Jayapura (Antara Papua) - Kepala Bursa Efek Indonesia (BEI) Perwakilan Jayapura Aditya Kresna Yokwa mengatakan niat Pemerintah Provinsi Papua dan Pemkab Mimika untuk membeli saham PT Freeport Indonesia (PTFI) bisa menggunakan dana abadi.
"Saya menyarankan agar pemda memakai dana abadi yang ada. Dana ini sudah dipersiapkan untuk menyerap saham Freeport," katanya di Jayapura, Sabtu.
Bila dana abadi itu belum mencukupi, dia mengusulkan Pemprov Papua dan Pemkab Mimika bisa mengeluarkan obligasi surat utang.
Pemda bisa melayangkan surat utang kepada publik yang nantinya uang dari penjualan obligasi tersebut bisa membeli saham di Freeport.
"Bila melalui langkah ini BEI juga sudah menyiapkan sarananya dan juga bisa menerbitkannya," katanya.
Aditya menilai pembelian saham PTFI tidak secara langsung oleh kedua pemda tersebut, tetapi melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Bila Pemda mau memiliki sebagian saham Freeport, menurut dia, harus melalui dua proses tersebut (BUMN dan BUMD) asal masih ada sisa atau tidak terserap sepenuhnya oleh perusahaan itu. Hal ini bisa "listing" di BEI untuk bisa dibeli oleh publik.
Ia pun mengakui bahwa pihaknya belum bisa menyebut angka pasti mengenai berapa nilai saham PTFI. Namun, dia mengatakan bahwa jumlahnya cukup besar dan mencapai triliunan rupiah.
"Bila dilihat dari evaluasi, harganya cukup tinggi karena dari info terakhir yang didapat dari Freeport menilai harga valuasi saham per lembarnya, Freeport menghitung dengan cadangan yang belum di `explore` atau masih tersimpan dalam kandungan bumi," kata Aditya.
Mengenai adanya permintaan dari kedua pemda agar pembelian saham PTFI dilakukan pusat dan dihibahkan kepada mereka, dia mengatakan bahwa hal itusangat sulit.
Oleh karena itu, dia mengimbau mulai saat ini pemda segera melakukan kalkulasi fiskal untuk dapat mencari solusi tepat guna memiliki saham PTFI. (*)
"Saya menyarankan agar pemda memakai dana abadi yang ada. Dana ini sudah dipersiapkan untuk menyerap saham Freeport," katanya di Jayapura, Sabtu.
Bila dana abadi itu belum mencukupi, dia mengusulkan Pemprov Papua dan Pemkab Mimika bisa mengeluarkan obligasi surat utang.
Pemda bisa melayangkan surat utang kepada publik yang nantinya uang dari penjualan obligasi tersebut bisa membeli saham di Freeport.
"Bila melalui langkah ini BEI juga sudah menyiapkan sarananya dan juga bisa menerbitkannya," katanya.
Aditya menilai pembelian saham PTFI tidak secara langsung oleh kedua pemda tersebut, tetapi melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Bila Pemda mau memiliki sebagian saham Freeport, menurut dia, harus melalui dua proses tersebut (BUMN dan BUMD) asal masih ada sisa atau tidak terserap sepenuhnya oleh perusahaan itu. Hal ini bisa "listing" di BEI untuk bisa dibeli oleh publik.
Ia pun mengakui bahwa pihaknya belum bisa menyebut angka pasti mengenai berapa nilai saham PTFI. Namun, dia mengatakan bahwa jumlahnya cukup besar dan mencapai triliunan rupiah.
"Bila dilihat dari evaluasi, harganya cukup tinggi karena dari info terakhir yang didapat dari Freeport menilai harga valuasi saham per lembarnya, Freeport menghitung dengan cadangan yang belum di `explore` atau masih tersimpan dalam kandungan bumi," kata Aditya.
Mengenai adanya permintaan dari kedua pemda agar pembelian saham PTFI dilakukan pusat dan dihibahkan kepada mereka, dia mengatakan bahwa hal itusangat sulit.
Oleh karena itu, dia mengimbau mulai saat ini pemda segera melakukan kalkulasi fiskal untuk dapat mencari solusi tepat guna memiliki saham PTFI. (*)