Timika (Antara Papua) - Tokoh masyarakat Mimika, Provinsi Papua, Atimus Komagal mengatakan pemkab setempat harus lebih fokus pada pembangunan manusia agar ada kebangkitan menuju kemajuan daerah.
Atimus yang juga adalah tokoh masyarakat Amungme di Timika, Rabu, menilai Pemkab Mimika belum sepenuhnya membangun manusia di wilayah itu, padahal sumbe daya manusia (SDM) merupakan faktor utama pendukung keberhasilan pembangunan yang merata dan berkeadilan di semua sektor.
Salah satu indikasi belum berhasilnya pembangunan manusia di Mimika ditunjukkan dengan tingginya angka kriminalitas dan konflik horisontal antarkelompok tertentu yang sering terjadi.
"Kalau manusia Mimika belum dibangun dengan dasar nilai-nilai moral dan etika yang semakin terkikis akibat perubahan sosial dan perkembangan moderenisasi maka semua pembangunan di sektor-sektor lain akan terhambat," tuturnya.
Elminus mencontohkan konflik horisontal yang terjadi di wilayah Distrik Kwamki Narama pada 2016.
Konflik tersebut berlangsung selama kurang lebih enam bulan dan mengakibatkan semua sektor pembangunan terhambat.
"Proyek pembangunan infrastruktur dari pemkab tidak berjalan akhirnya dipindahkan ke lokasi yang lain, aktifitas ekonomi lumpuh bahkan anak-anak tidak bersekolah," tuturnya.
Ia mengatakan pembangunan manusia hendaknya merupakan tanggung jawab semua pihak.
Untuk itu Pemkab Mimika harus melibatkan pihak-pihak terkait seperti aparat keamanan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh gereja, para pemuka agama untuk bekerja sama membangunkan manusia Mimika.
Ia menyayangkan bahwa kerja sama itu belum dijalin oleh Pemkab Mimika sebagai motor pembangunan di Mimika.
Ia juga menyesali ketidakhadiran kepala daerah dalam jangka waktu yang lama menyebabkan terjadi kevakuman. Akibatnya, konflik terjadi berlarut-larut.
Kendati demikian, Atimus memuji Pemkab Mimika yang telah berusaha memeratakan pembangunan yang menyentuh hingga ke wilayah pedalaman seperti pesisir pantai dan pegunungan.
"Dari segi infrastruktur tentu kami sangat mengapresiasi kinerja Pemkab yang sudah berusaha melakukan pembangunan. Di berbagai sektor seperti ekonomi, dan budaya telah berjalan," kata Atimus.
Sayangnya, mewakili masyarakat Atimus belum merasa puas lantaran pembanguna sejumlah fasilitas umum seperti drainase jalan Hasanuddin dan normalisasi sungai adalah pekerjaan yang tidak melalui penetapan APBD 2016.
Selain itu, ia menilai terjadi pemborosan anggaran pada pembangunan gereja Kingmi di mile 32 yang kini telah telah menelan anggaran sebesar Rp160 miliar dari tiga kali berturut-turut APBD Mimika 2014-2016.
"Anggaran besar sudah digelontorkan namun atap gereja saja belum dipasang. Lebih baik dana itu untuk membantu pembangunan rumah ibadah lain seperti masjid, gereja-gereja yang mandek karena umat kekurangan dana," tuturnya.
Ia berharap agar pada 2017, Pemkab Mimika dapat merancang program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat lebih khusus di bidang pembangunan manusia termasuk pendidikan formal dan informal. (*)
Atimus yang juga adalah tokoh masyarakat Amungme di Timika, Rabu, menilai Pemkab Mimika belum sepenuhnya membangun manusia di wilayah itu, padahal sumbe daya manusia (SDM) merupakan faktor utama pendukung keberhasilan pembangunan yang merata dan berkeadilan di semua sektor.
Salah satu indikasi belum berhasilnya pembangunan manusia di Mimika ditunjukkan dengan tingginya angka kriminalitas dan konflik horisontal antarkelompok tertentu yang sering terjadi.
"Kalau manusia Mimika belum dibangun dengan dasar nilai-nilai moral dan etika yang semakin terkikis akibat perubahan sosial dan perkembangan moderenisasi maka semua pembangunan di sektor-sektor lain akan terhambat," tuturnya.
Elminus mencontohkan konflik horisontal yang terjadi di wilayah Distrik Kwamki Narama pada 2016.
Konflik tersebut berlangsung selama kurang lebih enam bulan dan mengakibatkan semua sektor pembangunan terhambat.
"Proyek pembangunan infrastruktur dari pemkab tidak berjalan akhirnya dipindahkan ke lokasi yang lain, aktifitas ekonomi lumpuh bahkan anak-anak tidak bersekolah," tuturnya.
Ia mengatakan pembangunan manusia hendaknya merupakan tanggung jawab semua pihak.
Untuk itu Pemkab Mimika harus melibatkan pihak-pihak terkait seperti aparat keamanan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh gereja, para pemuka agama untuk bekerja sama membangunkan manusia Mimika.
Ia menyayangkan bahwa kerja sama itu belum dijalin oleh Pemkab Mimika sebagai motor pembangunan di Mimika.
Ia juga menyesali ketidakhadiran kepala daerah dalam jangka waktu yang lama menyebabkan terjadi kevakuman. Akibatnya, konflik terjadi berlarut-larut.
Kendati demikian, Atimus memuji Pemkab Mimika yang telah berusaha memeratakan pembangunan yang menyentuh hingga ke wilayah pedalaman seperti pesisir pantai dan pegunungan.
"Dari segi infrastruktur tentu kami sangat mengapresiasi kinerja Pemkab yang sudah berusaha melakukan pembangunan. Di berbagai sektor seperti ekonomi, dan budaya telah berjalan," kata Atimus.
Sayangnya, mewakili masyarakat Atimus belum merasa puas lantaran pembanguna sejumlah fasilitas umum seperti drainase jalan Hasanuddin dan normalisasi sungai adalah pekerjaan yang tidak melalui penetapan APBD 2016.
Selain itu, ia menilai terjadi pemborosan anggaran pada pembangunan gereja Kingmi di mile 32 yang kini telah telah menelan anggaran sebesar Rp160 miliar dari tiga kali berturut-turut APBD Mimika 2014-2016.
"Anggaran besar sudah digelontorkan namun atap gereja saja belum dipasang. Lebih baik dana itu untuk membantu pembangunan rumah ibadah lain seperti masjid, gereja-gereja yang mandek karena umat kekurangan dana," tuturnya.
Ia berharap agar pada 2017, Pemkab Mimika dapat merancang program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat lebih khusus di bidang pembangunan manusia termasuk pendidikan formal dan informal. (*)