Jayapura (Antara Papua) - Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Komunikasi dan Informatika setempat mengecek kesiapan pembangunan Palapa Ring di wilayahnya untuk mengetahui kemajuan yang telah dilakukan terkait akuisisi lahannya.
Kepala Dinas Kominfo Provinsi Papua Kansiana Salle di Jayapura, mengatakan, pengecekan akuisisi lahan pembangunan Palapa Ring dilakukan dengan mengumpulkan instansi terkait di kabupaten dan kota.
"Kami ingin mengetahui sudah sejauh mana prosesnya sehingga diharapkan ada kepastian waktu untuk pihak berwenang masuk ke kabupaten dan kota melakukan pembangunan," katanya.
Menurut Kansiana, dalam proyek ini pemerintah pusat mensyaratkan harus membeli lahan sehingga pemerintah provinsi mendorong agar pemda setempat segera mencari lokasi yang tepat untuk dibangun proyek Palapa Ring tersebut.
"Sayangnya, di dalam perjalanan nyatanya banyak kendala yang dihadapi pemda. Untuk menentukan suatu lahan saja, cukup mengalami banyak kesulitan sehingga keputusan sementara, yakni dengan mempergunakan lahan kabupaten/kota yang sudah ada," ujarnya.
Dia menjelaskan, pada pertemuan tersebut, pihaknya juga melakukan kesepahaman dengan Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI). Dalam hal ini sebagai pihak yang menangani pembangunan program Palapa Ring paket timur.
"Sementara hasil dari pertemuan ini diharapkan paling lambat terealisasi di kabupaten dan kota pada 2019 sesuai instruksi Presiden Joko Widodo," katanya.
Dia menambahkan dengan terwujudnya Palapa Ring ini, maka e-government yang terintegrasi akan terwujud di kabupaten dan kota maupun provinsi.(*)
Kepala Dinas Kominfo Provinsi Papua Kansiana Salle di Jayapura, mengatakan, pengecekan akuisisi lahan pembangunan Palapa Ring dilakukan dengan mengumpulkan instansi terkait di kabupaten dan kota.
"Kami ingin mengetahui sudah sejauh mana prosesnya sehingga diharapkan ada kepastian waktu untuk pihak berwenang masuk ke kabupaten dan kota melakukan pembangunan," katanya.
Menurut Kansiana, dalam proyek ini pemerintah pusat mensyaratkan harus membeli lahan sehingga pemerintah provinsi mendorong agar pemda setempat segera mencari lokasi yang tepat untuk dibangun proyek Palapa Ring tersebut.
"Sayangnya, di dalam perjalanan nyatanya banyak kendala yang dihadapi pemda. Untuk menentukan suatu lahan saja, cukup mengalami banyak kesulitan sehingga keputusan sementara, yakni dengan mempergunakan lahan kabupaten/kota yang sudah ada," ujarnya.
Dia menjelaskan, pada pertemuan tersebut, pihaknya juga melakukan kesepahaman dengan Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI). Dalam hal ini sebagai pihak yang menangani pembangunan program Palapa Ring paket timur.
"Sementara hasil dari pertemuan ini diharapkan paling lambat terealisasi di kabupaten dan kota pada 2019 sesuai instruksi Presiden Joko Widodo," katanya.
Dia menambahkan dengan terwujudnya Palapa Ring ini, maka e-government yang terintegrasi akan terwujud di kabupaten dan kota maupun provinsi.(*)