Jayapura (Antara Papua) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Papua memandang data penduduk asli Papua yang diminta oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) kepada Badan Pusat Statstik (BPS), penting untuk pengembangan ekonomi lokal.
"Itu perlu. Kalau kami memiliki tugas pengembangan ekonomi berbasis lokal. Jadi itu memang diperlukan, paling tidak kami memiliki data jumlah orang asli Papua," ujar Kepala KPw BI Papua Joko Supratikto di Jayapura, Rabu.
Ia mengakui bila permintaan Pemprov Papua agara BPS melakukan pendataan jumlah orang asli Papua didasarai karena belum tersedianya data tersebut.
Namun ia memandang keberadaan data tersebut akan banyak bermanfaat untuk membuat kebijakan di banyak sektor, terutama yang menyangkut perekonomian.
"Itu sebenarnya diperlukan untuk mengangkat potensi ekonominya, tidak hanya tentang jumlah penduduk," kata dia.
Joko menuturkan ketergantungan Papua terhadap sektor tambang harus segera diminimalisir, dan data jumlah penduduk asli Papua bisa membantu mengatasi hal tersebut.
"Ini dilakukan karena terkait dengan ekonomi Papua yang masih tergantung dari sektor tambang. Melihat itu perlu dikembangkan sumber-sumber ekonomi baru yang dikembangkan oleh orang asli Papua," ujarnya lagi.
Sebelumnya pada 18 September 2017 Sekretaris Daerah Provinsi Papua TEA. Hery Dosinaen sempat meminta BPS Papua untuk melakukan pendataan jumlah orang asli Papua untuk membantu pemprov membuat kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. (*)
"Itu perlu. Kalau kami memiliki tugas pengembangan ekonomi berbasis lokal. Jadi itu memang diperlukan, paling tidak kami memiliki data jumlah orang asli Papua," ujar Kepala KPw BI Papua Joko Supratikto di Jayapura, Rabu.
Ia mengakui bila permintaan Pemprov Papua agara BPS melakukan pendataan jumlah orang asli Papua didasarai karena belum tersedianya data tersebut.
Namun ia memandang keberadaan data tersebut akan banyak bermanfaat untuk membuat kebijakan di banyak sektor, terutama yang menyangkut perekonomian.
"Itu sebenarnya diperlukan untuk mengangkat potensi ekonominya, tidak hanya tentang jumlah penduduk," kata dia.
Joko menuturkan ketergantungan Papua terhadap sektor tambang harus segera diminimalisir, dan data jumlah penduduk asli Papua bisa membantu mengatasi hal tersebut.
"Ini dilakukan karena terkait dengan ekonomi Papua yang masih tergantung dari sektor tambang. Melihat itu perlu dikembangkan sumber-sumber ekonomi baru yang dikembangkan oleh orang asli Papua," ujarnya lagi.
Sebelumnya pada 18 September 2017 Sekretaris Daerah Provinsi Papua TEA. Hery Dosinaen sempat meminta BPS Papua untuk melakukan pendataan jumlah orang asli Papua untuk membantu pemprov membuat kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. (*)