Timika (Antara Papua) - Bupati Mimika Eltinus Omaleng menegaskan bahwa sengketa tanah di kawasan Pelabuhan Paumako, Distrik Mimika Timur antara Pemda setempat dengan oknum pengusaha swasta akan diselesaikan melalui jalur hukum.
"Kalau masih terus ada klaim-klaim dari pihak-pihak tertentu soal tanah di kawasan Pelabuhan Paumako itu, yah kita tempuh jalur hukum saja supaya bisa segera diselesaikan daripada mengulur-ulur waktu," kata Bupati Omaleng di Timika, Kamis.
Bupati Omaleng mengatakan adanya klaim kepemilikan tanah yang sudah dibebaskan Pemkab Mimika di kawasan Pelabuhan Paumako oleh oknum pengusaha swasta tersebut sangat menghambat upaya pemerintah untuk membenahi dan menata kawasan Pelabuhan Paumako.
Padahal Pelabuhan Paumako telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai salah satu Pelabuhan Tol Laut di Provinsi Papua yang akan memasok barang-barang kebutuhan pokok masyarakat di berbagai kabupaten di wilayah pedalaman Papua melalui program Jembatan Udara dari Timika.
"Sekarang kita tidak bisa lagi saling klaim soal tanah di kawasan Pelabuhan Paumako itu karena jelas itu sangat menghambat pembangunan. Gara-gara masalah tanah yang tidak beres-beres itu makanya dana yang sudah disiapkan oleh Kementerian Perhubungan untuk pembangunan Pelabuhan Paumako terpaksa dipending terus-menerus. Tentu ini sangat merugikan Kabupaten Mimika," kata Bupati Omaleng.
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Mimika John Rettob mengakui permasalahan status tanah di kawasan Pelabuhan Paumako yang belum juga tuntas telah berimbas pada dihentikannya alokasi anggaran dari Kemenhub untuk pembangunan gedung terminal dan fasilitas lainnya di kawasan itu.
"Pelabuhan Paumako sampai sekarang belum bisa dibangun karena persoalan tanah yang terus-menerus diklaim oleh oknum-oknum tertentu. Kami meminta dukungan semua pihak agar masalah ini bisa segera diselesaikan agar pembangunan Pelabuhan Paumako Timika bisa dilakukan," ujar John.
Menurut dia, keberadaan Pelabuhan Paumako Timika sebagai pintu Tol Laut di Provinsi Papua dan Pelabuhan Hap untuk penyaluran berbagai barang kebutuhan pokok masyarakat di sejumlah kabupaten tetangga di wilayah pedalaman Papua sangat strategis.
"Mudah-mudahan tahun ini kami bisa mendapatkan solusi terhadap permasalahan yang ada sehingga Pelabuhan Paumako bisa segera terbangun untuk melayani kepentingan masyarakat di Kabupaten Mimika dan masyarakat Provinsi Papua pada umumnya," harap John. (*)
"Kalau masih terus ada klaim-klaim dari pihak-pihak tertentu soal tanah di kawasan Pelabuhan Paumako itu, yah kita tempuh jalur hukum saja supaya bisa segera diselesaikan daripada mengulur-ulur waktu," kata Bupati Omaleng di Timika, Kamis.
Bupati Omaleng mengatakan adanya klaim kepemilikan tanah yang sudah dibebaskan Pemkab Mimika di kawasan Pelabuhan Paumako oleh oknum pengusaha swasta tersebut sangat menghambat upaya pemerintah untuk membenahi dan menata kawasan Pelabuhan Paumako.
Padahal Pelabuhan Paumako telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai salah satu Pelabuhan Tol Laut di Provinsi Papua yang akan memasok barang-barang kebutuhan pokok masyarakat di berbagai kabupaten di wilayah pedalaman Papua melalui program Jembatan Udara dari Timika.
"Sekarang kita tidak bisa lagi saling klaim soal tanah di kawasan Pelabuhan Paumako itu karena jelas itu sangat menghambat pembangunan. Gara-gara masalah tanah yang tidak beres-beres itu makanya dana yang sudah disiapkan oleh Kementerian Perhubungan untuk pembangunan Pelabuhan Paumako terpaksa dipending terus-menerus. Tentu ini sangat merugikan Kabupaten Mimika," kata Bupati Omaleng.
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Mimika John Rettob mengakui permasalahan status tanah di kawasan Pelabuhan Paumako yang belum juga tuntas telah berimbas pada dihentikannya alokasi anggaran dari Kemenhub untuk pembangunan gedung terminal dan fasilitas lainnya di kawasan itu.
"Pelabuhan Paumako sampai sekarang belum bisa dibangun karena persoalan tanah yang terus-menerus diklaim oleh oknum-oknum tertentu. Kami meminta dukungan semua pihak agar masalah ini bisa segera diselesaikan agar pembangunan Pelabuhan Paumako Timika bisa dilakukan," ujar John.
Menurut dia, keberadaan Pelabuhan Paumako Timika sebagai pintu Tol Laut di Provinsi Papua dan Pelabuhan Hap untuk penyaluran berbagai barang kebutuhan pokok masyarakat di sejumlah kabupaten tetangga di wilayah pedalaman Papua sangat strategis.
"Mudah-mudahan tahun ini kami bisa mendapatkan solusi terhadap permasalahan yang ada sehingga Pelabuhan Paumako bisa segera terbangun untuk melayani kepentingan masyarakat di Kabupaten Mimika dan masyarakat Provinsi Papua pada umumnya," harap John. (*)