Wamena (Antara Papua) - Inspektur Daerah Pembinaan (Irdabin) pada Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Papua AKBP Bedjo tengah memeriksa kinerja empat polres di kawasan pegunungan tengah Papua.
"Pemeriksaan terhadap empat polres di wilayah pegunungan tengah Papua ini untuk mengetahui rencana kerja dan serapan anggaran 2017," kata AKBP Bedjo di Wamena, Ibu Kota Kabupaten Jayawijaya, Jumat.
Ia menyebut empat polres yang dipeeriksa itu yakni Polres Jayawijaya, Lanny Jaya, Yahukimo dan Polres Mamberamo Tengah.
"Dari keempat polres yang kami periksa hasilnya cukup lumayan baik, hanya saja kekurangan hal-hal yang administratif. Tidak ada penyimpangan-penyimpangannya. Semua masih normal. Mungkin karena baru lima bula berjalan untuk penggunaan anggaran 2017," katanya.
Dari laporan masing-masing polres, penyerapan anggaran sudah mencapai 40 persen dan hal itu menurut Bedjo, berjalan normal sesuai target.
"Kami lakukan pengawasan juga bagi polres yang mendapat hibah dari pemda, terutama tentang pemilukada dan hasilnya normal, tidak ada penyimpangan," katanya.
Ia mengatakan masing-masing kapolres harus ikut mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP).
"Karena kita sudah empat tahun mendapat opini WTP, jadi saya minta masing-masing penguasa anggaran mengatur uang yang sudah disiapkan dalam DPA sesuai peruntukannya. Gunakan semaksimal mungkin untuk mendukung kegiatan kepolisian," katanya. (*)
"Pemeriksaan terhadap empat polres di wilayah pegunungan tengah Papua ini untuk mengetahui rencana kerja dan serapan anggaran 2017," kata AKBP Bedjo di Wamena, Ibu Kota Kabupaten Jayawijaya, Jumat.
Ia menyebut empat polres yang dipeeriksa itu yakni Polres Jayawijaya, Lanny Jaya, Yahukimo dan Polres Mamberamo Tengah.
"Dari keempat polres yang kami periksa hasilnya cukup lumayan baik, hanya saja kekurangan hal-hal yang administratif. Tidak ada penyimpangan-penyimpangannya. Semua masih normal. Mungkin karena baru lima bula berjalan untuk penggunaan anggaran 2017," katanya.
Dari laporan masing-masing polres, penyerapan anggaran sudah mencapai 40 persen dan hal itu menurut Bedjo, berjalan normal sesuai target.
"Kami lakukan pengawasan juga bagi polres yang mendapat hibah dari pemda, terutama tentang pemilukada dan hasilnya normal, tidak ada penyimpangan," katanya.
Ia mengatakan masing-masing kapolres harus ikut mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP).
"Karena kita sudah empat tahun mendapat opini WTP, jadi saya minta masing-masing penguasa anggaran mengatur uang yang sudah disiapkan dalam DPA sesuai peruntukannya. Gunakan semaksimal mungkin untuk mendukung kegiatan kepolisian," katanya. (*)