Timika (Antara Papua) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, mengusulkan kepada Pememerintah Kabupaten Mimika anggaran untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak pada 2018 sebesar Rp80 miliar.
Anggota Komisioner KPU Mimika, Yoe Luis Rumaikewi di Timika, Senin, mengatakan dana tersebut untuk penyelenggaraan pilkada guna memilih Bupati dan Wakil Bupati Mimika, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaannya.
Menurut Rumaikewi, draf anggaran Pilkada Mimika tersebut telah disusun sesuai situasi terkini Mimika dan telah diusulkan kepada tim anggaran eksekutif Mimika untuk dibahas bersama, namun hingga kini belum ada kejelasan apakah usulan tersebut diakomodir.
"Kami sudah dua kali duduk bersama dengan tim anggaran eksekutif untuk lakukan rasionalisasi anggaran yang kami usulkan. Kami berharap secepatnya ada jawaban pasti yaitu penandatanganan Nota Penyerahan Hibah Daerah (NPHD) mengingat 27 September 2017 tahapan pilkada sudah dimulai," ujarnya.
Ia juga mengatakan bahwa jika hingga 27 September 2017 belum ada penandatanganan NPHD maka sudah tentu akan sangat mempengaruhi tahapan pilkada, misalnya seperti kegiatan sosialisasi tentang tahapan pilkada serentak 2018 kepada masayarakat.
Ia berharap tim anggaran eksekutif tidak mengurangi dana pilkada seperti yang disulkan KPU Mimika yaitu sebesar Rp80 miliar mengingat hal tersebut juga akan sangat berpengaruh pada proses pilkada hingga pelaksanaan nanti.
"Kami harap dana yang kami usulkan itu tidak dipotong karena draf anggaran yang kami usulkan itu memang sudah sesuai dengan kebutuhan KPU Mimika seperti biaya sewa alat transportasi ke wilayah pegunungan yaitu pesawat yang bisa mencapai empat puluhan juta rupiah," ujarnya.
Rumaikewi juga mengatakan bahwa hingga saat ini KPU Mimika telah siap untuk melaksanakan semua proses persiapan dan pelaksanaan pilkada serentak sesuai jadwal.
Ia menepis adanya informasi terkait pencopotan anggota komisioner atas laporan sejumlah parpol di Mimika yang tidak menerima hasil Pleno penetapan kursi anggota DPRD Mimika beberapa waktu lalu.
"Tidak ada masalah sama sekali, kami anggota komsioner saat ini siap melaksanakan semua proses tahapan," katanya. (*)
Anggota Komisioner KPU Mimika, Yoe Luis Rumaikewi di Timika, Senin, mengatakan dana tersebut untuk penyelenggaraan pilkada guna memilih Bupati dan Wakil Bupati Mimika, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaannya.
Menurut Rumaikewi, draf anggaran Pilkada Mimika tersebut telah disusun sesuai situasi terkini Mimika dan telah diusulkan kepada tim anggaran eksekutif Mimika untuk dibahas bersama, namun hingga kini belum ada kejelasan apakah usulan tersebut diakomodir.
"Kami sudah dua kali duduk bersama dengan tim anggaran eksekutif untuk lakukan rasionalisasi anggaran yang kami usulkan. Kami berharap secepatnya ada jawaban pasti yaitu penandatanganan Nota Penyerahan Hibah Daerah (NPHD) mengingat 27 September 2017 tahapan pilkada sudah dimulai," ujarnya.
Ia juga mengatakan bahwa jika hingga 27 September 2017 belum ada penandatanganan NPHD maka sudah tentu akan sangat mempengaruhi tahapan pilkada, misalnya seperti kegiatan sosialisasi tentang tahapan pilkada serentak 2018 kepada masayarakat.
Ia berharap tim anggaran eksekutif tidak mengurangi dana pilkada seperti yang disulkan KPU Mimika yaitu sebesar Rp80 miliar mengingat hal tersebut juga akan sangat berpengaruh pada proses pilkada hingga pelaksanaan nanti.
"Kami harap dana yang kami usulkan itu tidak dipotong karena draf anggaran yang kami usulkan itu memang sudah sesuai dengan kebutuhan KPU Mimika seperti biaya sewa alat transportasi ke wilayah pegunungan yaitu pesawat yang bisa mencapai empat puluhan juta rupiah," ujarnya.
Rumaikewi juga mengatakan bahwa hingga saat ini KPU Mimika telah siap untuk melaksanakan semua proses persiapan dan pelaksanaan pilkada serentak sesuai jadwal.
Ia menepis adanya informasi terkait pencopotan anggota komisioner atas laporan sejumlah parpol di Mimika yang tidak menerima hasil Pleno penetapan kursi anggota DPRD Mimika beberapa waktu lalu.
"Tidak ada masalah sama sekali, kami anggota komsioner saat ini siap melaksanakan semua proses tahapan," katanya. (*)