Timika (Antara Papua) - Pemerintah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, dalam waktu dekat akan mengurus sertifikat lahan di area Pelabuhan Pomako, distrik Mimika Timur sebagai bukti kepemilikan yang sah atas lahan tersebut.
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Mimika, John Rettob di Timika, Minggu, mengatakan pihaknya bersama dengan Bagian Pertanahan Setkab Mimika dan Tim TP4D Mimika telah melakukan evaluasi dan menyimpulkan, lahan kawasan pelabuhan Pomako adalah sah milik Pemkab Mimika.
Ia mengatakan bahwa segera setelah sertifikat atas tanah pelabuhan Pomako dibuat maka pihaknya akan segera menunjukan dokumen tersebut kepada Kementerian Perhubungan. Hal tersebut bertujuan agar Kemenhub dapat mengucurkan dana untuk pengembangan kawasan pelabuhan.
"Sebenarnya begini, persoalan pelabuhan Pomkao itu pemerintah pusat sudah sangat serius untuk memperbaiki dan membangunnya. Persoalan kita adalah lahan yang menjadi area pelabuhan itu belum bersertifikat dan ada oknum tertentu yang mengklaim itu miliknya," kata John.
John juga mengatakan bahwa Mimika yang memiliki letak yang strategis untuk pengembangan tol laut, kawasan industri dan penyokong distribusi sembako ke kabupaten pegunungan telah menjadi perhatian pemerintah pusat. Salah satunya untuk pengembangan kawasan pelabuhan Pomako sebagai pintu masuk tol laut.
Maka dengan adanya dokumen resmi kepemilikan lahan maka dana yang sudah disiapkan oleh Pemerintah Pusat diantaranya melalui Kemenhub untuk pengembangan kawasan pelabuhan Pomako dapat dikucurkan ke Mimika.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dalam kunjungan kerjanya ke Timika pada 23 Agustus 2017 lalu, juga mendorong agar adanya peningkatan pelabuhan Pomako, sebagai salah satu pelabuhan utama di bagian selatan Provinsi Papua itu.
Menteri Rini berharap agar pelabuhan itu ditingkatkan karena ke depannya akan banyak proses logistik dari luar Papua masuk melalui pelabuhan Pomako, salah satunya yang telah berjalan yaitu pengangkutan semen dari Makassar ke kabupaten di wilayah pegunungan Papua yang masuk melalui pelabuhan Pomako dalam program Semen harga terjangkau.
Untuk mendukung pembangunan secara umum dan kawasan pelabuhan Pomako, John juga berharap agar semua pihak termasuk masyarakat pemilik lahan untuk dapat bekerja sama dan menyadari bahwa pembangunan itu penting untuk kepentingan daerah.
"Persoalan pembangunan di Mimika yaitu adanya benturan dengan kepentingan-kepentingan oknum-oknum tertentu yang mengklaim lahan milik pemkab Mimika adalah milik mereka. Ini yang perlu diperhatikan bersama agar pembangunan dapat berjalan baik," ujarnya. (*)
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Mimika, John Rettob di Timika, Minggu, mengatakan pihaknya bersama dengan Bagian Pertanahan Setkab Mimika dan Tim TP4D Mimika telah melakukan evaluasi dan menyimpulkan, lahan kawasan pelabuhan Pomako adalah sah milik Pemkab Mimika.
Ia mengatakan bahwa segera setelah sertifikat atas tanah pelabuhan Pomako dibuat maka pihaknya akan segera menunjukan dokumen tersebut kepada Kementerian Perhubungan. Hal tersebut bertujuan agar Kemenhub dapat mengucurkan dana untuk pengembangan kawasan pelabuhan.
"Sebenarnya begini, persoalan pelabuhan Pomkao itu pemerintah pusat sudah sangat serius untuk memperbaiki dan membangunnya. Persoalan kita adalah lahan yang menjadi area pelabuhan itu belum bersertifikat dan ada oknum tertentu yang mengklaim itu miliknya," kata John.
John juga mengatakan bahwa Mimika yang memiliki letak yang strategis untuk pengembangan tol laut, kawasan industri dan penyokong distribusi sembako ke kabupaten pegunungan telah menjadi perhatian pemerintah pusat. Salah satunya untuk pengembangan kawasan pelabuhan Pomako sebagai pintu masuk tol laut.
Maka dengan adanya dokumen resmi kepemilikan lahan maka dana yang sudah disiapkan oleh Pemerintah Pusat diantaranya melalui Kemenhub untuk pengembangan kawasan pelabuhan Pomako dapat dikucurkan ke Mimika.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dalam kunjungan kerjanya ke Timika pada 23 Agustus 2017 lalu, juga mendorong agar adanya peningkatan pelabuhan Pomako, sebagai salah satu pelabuhan utama di bagian selatan Provinsi Papua itu.
Menteri Rini berharap agar pelabuhan itu ditingkatkan karena ke depannya akan banyak proses logistik dari luar Papua masuk melalui pelabuhan Pomako, salah satunya yang telah berjalan yaitu pengangkutan semen dari Makassar ke kabupaten di wilayah pegunungan Papua yang masuk melalui pelabuhan Pomako dalam program Semen harga terjangkau.
Untuk mendukung pembangunan secara umum dan kawasan pelabuhan Pomako, John juga berharap agar semua pihak termasuk masyarakat pemilik lahan untuk dapat bekerja sama dan menyadari bahwa pembangunan itu penting untuk kepentingan daerah.
"Persoalan pembangunan di Mimika yaitu adanya benturan dengan kepentingan-kepentingan oknum-oknum tertentu yang mengklaim lahan milik pemkab Mimika adalah milik mereka. Ini yang perlu diperhatikan bersama agar pembangunan dapat berjalan baik," ujarnya. (*)