Jayapura (Antara Papua) - Gubernur Papua Lukas Enembe mendorong adanya dialog terbuka mengenai penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Bumi Cenderawasih.
"Persoalan utama di Papua adalah kasus pelanggaran HAM yang belum pernah diselesaikan, padahal sudah dibawa hingga ke ranah pengadilan tapi belum juga terungkap pelakunya," katanya di Jayapura, Kamis.
Selain itu, kata Lukas, keamanan juga menjadi persoalan di Papua, apalagi dengan keberadaan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang selalu bermasalah dengan pihak TNI-Polri.
"Sedangkan persoalan internal di Papua adalah perang suku, kemudian masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dampak dari minuman beralkohol dan peredaran narkoba," ujarnya.
Dia menjelaskan untuk menyelesaikan permasalahan di Papua harus dilakukan cara yang sama seperti penyelesaian konflik di Aceh.
"Di mana, dihadirkan semua kelompok-kelompok yang berseberangan dengan pemerintah seperti KNPB dan kelompok United Liberation Movement for West Papua New (ULMWP)," katanya lagi.
Dia menambahkan persoalan di Papua bukan hanya sekedar masalah pembangunan dan kesejahteraan, namun karena konflik yang disebabkan oleh perbedaan ideologi.
"Jika hal ini tidak diselesaikan maka akan terus berlanjut hingga ke depannya, dari generasi ke generasi," ujarnya lagi. (*)
"Persoalan utama di Papua adalah kasus pelanggaran HAM yang belum pernah diselesaikan, padahal sudah dibawa hingga ke ranah pengadilan tapi belum juga terungkap pelakunya," katanya di Jayapura, Kamis.
Selain itu, kata Lukas, keamanan juga menjadi persoalan di Papua, apalagi dengan keberadaan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang selalu bermasalah dengan pihak TNI-Polri.
"Sedangkan persoalan internal di Papua adalah perang suku, kemudian masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dampak dari minuman beralkohol dan peredaran narkoba," ujarnya.
Dia menjelaskan untuk menyelesaikan permasalahan di Papua harus dilakukan cara yang sama seperti penyelesaian konflik di Aceh.
"Di mana, dihadirkan semua kelompok-kelompok yang berseberangan dengan pemerintah seperti KNPB dan kelompok United Liberation Movement for West Papua New (ULMWP)," katanya lagi.
Dia menambahkan persoalan di Papua bukan hanya sekedar masalah pembangunan dan kesejahteraan, namun karena konflik yang disebabkan oleh perbedaan ideologi.
"Jika hal ini tidak diselesaikan maka akan terus berlanjut hingga ke depannya, dari generasi ke generasi," ujarnya lagi. (*)