Jayapura (Antara Papua) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua rencananya akan melakukan pemetaan daerah ketahanan pangan dengan menggunakan basis wilayah adat.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Robert Eddy Purwoko, di Jayapura, Selasa, mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) untuk melakukan pemetaan daerah rawan pangan di Papua.
"Harapan kami tahun ini bisa dilakukan pemetaan daerah rawan, pada Juni 2017 baru akan mulai bekerja sama dengan FAO, di mana untuk pemetaannya disesuaikan dengan lima wilayah adat di Papua," katanya.
Eddy menjelaskan Pemprov Papua terus mendorong dilakukannya pemetaan ketahanan pangan di seluruh wilayah kabupaten dan kota se-Bumi Cenderawasih.
"Pemetaan ketahanan pangan ini sangat penting mengingat ada sejumlah kabupaten di Papua yang sering terjadi rawan pangan disebabkan karena kondisi alam atau cuaca yang tidak menentu," ujarnya.
Dia menuturkan tahun ini menjadi momen yang penting bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani Ketahanan Pangan baik di provinsi maupun kabupaten dan kota, mengingat institusi ini telah terbentuk dan mempunyai struktur yang sama sehingga perlu menyamakan persepsi terkait program ketahanan pangan.
"Adapun kegiatan prioritas pembangunan 2017 antara lain, kegiatan pengembangan usaha pangan masyarakat (PUPM), Pemantauan Ketersediaan, Akses dan Kerawanan Pangan, Pemberdayaan Pekarangan Pangan, Pengawasan dan Mutu Pangan Segar serta Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan," katanya lagi.
Dia menambahkan terkait keamanan pangan, hal ini sangat penting, oleh karena itu perlu adanya dukungan dari pemerintah guna melakukan pengawasan pangan khususnya terhadap pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang masuk ke wilayah Bumi Cenderawasih. (*)
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Robert Eddy Purwoko, di Jayapura, Selasa, mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) untuk melakukan pemetaan daerah rawan pangan di Papua.
"Harapan kami tahun ini bisa dilakukan pemetaan daerah rawan, pada Juni 2017 baru akan mulai bekerja sama dengan FAO, di mana untuk pemetaannya disesuaikan dengan lima wilayah adat di Papua," katanya.
Eddy menjelaskan Pemprov Papua terus mendorong dilakukannya pemetaan ketahanan pangan di seluruh wilayah kabupaten dan kota se-Bumi Cenderawasih.
"Pemetaan ketahanan pangan ini sangat penting mengingat ada sejumlah kabupaten di Papua yang sering terjadi rawan pangan disebabkan karena kondisi alam atau cuaca yang tidak menentu," ujarnya.
Dia menuturkan tahun ini menjadi momen yang penting bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani Ketahanan Pangan baik di provinsi maupun kabupaten dan kota, mengingat institusi ini telah terbentuk dan mempunyai struktur yang sama sehingga perlu menyamakan persepsi terkait program ketahanan pangan.
"Adapun kegiatan prioritas pembangunan 2017 antara lain, kegiatan pengembangan usaha pangan masyarakat (PUPM), Pemantauan Ketersediaan, Akses dan Kerawanan Pangan, Pemberdayaan Pekarangan Pangan, Pengawasan dan Mutu Pangan Segar serta Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan," katanya lagi.
Dia menambahkan terkait keamanan pangan, hal ini sangat penting, oleh karena itu perlu adanya dukungan dari pemerintah guna melakukan pengawasan pangan khususnya terhadap pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang masuk ke wilayah Bumi Cenderawasih. (*)