Jayapura (Antara Papua) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) tahun ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp90 miliar sebagai dana"sharing" untuk kelanjutan pembangunan jembatan Hamadi-Holtekamp.
Jembatan itu akan menghubungkan Distrik Jayapura Selatan dan Muara Tami, Kota Jayapura, yang juga berada di kawasan perbatasan RI-Papua Nugini (PNG).
Kepala Dinas PU Provinsi Papua Djuli Mambaya, di Jayapura, Selasa, mengatakan dana sebesar Rp90 miliar ini dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 yang kini tengah berjalan.
"Pembangunan jembatan Hamadi-Holtekamp ini seharusnya dibangun menggunakan dana APBN dan APBD Provinsi Papua dan Kota Jayapura," katanya.
Namun, kata Djuli, dalam beberapa tahun terakhir ternyata Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura menarik diri dalam "sharing" dana pembangunan tersebut sehingga pemerintah provinsi tengah mencari cara untuk menanganinya.
"Kami juga menyayangkan jika ada pernyataan bahwa Pemprov Papua melalui Dinas PU tidak mengalokasikan dana untuk pembangunan jembatan Holtekamp ini, padahal selama ini kami terus berupaya membantu penyelesaian pembangunan infrastruktur tersebut," ujarnya.
Dia menjelaskan pihaknya membantah jika disebut-sebut "buang handuk" atas pembangunan jembatan Hamadi-Holtekamp, pasalnya selama ini Dinas PU Provinsi Papua terus berupaya mendorong penyelesaian infrastruktur tersebut.
"Kami berharap pembangunan jembatan Holtekamp ini segera selesai sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat," katanya lagi.
Pihaknya juga mengapresiasi kunjungan kerja Menteri PUPR Mochamad Basoeki Hadimoeljono untuk meninjau pengerjaan proyek infrastruktur di Papua, salah satunya jembatan Holtekamp, sehingga semakin mendorong percepatan penyelesaian proyek tahun jamak itu. (*)
Jembatan itu akan menghubungkan Distrik Jayapura Selatan dan Muara Tami, Kota Jayapura, yang juga berada di kawasan perbatasan RI-Papua Nugini (PNG).
Kepala Dinas PU Provinsi Papua Djuli Mambaya, di Jayapura, Selasa, mengatakan dana sebesar Rp90 miliar ini dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 yang kini tengah berjalan.
"Pembangunan jembatan Hamadi-Holtekamp ini seharusnya dibangun menggunakan dana APBN dan APBD Provinsi Papua dan Kota Jayapura," katanya.
Namun, kata Djuli, dalam beberapa tahun terakhir ternyata Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura menarik diri dalam "sharing" dana pembangunan tersebut sehingga pemerintah provinsi tengah mencari cara untuk menanganinya.
"Kami juga menyayangkan jika ada pernyataan bahwa Pemprov Papua melalui Dinas PU tidak mengalokasikan dana untuk pembangunan jembatan Holtekamp ini, padahal selama ini kami terus berupaya membantu penyelesaian pembangunan infrastruktur tersebut," ujarnya.
Dia menjelaskan pihaknya membantah jika disebut-sebut "buang handuk" atas pembangunan jembatan Hamadi-Holtekamp, pasalnya selama ini Dinas PU Provinsi Papua terus berupaya mendorong penyelesaian infrastruktur tersebut.
"Kami berharap pembangunan jembatan Holtekamp ini segera selesai sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat," katanya lagi.
Pihaknya juga mengapresiasi kunjungan kerja Menteri PUPR Mochamad Basoeki Hadimoeljono untuk meninjau pengerjaan proyek infrastruktur di Papua, salah satunya jembatan Holtekamp, sehingga semakin mendorong percepatan penyelesaian proyek tahun jamak itu. (*)