Jayapura (Antara Papua) - Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua, menyatakan pemberantasan korupsi membutuhkan dukungan kelancaran pasokan listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan telekomunikasi PT Telkom.
"Bagaimana kami mau menyukseskan rencana aksi pemberantasan korupsi di Lanny Jaya jika listrik selalu padam dan mendapatkan sinyal untuk jaringan internet atau telekomunikasi pun sulit," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Lanny Jaya Christian Sohilait, di Jayapura, Rabu,
Christian menjelaskan pihaknya sudah menyusun rencana aksi pemberantasan korupsi ini untuk beberapa tahun ke depan, namun dapat terlaksana dengan baik jika semua komponen berfungsi maksimal.
Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan program pemberantasan korupsi terintegrasi, harus didukung oleh semua komponen termasuk sarana dan prasarana listrik serta telekomunikasi yang memadai," ujarnya.
Dia menuturkan selama ini pihaknya selalu terkendala dengan terlambatnya memperoleh informasi dari pusat, pasalnya akses untuk menjangkau internet juga sulit untuk didapat.
"Untuk memperbaharui informasi yang kaitannya dengan program pemberantasan korupsi, diperlukan akses kelistrikan dan telekomunikasi sehingga dukungan dua perusahaan ini sangat dibutuhkan," katanya lagi.
Dia menambahkan diketahui bersama program pemberantasan korupsi terintegrasi yang selama ini dilakukan lebih menekankan pada penggunaan program informasi dan teknologi yang berbasis elektronika sehingga peran serta PLN dan Telkom sangat ditunggu. (*)
"Bagaimana kami mau menyukseskan rencana aksi pemberantasan korupsi di Lanny Jaya jika listrik selalu padam dan mendapatkan sinyal untuk jaringan internet atau telekomunikasi pun sulit," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Lanny Jaya Christian Sohilait, di Jayapura, Rabu,
Christian menjelaskan pihaknya sudah menyusun rencana aksi pemberantasan korupsi ini untuk beberapa tahun ke depan, namun dapat terlaksana dengan baik jika semua komponen berfungsi maksimal.
Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan program pemberantasan korupsi terintegrasi, harus didukung oleh semua komponen termasuk sarana dan prasarana listrik serta telekomunikasi yang memadai," ujarnya.
Dia menuturkan selama ini pihaknya selalu terkendala dengan terlambatnya memperoleh informasi dari pusat, pasalnya akses untuk menjangkau internet juga sulit untuk didapat.
"Untuk memperbaharui informasi yang kaitannya dengan program pemberantasan korupsi, diperlukan akses kelistrikan dan telekomunikasi sehingga dukungan dua perusahaan ini sangat dibutuhkan," katanya lagi.
Dia menambahkan diketahui bersama program pemberantasan korupsi terintegrasi yang selama ini dilakukan lebih menekankan pada penggunaan program informasi dan teknologi yang berbasis elektronika sehingga peran serta PLN dan Telkom sangat ditunggu. (*)