Biak (Antara Papua) - Lima kabupaten di Provinsi Papua hingga kini belum membentuk tim pengendali inflasi
daerah (TPID) sebagai wadah koordinasi untuk pengendalian inflasi
di wilayah setempat, dan Bank Indonesia Perwakilan Papua terus mendorong pembentukannya.
"Lima kabupaten belum dibentuk TPID yakni kabupaten Yalimo, Kabupaten Yahukimo, Paniai, Deiyai dan Kabupaten Puncak," ungkap Manager Asesement ekonomi keuangan Bank Indonesia perwakilan Jayapura Arya Jodilistyo di Biak.
Ia mengakui pembentukan TPID di lima kabupaten segera dilakukan mengingat dengan kelembagaan ini mampu mengendalikan inflasi Papua.
Arya mengatakan faktor penyebab inflasi di Papua disebabkan dari sisi supply, seperti masalah distribusi antarwilayah, tata niaga serta pengaruh cuaca.
"TPID akan meningkatkan koordinas antar wilayah khususnya dengan daerah pemasok komoditas melalui realisasi kerja sama antardaerah," harapnya.
Arya mengakui inflasi secara umum di provinsi Papya pada triwulan II 2017 mencapai 3,10 persen menurun jika dibanding pada triwulan sebelumnya encapai 3,89 persen.
Penurunan inflasi, lanjutnya, disebabkan oleh rendahnya tekanan harga pada kelompok komoditas volatile foods.
Tercatat pada kelompok ini, menurut Arya, pada triwulan II mengalami deflasi sebesr -1,68 persen jauh lebih rendah dibanding triwulan I mencaai 5,92 persen.
Arya mengakui terjaga pasokan komoditas seiring kondisi cuaca dan tinggi gelombang laut yang relatif kondusif menjadi faktor peredam inflasi pada triwulan II.
Disisi lain tekanan inflasi sepanjang triwulan II 2017, menurut Arya terutama berasal dari penyesuaian tarif komoditas oleh pemerintah (administered rpice) seperi tarif listrik untuk pelanggan 900 VA, tarif angkutan udara dan tarif pembuatan SIM, STNK serta BPKB.
"Hal tersebut menyebabkan tekanan inflasi kelompok ini meningkat signifikan 3,69 persen pada triwulan I menjadi 10,46 persen," ungkap Arya.
Diseminasi kajian ekonomi dan keuangan regional Provinsi Papua diselenggarakan Bank Indonesia perwakilan Jayapura berlangsung sehari di Hotel Asaa Biak Kota melibatkan berbagai organsiasi satuan perangkat daerah, perbankan serta pelaku usaha kecil menengah. (*)
"Lima kabupaten belum dibentuk TPID yakni kabupaten Yalimo, Kabupaten Yahukimo, Paniai, Deiyai dan Kabupaten Puncak," ungkap Manager Asesement ekonomi keuangan Bank Indonesia perwakilan Jayapura Arya Jodilistyo di Biak.
Ia mengakui pembentukan TPID di lima kabupaten segera dilakukan mengingat dengan kelembagaan ini mampu mengendalikan inflasi Papua.
Arya mengatakan faktor penyebab inflasi di Papua disebabkan dari sisi supply, seperti masalah distribusi antarwilayah, tata niaga serta pengaruh cuaca.
"TPID akan meningkatkan koordinas antar wilayah khususnya dengan daerah pemasok komoditas melalui realisasi kerja sama antardaerah," harapnya.
Arya mengakui inflasi secara umum di provinsi Papya pada triwulan II 2017 mencapai 3,10 persen menurun jika dibanding pada triwulan sebelumnya encapai 3,89 persen.
Penurunan inflasi, lanjutnya, disebabkan oleh rendahnya tekanan harga pada kelompok komoditas volatile foods.
Tercatat pada kelompok ini, menurut Arya, pada triwulan II mengalami deflasi sebesr -1,68 persen jauh lebih rendah dibanding triwulan I mencaai 5,92 persen.
Arya mengakui terjaga pasokan komoditas seiring kondisi cuaca dan tinggi gelombang laut yang relatif kondusif menjadi faktor peredam inflasi pada triwulan II.
Disisi lain tekanan inflasi sepanjang triwulan II 2017, menurut Arya terutama berasal dari penyesuaian tarif komoditas oleh pemerintah (administered rpice) seperi tarif listrik untuk pelanggan 900 VA, tarif angkutan udara dan tarif pembuatan SIM, STNK serta BPKB.
"Hal tersebut menyebabkan tekanan inflasi kelompok ini meningkat signifikan 3,69 persen pada triwulan I menjadi 10,46 persen," ungkap Arya.
Diseminasi kajian ekonomi dan keuangan regional Provinsi Papua diselenggarakan Bank Indonesia perwakilan Jayapura berlangsung sehari di Hotel Asaa Biak Kota melibatkan berbagai organsiasi satuan perangkat daerah, perbankan serta pelaku usaha kecil menengah. (*)