak saja secara organisasi individu, tapi semua organisasi bersatu merangkul warga Papua dari kota sampai ke kampung untuk berpikir mengenai kemajuan ekonominya di atas tanah ini sehingga tidak harus terkotak-kotak. (*)