Wamena (Antara Papua) - Pemerintah Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua, mengundang perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan pendampingan kepada tokoh adat, legislatif dan eksekutif tentang pemberantasan korupsi.
"Kami sudah mengundang KPK dan mereka sudah datang. Itu merupakan wujud transparasi kami kepada masyarakat dan kami mau agar informasi tentang pencegahan korupsi ini mereka (tokoh masyarakat, pemerintah dan DPRD) dengar langsung dari orang berkompeten," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Yalimo Gasper Liauw, saat di Wamena, Ibu Kota Kabupaten Jayawijaya, Jumat.
Menurut dia, sebelumnya KPK sudah melakukan sosialisasi di Kabupaten Jayawijaya dengan melibatkan enam perwakilan kabupaten di pegunungan tengah Papua, termasuk Yalimo namun pihaknya merasa perlu dilakukan sosialisasi lagi di Yalimo agar lebih banyak pemangku kepentingan ikut terlibat.
"Kalau hanya di Jayawijaya, peserta dari Yalimo hanya sedikit yang datang sehingga yang memahami juga sedikit, kalau ke Yalimo ada melibatkan legislatif, eksekutif, tokoh masyarakat supaya mereka juga memahami, termasuk kepala-kepala kampung yang kami undang," katanya.
Ia juga memastikan Pemkab Yalimo telah melaksanakan aksi pemberantasan korupsi berintegrasi, karena hal itu merupakan komitmen bersama bupati, wakil bupati Yalimo saat di Jayapura beberapa waktu lalu.
"Sudah ditindaklanjuti dalam bentuk keputusan bupati sehingga kami akan jalan sesuai keputusan yang ada dan dari keputusan itu ada pokja-pokja. Mereka ini akan bertanggung jawab terhadap fugsi masing-masing," katanya.
Gasper Liauw mengharapkan masyarakat Yalimo membantu pemerintah daerah dalam mengawasi kinerja aparat pemerintahan di sana.
"Setelah adanya sosialisasi dari KPK, kami harapkan seluruh masyarakat dan stekholder memahami dengan baik tugas dan tanggungjawab mereka sebab ketika dipahami dengan baik, akan ada kritis untuk jalannya roda pemerintahan yang lebih baik," katanya. (*)
"Kami sudah mengundang KPK dan mereka sudah datang. Itu merupakan wujud transparasi kami kepada masyarakat dan kami mau agar informasi tentang pencegahan korupsi ini mereka (tokoh masyarakat, pemerintah dan DPRD) dengar langsung dari orang berkompeten," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Yalimo Gasper Liauw, saat di Wamena, Ibu Kota Kabupaten Jayawijaya, Jumat.
Menurut dia, sebelumnya KPK sudah melakukan sosialisasi di Kabupaten Jayawijaya dengan melibatkan enam perwakilan kabupaten di pegunungan tengah Papua, termasuk Yalimo namun pihaknya merasa perlu dilakukan sosialisasi lagi di Yalimo agar lebih banyak pemangku kepentingan ikut terlibat.
"Kalau hanya di Jayawijaya, peserta dari Yalimo hanya sedikit yang datang sehingga yang memahami juga sedikit, kalau ke Yalimo ada melibatkan legislatif, eksekutif, tokoh masyarakat supaya mereka juga memahami, termasuk kepala-kepala kampung yang kami undang," katanya.
Ia juga memastikan Pemkab Yalimo telah melaksanakan aksi pemberantasan korupsi berintegrasi, karena hal itu merupakan komitmen bersama bupati, wakil bupati Yalimo saat di Jayapura beberapa waktu lalu.
"Sudah ditindaklanjuti dalam bentuk keputusan bupati sehingga kami akan jalan sesuai keputusan yang ada dan dari keputusan itu ada pokja-pokja. Mereka ini akan bertanggung jawab terhadap fugsi masing-masing," katanya.
Gasper Liauw mengharapkan masyarakat Yalimo membantu pemerintah daerah dalam mengawasi kinerja aparat pemerintahan di sana.
"Setelah adanya sosialisasi dari KPK, kami harapkan seluruh masyarakat dan stekholder memahami dengan baik tugas dan tanggungjawab mereka sebab ketika dipahami dengan baik, akan ada kritis untuk jalannya roda pemerintahan yang lebih baik," katanya. (*)