Wamena (Antara Papua) - Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, pada dua tahun terakhir telah mengungkap 6.300 kasus HIV/AIDS yang sebelumnya tidak diketahui, bahkan penderita yang mencapai ribuan itu kini mendapat pertolongan melalui pendampingan dan pemberian obat antiretroviral (Arv).
"Semakin banyak angka yang kita ungkap, semakin banyak yang kita berikan penanganan atau pertolongan," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Jayawijaya Yohanis Walilo di Wamena, Ibu Kota Kabupaten Jayawijaya, Rabu.
Untuk mendukung penanganan dan pencegahan penyebaran HIV/AIDS, Pemerintah Jayawijaya memberikan bantuan dana sebesar dua miliar pada tahun 2017 kepada KPA setempat.
"Mungkin minggu depan dana itu sudah dapat dicairkan supaya teman-teman gunakan untuk beberapa bulan ke depan ini. Dana itu harus digunakan sesui program kerja yang mereka buat," katanya.
Ia menambahkan bahwa melalui sosialisasi rutin ke masyarakat, telah terjadi perubahan perilaku dari masyarakat untuk mendukunga pencegahan peredaran HIV dan AIDS.
"Kalau tiga empat tahun lalu ketika kita lakukan pemeriksaan terhadap 100 orang, 10 hingga 20 orang diantaranya pasti positif terjangkit, tetapi kalau sekarang kita lakukan, hanya 2 hingga 5 orang yang terjangkit. Ini artinya bahwa kesadaran orang sudah semakin baik dengan bahaya HIV/AIDS dan muda-mudahan ke depan kesadaran semakin tinggi," katanya.
Dari pertemuan perwakilan pemkab, LSM dan kelompok kerja pencegahan HIV/AIDS di Kantor Bupati Jayawijaya Rabu siang itu, juga dibicarakan tentang rencana kerjasama Jayawiajay dengan pemkab pemekeran yang ada di sana sebab pengidap HIV/AIDS dari kabupaten pemekaran biasa masuk ke Jayawijaya tanpa adanya pemberitahuan.
"Sebenarnya kita bisa mendeteksi dan memberikan penanganan kalau itu hanya pasien di Jayawijaya saja, tetapi inikan ada pasien dari kabupaten lain yang masuk tanpa memberitahu kami, bahkan tidak ada data dari daerah asalnya sehingga seakan-akan pasien dari Jayawijaya jumlahnya semakin bertambah," katanya.
Sekda mengatakan kerjasama penanganan HIV/AIDS tingkat kabupaten yang pernah dilakukan pada 2010 adalah Jayawijaya dengan Pemkab Yalimo dan Nduga, dan hal itu yang akan dibicarakan lagi.
"Harus ada kerjasama supaya kalau pasien masuk di KPA Jayawijaya, kita bisa tangani walaupun itu pasien dari kabupaten lain. Karena yang namanya pasien, kita tidak bisa tolak," katanya. (*)
"Semakin banyak angka yang kita ungkap, semakin banyak yang kita berikan penanganan atau pertolongan," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Jayawijaya Yohanis Walilo di Wamena, Ibu Kota Kabupaten Jayawijaya, Rabu.
Untuk mendukung penanganan dan pencegahan penyebaran HIV/AIDS, Pemerintah Jayawijaya memberikan bantuan dana sebesar dua miliar pada tahun 2017 kepada KPA setempat.
"Mungkin minggu depan dana itu sudah dapat dicairkan supaya teman-teman gunakan untuk beberapa bulan ke depan ini. Dana itu harus digunakan sesui program kerja yang mereka buat," katanya.
Ia menambahkan bahwa melalui sosialisasi rutin ke masyarakat, telah terjadi perubahan perilaku dari masyarakat untuk mendukunga pencegahan peredaran HIV dan AIDS.
"Kalau tiga empat tahun lalu ketika kita lakukan pemeriksaan terhadap 100 orang, 10 hingga 20 orang diantaranya pasti positif terjangkit, tetapi kalau sekarang kita lakukan, hanya 2 hingga 5 orang yang terjangkit. Ini artinya bahwa kesadaran orang sudah semakin baik dengan bahaya HIV/AIDS dan muda-mudahan ke depan kesadaran semakin tinggi," katanya.
Dari pertemuan perwakilan pemkab, LSM dan kelompok kerja pencegahan HIV/AIDS di Kantor Bupati Jayawijaya Rabu siang itu, juga dibicarakan tentang rencana kerjasama Jayawiajay dengan pemkab pemekeran yang ada di sana sebab pengidap HIV/AIDS dari kabupaten pemekaran biasa masuk ke Jayawijaya tanpa adanya pemberitahuan.
"Sebenarnya kita bisa mendeteksi dan memberikan penanganan kalau itu hanya pasien di Jayawijaya saja, tetapi inikan ada pasien dari kabupaten lain yang masuk tanpa memberitahu kami, bahkan tidak ada data dari daerah asalnya sehingga seakan-akan pasien dari Jayawijaya jumlahnya semakin bertambah," katanya.
Sekda mengatakan kerjasama penanganan HIV/AIDS tingkat kabupaten yang pernah dilakukan pada 2010 adalah Jayawijaya dengan Pemkab Yalimo dan Nduga, dan hal itu yang akan dibicarakan lagi.
"Harus ada kerjasama supaya kalau pasien masuk di KPA Jayawijaya, kita bisa tangani walaupun itu pasien dari kabupaten lain. Karena yang namanya pasien, kita tidak bisa tolak," katanya. (*)