Timika (Antara Papua) - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, mengagendakan pelaksanaan validasi data penduduk sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak jilid III pada Juni 2018.
Kepala Disdukcapil Mimika John Wicklif Tegai di Timika, Selasa menjelaskan bahwa sejauh ini data penduduk di Mimika dinilai belum akurat sehingga perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan sebelum dijadikan daftar pemilih tetap (DPT).
"Data penduduk ini kan data mentah dari daftar pemilih tetap (DPT) pada pelaksanaan pilkada lalu, untuk itu kita akan lakukan validasi sebelum diserahkan kepada KPU Mimika," kata John.
Sementara itu, data penduduk Mimika versi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Disdukcapil juga sangat berbeda, sehingga sangat perlu lakukan validasi sehingga menghasilkan data valid.
"Data jumlah penduduk di BPS Mimika adalah 192.000 lebih, sedangkan yang didata disdukcapil 310.000 lebih," ujar John.
Selain validasi, John mengatakan bahwa pihaknya juga mengagendakan "workshop" atau pelatihan yang juga melibatkan komisi pemilihan umum (KPU), partai-partai politik.
Sayangnya, karena keterbatasan anggaran maka workshop tersebut tidak dapat digelar.
Sementara validasi data penduduk tetap akan dilaksanakan dalam waktu dekat. (*)
Kepala Disdukcapil Mimika John Wicklif Tegai di Timika, Selasa menjelaskan bahwa sejauh ini data penduduk di Mimika dinilai belum akurat sehingga perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan sebelum dijadikan daftar pemilih tetap (DPT).
"Data penduduk ini kan data mentah dari daftar pemilih tetap (DPT) pada pelaksanaan pilkada lalu, untuk itu kita akan lakukan validasi sebelum diserahkan kepada KPU Mimika," kata John.
Sementara itu, data penduduk Mimika versi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Disdukcapil juga sangat berbeda, sehingga sangat perlu lakukan validasi sehingga menghasilkan data valid.
"Data jumlah penduduk di BPS Mimika adalah 192.000 lebih, sedangkan yang didata disdukcapil 310.000 lebih," ujar John.
Selain validasi, John mengatakan bahwa pihaknya juga mengagendakan "workshop" atau pelatihan yang juga melibatkan komisi pemilihan umum (KPU), partai-partai politik.
Sayangnya, karena keterbatasan anggaran maka workshop tersebut tidak dapat digelar.
Sementara validasi data penduduk tetap akan dilaksanakan dalam waktu dekat. (*)