"Papua sebagai negara kepulauan yang terus menjalankan pembangunannya, Indonesia masih memiliki daerah yang belum merata aksesnya terhadap fasilitas dan layanan dasar, seperti infrastruktur transportasi, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Daerah ini biasa dikenal dengan sebutan daerah terluar, terdepan dan tertinggal (3T)," ujar staf khusus Presiden Billy Mambrasar dalam keterangan tertulis diterima, ANTARA di Biak, Senin malam.
Sejak pertama kali ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo 2019 sebagai Staf Khusus Presiden RI Bidang Inovasi, Pendidikan dan Daerah Terluar Billy Mambrasar secara konsisten menjadi motor pembangunan sumber daya manusia Papua, khususnya generasi muda mayoritas demografi menuju Indonesia Emas 2045.
Pada kesempatan ini Billy kembali melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Selatan yang diwakili Asisten SKP Julianne Sari Manurung (Debbie).
Di Merauke, tim SKP Billy Mambrasar mengadakan pertemuan dengan Yayasan Wasur Lestari yang merupakan bagian dari Forum Multi Pihak atau Multi Stakeholder Forum (MSF) bertempat di Hotel Halogen, Kelapa Lima, Merauke.
Pertemuan dihadiri berbagai organisasi non-profit bertujuan mendiskusikan sejumlah permasalahan yang telah terjadi di Papua, sebagai wilayah memiliki banyak daerah 3T.
Permasalahan yang didiskusikan antara lain pemberdayaan masyarakat dan sumber daya manusia, masalah perizinan dalam pengembangan usaha, sekaligus pemanfaatan sumber daya alam untuk diterapkan di Merauke.
Juliane Sari Manurung, yang juga akrab disapa Debbie mengatakan, pihaknya mengadakan pertemuan dengan beberapa anggota dari Forum Multi Pihak atau Multi Stakeholder Forum (MSF) di Provinsi Papua Selatan guna menemukan akar permasalahan dari tantangan-tantangan yang dihadapi masyarakat Papua Selatan.
Diakuinya, Billy ingin memastikan bahwa perhatian pemerintah pusat untuk Papua tidak terhenti hanya karena berganti kekuasaan.
Hingga delapan bulan ke depan, Tim SKP Billy Mambrasar atau yang kita sebut Tim Bawa Perubahan (BAPER) akan terus mengawal agenda-agenda pembangunan di Papua, dengan memastikan kepentingan masyarakat setempat menjadi landasannya,” ujarnya.
Dari pertemuan ini, lanjutnya, pihaknya mendapatkan beberapa permasalahan utama yang dihadapi masyarakat Papua Selatan di antaranya pengembangan sumber daya manusia salah satunya melalui program Petani Milenial, dan pemanfaatan sumber daya alam yang optimal.
Menurut Debbie, Program Petani Milenial diketahui telah sukses mencetak lebih dari 22.000 Petani Milenial, atau hampir mencapai 35 persen dari total petani di Papua.
"Pada akhirnya mampu membantu menyuplai kebutuhan pangan nasional. Program ini diharapkan dapat menjadi langkah besar dalam memberikan lapangan pekerjaan kepada Masyarakat Merauke, sekaligus menjadi jalan awal untuk mewujudkan kemandirian pangan di wilayah Papua," ujarnya.
Secara terpisah, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Theo Litaay menyatakan, Pemerintah terus memberikan perhatian terhadap daerah 3T, tantangan yang dihadapi adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM) khususnya kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
Untuk itu perlu adanya kolaborasi berbagai pihak untuk mewujudkan dan menjadikan daerah-daerah ini kuat dalam pijakan yang mandiri.
"Presiden Jokowi menempatkan pembangunan SDM unggul sebagai prioritas utama," kata Theo.
