Biak (Antara Papua) - Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, memprioitaskan pembahasan tiga rancangan peraturan daerah (paperda) di penghujung tahun anggaran 2017.
"Tiga raperda yang mendesak dibahas yakni perubahan laporan pertanggungjawaban 2016, APBD perubahan 2017 serta APBD induk 2018," kata Ketua DPRD Biak Numfor Zeth Sandy, ketika dihubungi di Biak, Minggu.
Ia mengatakan tiga raperda prioritas yang dibahas sudah disampaikan kepada Pemkab Biak Numfor untuk mendapatkan perhatian dalam pembahasannya.
Untuk pembahasan APBD induk 2018 diharapkan tidak boleh melebihi batas waktu hingga Desember mendatang.
Jika pembahasannya terlambat maka konsekwensi Pemkab Biak Numfor akan mendapatkan sanksi pengurangan dana alokasi umum yang sudah berlaku secara nasional bagi kabupaten/kota yang tdak patuh dengan penetapan APBD setempat.
"Untuk mencegah adanya sanksi pengurangan DAU maka DPRD sudah menyurati Bupati Thomas Ondy untuk mempersiapkan rancangan APBD 2018 dengan mengawasl pembahasa kebijakan umum angaran dan platform prioritas anggaran sementara," katanya.
Secara terpisah, Sekretaris Daerah Biak Numfor Marksu O. Mansnembra mengatakan Pemkab Biak Numfor melalu tim anggaran pemerintah daerah telah menyiapkan materi kebijakan umum anggaran dan platform prioritas anggaran sementara 2018.
"Untuk materi KUA dan PPAS sudah siap dibahas bersama dengan DPRD, ya kami berharap selama pembahasan dapat berjalan lancar," ujar Thomas Ondy.
Berdasarkan data, program prioritas tahun 2018 masih tetap pada sektor pendidikan, kesehatan, infrasktruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat serta pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. (*)
"Tiga raperda yang mendesak dibahas yakni perubahan laporan pertanggungjawaban 2016, APBD perubahan 2017 serta APBD induk 2018," kata Ketua DPRD Biak Numfor Zeth Sandy, ketika dihubungi di Biak, Minggu.
Ia mengatakan tiga raperda prioritas yang dibahas sudah disampaikan kepada Pemkab Biak Numfor untuk mendapatkan perhatian dalam pembahasannya.
Untuk pembahasan APBD induk 2018 diharapkan tidak boleh melebihi batas waktu hingga Desember mendatang.
Jika pembahasannya terlambat maka konsekwensi Pemkab Biak Numfor akan mendapatkan sanksi pengurangan dana alokasi umum yang sudah berlaku secara nasional bagi kabupaten/kota yang tdak patuh dengan penetapan APBD setempat.
"Untuk mencegah adanya sanksi pengurangan DAU maka DPRD sudah menyurati Bupati Thomas Ondy untuk mempersiapkan rancangan APBD 2018 dengan mengawasl pembahasa kebijakan umum angaran dan platform prioritas anggaran sementara," katanya.
Secara terpisah, Sekretaris Daerah Biak Numfor Marksu O. Mansnembra mengatakan Pemkab Biak Numfor melalu tim anggaran pemerintah daerah telah menyiapkan materi kebijakan umum anggaran dan platform prioritas anggaran sementara 2018.
"Untuk materi KUA dan PPAS sudah siap dibahas bersama dengan DPRD, ya kami berharap selama pembahasan dapat berjalan lancar," ujar Thomas Ondy.
Berdasarkan data, program prioritas tahun 2018 masih tetap pada sektor pendidikan, kesehatan, infrasktruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat serta pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. (*)