Jayapura (Antara Papua) - Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Provinsi Papua berharap keterlibatan Bhabinkamtibmas dan Babinsa dalam pengawalan pengelolaan dana desa dapat berdampak positif terhadap aparat kampung/desa.
Kepala BPMK Provinsi Papua Donatus Motte, di Jayapura, Kamis, mengatakan dengan adanya Bhabinkamtibmas dan Babinsa dalam pengawalan dana desa maka akan ada perasaan takut dari aparat kampung untuk melakukan penyimpangan, sehingga dapat mengelola dana desa sesuai peruntukannya.
"Selama ini kelemahan paling besar yang kami alami adalah aparat kampung di kabupaten/kota tidak pernah memberikan laporan, untung saja masih ada pendamping yang memantau sehingga dapat melaporkan kepada BPMK," katanya.
Menurut Donatus, meskipun masih ada para tenaga pendamping di kampung, namun laporan yang diterima tidaklah maksimal, bahkan terkadang sulit untuk memahami laporan tersebut.
"Semuanya kembali ke niat baik dari para kepala kampung dalam pengelolaan dana desa dari pemerintahan ini," ujarnya.
Dia menyebut di Provinsi Papua terdapat 5.324 kampung/desa dengan total dana desa yang digulirkan pada 2017 sebesar Rp4 triliun lebih, dan dana tersebutharus dipertanggungjawabkan secara baik.
Sebelumnya, Pemprov Papua memberikan apresiasi kepada jajaran Bhabinkamtibmas dan Babinsa yang telah bersedia membantu mengawal pengelolaan dana desa.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Hery Dosinaen mengatakan dengan adanya kerja sama ini maka para pemangku kepentingan dapat bergandengan tangan, berkoordinasi dan bersama-sama mengawal dana desa sehingga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. (*)
Kepala BPMK Provinsi Papua Donatus Motte, di Jayapura, Kamis, mengatakan dengan adanya Bhabinkamtibmas dan Babinsa dalam pengawalan dana desa maka akan ada perasaan takut dari aparat kampung untuk melakukan penyimpangan, sehingga dapat mengelola dana desa sesuai peruntukannya.
"Selama ini kelemahan paling besar yang kami alami adalah aparat kampung di kabupaten/kota tidak pernah memberikan laporan, untung saja masih ada pendamping yang memantau sehingga dapat melaporkan kepada BPMK," katanya.
Menurut Donatus, meskipun masih ada para tenaga pendamping di kampung, namun laporan yang diterima tidaklah maksimal, bahkan terkadang sulit untuk memahami laporan tersebut.
"Semuanya kembali ke niat baik dari para kepala kampung dalam pengelolaan dana desa dari pemerintahan ini," ujarnya.
Dia menyebut di Provinsi Papua terdapat 5.324 kampung/desa dengan total dana desa yang digulirkan pada 2017 sebesar Rp4 triliun lebih, dan dana tersebutharus dipertanggungjawabkan secara baik.
Sebelumnya, Pemprov Papua memberikan apresiasi kepada jajaran Bhabinkamtibmas dan Babinsa yang telah bersedia membantu mengawal pengelolaan dana desa.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Hery Dosinaen mengatakan dengan adanya kerja sama ini maka para pemangku kepentingan dapat bergandengan tangan, berkoordinasi dan bersama-sama mengawal dana desa sehingga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. (*)