Wamena (Antara Papua) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan membangun Unit Pelaksana Teknis (UPT) Percontohan Pembenihan Ikan di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua.
"Pihak kementerian ingin bangun UPT Percontohan di wilayah timur Indonesia, dan kami ditawarkan untuk itu, tetapi permasalahannya adalah ketersediaan lahan," kata Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Jayawijaya Lamberth Hesegem, di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Senin.
Menurut dia, lahan pembibitan milik Diskan Jayawijaya yang tersedia hanya dua hektare, sementara yang diinginkan oleh kementerian untuk pembangunan UPT adalah 40 hektare.
"Kementerian perlu lebih luas dari yang ada dan tidak mau di tempat yang baru, harus dikembangkan yang ada yaitu di Balai Pembibitan Ikan tetapi lahannya tidak luas. Mereka minta 40 hektare dan ini berat bagi kami apalagi mau berhubungan dengan masyarakat adat itu ceritanya panjang," katanya lagi.
Program pembangunan UPT itu, menurut dia, sebelumnya ditawarkan kepada Pemerintah Kabupaten Merauke namun karena persoalan lahan, akhirnya ditawarkan lagi ke Pemkab Jayawijaya.
"Sekarang tinggal dari Pemkab Jayawijaya, artinya kalau pak bupati rekomendasikan, kami bawa dan bangun di sini," ujarnya pula.
Jika lahan tersedia, maka kementerian akan menyediakan dana untuk pembangunan fisik UPT tersebut serta melengkapinya dengan fasilitas pengembangan pembibitan ikan air tawar.
"Kalau UPT itu jadi dibangun, beberapa kabupaten di wilayah timur ini bisa datang belajar di sini. Kalau itu jadi," katanya lagi. (*)
"Pihak kementerian ingin bangun UPT Percontohan di wilayah timur Indonesia, dan kami ditawarkan untuk itu, tetapi permasalahannya adalah ketersediaan lahan," kata Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Jayawijaya Lamberth Hesegem, di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Senin.
Menurut dia, lahan pembibitan milik Diskan Jayawijaya yang tersedia hanya dua hektare, sementara yang diinginkan oleh kementerian untuk pembangunan UPT adalah 40 hektare.
"Kementerian perlu lebih luas dari yang ada dan tidak mau di tempat yang baru, harus dikembangkan yang ada yaitu di Balai Pembibitan Ikan tetapi lahannya tidak luas. Mereka minta 40 hektare dan ini berat bagi kami apalagi mau berhubungan dengan masyarakat adat itu ceritanya panjang," katanya lagi.
Program pembangunan UPT itu, menurut dia, sebelumnya ditawarkan kepada Pemerintah Kabupaten Merauke namun karena persoalan lahan, akhirnya ditawarkan lagi ke Pemkab Jayawijaya.
"Sekarang tinggal dari Pemkab Jayawijaya, artinya kalau pak bupati rekomendasikan, kami bawa dan bangun di sini," ujarnya pula.
Jika lahan tersedia, maka kementerian akan menyediakan dana untuk pembangunan fisik UPT tersebut serta melengkapinya dengan fasilitas pengembangan pembibitan ikan air tawar.
"Kalau UPT itu jadi dibangun, beberapa kabupaten di wilayah timur ini bisa datang belajar di sini. Kalau itu jadi," katanya lagi. (*)