Jayapura (Antara Papua) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menawarkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura untuk mengelola Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Hamadi secara bersama-sama.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua FX Mote, di Jayapura, Jumat, mengatakan dalam pertemuan yang digelar dengan pihak Pemkot Jayapura kembali ditegaskan bahwa PPI Hamadi merupakan aset pemprov.
"Pengelolaan serta pemanfaatannya juga merupakan tanggung jawab Pemprov Papua, namun tidak menutup kemungkinan Pemkot Jayapura bisa menjadi mitra," katanya.
Mote menjelaskan meskipun pemprov bertanggung jawab dalam hal pengelolaannya, namun pihaknya telah mengusulkan untuk bekerja sama dengan Pemkot Jayapura, mengingat para nelayan berada di wilayah Kota dan juga Kabupaten Jayapura, dan usulan ini sudah disepakati bersama.
"Sehingga kami perlu bekerja sama dalam penanganan nelayan termasuk bagaimana pendaratan nelayan juga tangkapannya yang kemudian dijual di tempat pelelangan ikan," ujarnya.
Dia menuturkan di dalam pengelolaannya, pemprov bisa bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk kerja sama dengan pihak ketiga dalam bentuk hibah atau dengan lembaga swasta lainnya.
"Kerja sama dengan kabupaten kota bisa dilakukan, terkait pengelolaan jadi mana yang kewenangan kota juga provinsi, rencana kerja sama ini nanti akan disepakati dalam pertemuan berikutnya," katanya lagi.
Sebelumnya, Pemkot Jayapura mengajukan permintaan untuk mengelola PPI Hamadi sejak 2014 karena lokasinya yang masih berada dalam areal Kota Jayapura. (*)
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua FX Mote, di Jayapura, Jumat, mengatakan dalam pertemuan yang digelar dengan pihak Pemkot Jayapura kembali ditegaskan bahwa PPI Hamadi merupakan aset pemprov.
"Pengelolaan serta pemanfaatannya juga merupakan tanggung jawab Pemprov Papua, namun tidak menutup kemungkinan Pemkot Jayapura bisa menjadi mitra," katanya.
Mote menjelaskan meskipun pemprov bertanggung jawab dalam hal pengelolaannya, namun pihaknya telah mengusulkan untuk bekerja sama dengan Pemkot Jayapura, mengingat para nelayan berada di wilayah Kota dan juga Kabupaten Jayapura, dan usulan ini sudah disepakati bersama.
"Sehingga kami perlu bekerja sama dalam penanganan nelayan termasuk bagaimana pendaratan nelayan juga tangkapannya yang kemudian dijual di tempat pelelangan ikan," ujarnya.
Dia menuturkan di dalam pengelolaannya, pemprov bisa bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk kerja sama dengan pihak ketiga dalam bentuk hibah atau dengan lembaga swasta lainnya.
"Kerja sama dengan kabupaten kota bisa dilakukan, terkait pengelolaan jadi mana yang kewenangan kota juga provinsi, rencana kerja sama ini nanti akan disepakati dalam pertemuan berikutnya," katanya lagi.
Sebelumnya, Pemkot Jayapura mengajukan permintaan untuk mengelola PPI Hamadi sejak 2014 karena lokasinya yang masih berada dalam areal Kota Jayapura. (*)