Jayapura (Antara Papua) - Pemerintah Provinsi Papua mengakui pelaksanaan Pilkada telah mempengaruhi perubahan paradigma masyarakat di wilayahnya, khususnya dalam hal tatanan adat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Hery Dosinaen, di Jayapura, Selasa, mengatakan khususnya masyarakat di pedalaman yang budaya politiknya masih parokial, Pilkada serentak ini sangat merubah paradigma.
"Dulu dalam tatanan adat, orang perang karena berzinah, sekarang modus berbeda masyarakat berperang karena Pilkada dan ini sudah menjadi ajang potensi terjadinya konflik yang sangat tinggi," katanya.
Menurut Hery, khususnya di wilayah Kabupaten Puncak dan Puncak Jaya bahwa konsekuensi logis dari eksperimen politik pilkada langsung bagi masyarakat yang sangat parokial sangatlah bahaya..
"Budaya politik parokial dengan kearifan lokal yang notabene melekat pada kepemimpinan formal dan informal maka biaya atau anggaran politik menjadi tinggi," ujarnya.
Dia menjelaskan dengan adanya pilkada secara langsung merupakan wadah atau ajang untuk perang sangat luar biasa, karena potensi gesekan tinggi sekali di mana masyarakat sedikit disulut atau digoyang maka dapat langsung terjadi konflik.
"Tercatat tiga budaya politik yakni subjektif di mana orang yang tahu politik, tetapi tidak ikut terlibat dalam politik, kedua partisipan yakni orang yang tahu politik dan ikut terlibat dalam politik serta parokial yakni orang yang sama sekali tidak tahu politik tetapi ikut terlibat dalam politik," katan Dosinaen.
Dia menambahkan ini sangat melekat pada kearifan lokal Papua.
"Mengapa di pedalaman harus sistem noken, itu karena budaya politik parokial yang lebih dominan. Rata-rata ini terjadi hampir seluruh daerah di Papua secara keseluruhan, belum lagi ada elit tertentu yang menekan semua proses sehingga membawa potensi yang sangat besar dan berujung terjadinya gesekan," ujarnya. (*)
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Hery Dosinaen, di Jayapura, Selasa, mengatakan khususnya masyarakat di pedalaman yang budaya politiknya masih parokial, Pilkada serentak ini sangat merubah paradigma.
"Dulu dalam tatanan adat, orang perang karena berzinah, sekarang modus berbeda masyarakat berperang karena Pilkada dan ini sudah menjadi ajang potensi terjadinya konflik yang sangat tinggi," katanya.
Menurut Hery, khususnya di wilayah Kabupaten Puncak dan Puncak Jaya bahwa konsekuensi logis dari eksperimen politik pilkada langsung bagi masyarakat yang sangat parokial sangatlah bahaya..
"Budaya politik parokial dengan kearifan lokal yang notabene melekat pada kepemimpinan formal dan informal maka biaya atau anggaran politik menjadi tinggi," ujarnya.
Dia menjelaskan dengan adanya pilkada secara langsung merupakan wadah atau ajang untuk perang sangat luar biasa, karena potensi gesekan tinggi sekali di mana masyarakat sedikit disulut atau digoyang maka dapat langsung terjadi konflik.
"Tercatat tiga budaya politik yakni subjektif di mana orang yang tahu politik, tetapi tidak ikut terlibat dalam politik, kedua partisipan yakni orang yang tahu politik dan ikut terlibat dalam politik serta parokial yakni orang yang sama sekali tidak tahu politik tetapi ikut terlibat dalam politik," katan Dosinaen.
Dia menambahkan ini sangat melekat pada kearifan lokal Papua.
"Mengapa di pedalaman harus sistem noken, itu karena budaya politik parokial yang lebih dominan. Rata-rata ini terjadi hampir seluruh daerah di Papua secara keseluruhan, belum lagi ada elit tertentu yang menekan semua proses sehingga membawa potensi yang sangat besar dan berujung terjadinya gesekan," ujarnya. (*)