Timika (Antara Papua) - Bupati Mimika Eltinus Omaleng menegaskan pihaknya akan bekerja keras mencari solusi guna mengatasi defisit anggaran 2017 yang mencapai lebih dari Rp766 miliar.
"Itu tanggung jawab kami pemerintah daerah untuk menutupi defisit anggaran itu. Bupati yang akan cari uang untuk menutupi itu," katanya di Timika.
Ia menegaskan defisit anggaran yang besar di Pemkab Mimika tahun ini lantaran menurunnya transfer dana bagi hasil pajak dan royalti PT Freeport dari pusat.
"Itu bukan hanya di tingkat kabupaten saja, tapi juga sampai di pusat sehingga kami juga terkena imbas," kata Eltinus.
Langkah-langkah yang dilakukan Pemkab Mimika guna menutup kekurangan anggaran sekitar Rp766 miliar itu, salah satunya membicarakan lagi dengan PT Freeport soal penerimaan daerah dari sumber royalti.
Hingga awal September lalu, Kabupaten Mimika sebagai daerah penghasil mineral tambang tembaga, emas, dan perak yang diproduksi oleh PT Freeport baru menerima dana Rp462 miliar dari sumber royalti PT Freeport.
Padahal target penerimaan royalti dari PT Freeport dalam APBD Mimika 2017 sekitar Rp1,1 triliun.
"Termasuk soal royalti dari Freeport itu kita akan bicarakan lagi," kata Eltinus.
Saat menyampaikan pengantar nota keuangan RAPBD Perubahan 2017 di hadapan anggota DPRD Mimika pada Senin (9/10), Bupati Mimika Eltinus Omaleng mengatakan APBD Perubahan Mimika mengalami defisit Rp766.787.051.639.
RAPBD Perubahan Mimika 2017 terdiri atas pendapatan diproyeksikan Rp2,220 triliun dan belanja daerah diproyeksikan Rp3,022 triliun.
Komponen pendapatan mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan Rp328,082 miliar dan dana perimbangan atau dana-dana transfer ditargetkan Rp1, 543 triliun.
Dana transfer mencakup dana bagi hasil pajak dan bukan pajak ditargetkan Rp769,746 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp2,024 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp137,274 miliar, Pendapatan Daerah yang Sah Rp394,060 miliar.
Selain itu, Bagi Hasil Pajak Provinsi Papua Rp49,201 miliar, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Papua Rp209,132 miliar, dan Bantuan Keuangan dari Pemprov Provinsi Rp30,229 miliar. (*)
"Itu tanggung jawab kami pemerintah daerah untuk menutupi defisit anggaran itu. Bupati yang akan cari uang untuk menutupi itu," katanya di Timika.
Ia menegaskan defisit anggaran yang besar di Pemkab Mimika tahun ini lantaran menurunnya transfer dana bagi hasil pajak dan royalti PT Freeport dari pusat.
"Itu bukan hanya di tingkat kabupaten saja, tapi juga sampai di pusat sehingga kami juga terkena imbas," kata Eltinus.
Langkah-langkah yang dilakukan Pemkab Mimika guna menutup kekurangan anggaran sekitar Rp766 miliar itu, salah satunya membicarakan lagi dengan PT Freeport soal penerimaan daerah dari sumber royalti.
Hingga awal September lalu, Kabupaten Mimika sebagai daerah penghasil mineral tambang tembaga, emas, dan perak yang diproduksi oleh PT Freeport baru menerima dana Rp462 miliar dari sumber royalti PT Freeport.
Padahal target penerimaan royalti dari PT Freeport dalam APBD Mimika 2017 sekitar Rp1,1 triliun.
"Termasuk soal royalti dari Freeport itu kita akan bicarakan lagi," kata Eltinus.
Saat menyampaikan pengantar nota keuangan RAPBD Perubahan 2017 di hadapan anggota DPRD Mimika pada Senin (9/10), Bupati Mimika Eltinus Omaleng mengatakan APBD Perubahan Mimika mengalami defisit Rp766.787.051.639.
RAPBD Perubahan Mimika 2017 terdiri atas pendapatan diproyeksikan Rp2,220 triliun dan belanja daerah diproyeksikan Rp3,022 triliun.
Komponen pendapatan mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan Rp328,082 miliar dan dana perimbangan atau dana-dana transfer ditargetkan Rp1, 543 triliun.
Dana transfer mencakup dana bagi hasil pajak dan bukan pajak ditargetkan Rp769,746 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp2,024 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp137,274 miliar, Pendapatan Daerah yang Sah Rp394,060 miliar.
Selain itu, Bagi Hasil Pajak Provinsi Papua Rp49,201 miliar, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Papua Rp209,132 miliar, dan Bantuan Keuangan dari Pemprov Provinsi Rp30,229 miliar. (*)